Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus seraya mengeluh soal kebanyakan partai politik di DPR yang mendukung usulan pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurutnya, ini adalah praktik kemunduran demokrasi dan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.
Deddy mengatakan bahwa kebanyakan partai di DPR sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil dan diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi.
"Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana," ujarnya.
Pemimpin PDI-P juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.
Sebut saja warung makan, setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, apa lagi? Banyak sekali yang kemudian terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini. Jadi ya janganlah hak rakyat, hak politik, hak ekonomi dicabut secara bersamaan. Itu kan namanya tega banget.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Aco Hatta Kainang menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP untuk menegosiasikan kebijakan yang lebih baik dan tidak menyerah pada praktik-praktik demokrasi yang rusak.
"Tapi kami juga berharap PDI-P akan mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi inisiasi untuk kemunduran partai-partai yang melakukan tindakan anti-demokratis."
Deddy mengatakan bahwa kebanyakan partai di DPR sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil dan diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi.
"Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana," ujarnya.
Pemimpin PDI-P juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.
Sebut saja warung makan, setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, apa lagi? Banyak sekali yang kemudian terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini. Jadi ya janganlah hak rakyat, hak politik, hak ekonomi dicabut secara bersamaan. Itu kan namanya tega banget.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Aco Hatta Kainang menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP untuk menegosiasikan kebijakan yang lebih baik dan tidak menyerah pada praktik-praktik demokrasi yang rusak.
"Tapi kami juga berharap PDI-P akan mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi inisiasi untuk kemunduran partai-partai yang melakukan tindakan anti-demokratis."