Deddy PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi

Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Sitorus seraya mengeluh soal kebanyakan partai politik di DPR yang mendukung usulan pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurutnya, ini adalah praktik kemunduran demokrasi dan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.

Deddy mengatakan bahwa kebanyakan partai di DPR sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil dan diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Hal ini menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi.

"Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana," ujarnya.

Pemimpin PDI-P juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.

Sebut saja warung makan, setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, apa lagi? Banyak sekali yang kemudian terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini. Jadi ya janganlah hak rakyat, hak politik, hak ekonomi dicabut secara bersamaan. Itu kan namanya tega banget.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Aco Hatta Kainang menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP untuk menegosiasikan kebijakan yang lebih baik dan tidak menyerah pada praktik-praktik demokrasi yang rusak.

"Tapi kami juga berharap PDI-P akan mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi inisiasi untuk kemunduran partai-partai yang melakukan tindakan anti-demokratis."
 
Aku pikir Deddy Sitorus benar banget, praktik itu makin perlu dihentikan! 🤦‍♂️ Kalau mau memilih pemimpin daerah secara langsung, harus ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Saya lihat ini juga bisa membuat rakyat lebih actively terlibat dalam proses pemerintahan, bukan hanya sekedar memilih pemimpin. 🤝
 
Saya setuju dengan Deddy Sitorus, tapi rasanya masih banyak sekali praktik-praktik di balik dinding. Kalau serius ingin memperjuangkan hak rakyat, harus ada perubahan dari dalam pihak partai dan sistem. Mudah-mudahan PDI-P bisa menjadi vokalis yang lebih baik untuk mengharuskan perubahan ini 🤔
 
Eh, apa khasnya kayak gini? Mereka bilang kalau partai-partai politik itu mau menerima kebanyakan orang dalam pemerintahan daerah, tapi aku rasa gak jelas sih. Apa yang salah dengan partai-partai itu? Mereka juga punya hak untuk memilih siapa yang mau menjadi pemimpin, kan? Atau aku hanya bodoh? 🤔
 
Maksudnya sih kalau biar bisa menghindari konflik, pemerintah saja yang memilih orang kaya ya? Ini apa? Kebanyakan partai di DPR itu sama-sama ingin memanfaatkan rakyat aja, tapi cuma mau memberi gelanggang untuk elite oligarki. Tapi aku pikir ini salah jawabannya, jangan biar rakyat bisa langsung memilih pemimpin, biar kembali ke masa lalu yah. Aku ingat kalau di zaman Soeharto, partai-partai itu sama-sama mau melawan konflik, tapi sekarang berubah menjadi yang sama-sama ingin memanfaatkan rakyat. Hmm, aku rasa PDI-P harus lebih teliti cari solusi, jangan sampai biar hak-hak rakyat bisa diambil aja...
 
iya ayo kita ngomongin kebenaran di balik apa yang terjadi di DPR 🤔. kira-kira siapa sih yang benar-benar peduli dengan rakyat ya? banyak partai yang bilang jadi pemimpin di daerah, tapi siapa yang sebenarnya punya niat baik? kalau kita hanya bergantung pada putusan di DPR, maka itu adalah kemunduran demokrasi 🚫. kita perlu membuat perubahan sekarang juga!
 
Saya paham dengan kekhawatiran Deddy Sitorus, tapi siapa tau jika di balik perasaannya itu ada sesuatu yang tidak beres. Apa kira-kira deddy ingin mengatakan kalau semua partai harus sama-sama menentang praktik oligarki? tapi bukannya semestinya kita fokus pada bagaimana partai-partai bisa menjadi lebih baik, jadi rakyat itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan?

saya pikir perlu ada konsensus dalam pemerintahan daerah, bukan hanya sekedar "partai-partai" yang berbeda. apalagi kalau kita bicara tentang kebanyakan partai di DPR yang mendukung usulan tersebut... mungkin seharusnya kita fokus pada bagaimana kita bisa membuat sistem pilkada yang lebih baik, jadi rakyat itu bisa menjadi salah satu pemimpin di daerah. 🤔
 
ini soal pemerintahan daerah nih, kalau dihitung matematika politik itu, rasanya kebanyakan partai di DPR udah berpaling kiri kanan untuk mendukung pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, makanya Deddy Sitorus itu serius ayo ganti cara ya 🤔

dia bilang kebanyakan partai di DPR udah terlalu banyak di-influensinya oleh elite oligarki, siapa yang jadi pemimpin di daerah sama-sama dipilih oleh mereka, kalau rakyat ini tidak bisa memilih sendiri, toh apa lagi yang bisa dilakukan? 🤷‍♂️

tapi, aku pikir ada solusi lain, kayaknya biaya dan praktik politik uang itu udah harus diselesaikan dengan cara perbaikan tata kelola pemilu ya, misalnya warung makan setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, semua itu nanti terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini, jadi tidak bisa dibawa-bawa sama-sama 📈
 
Gue pikir apa yang terjadi kalau kita buat sistem pilih ulang setiap 5 tahun? Gue rasa itu akan lebih efektif, tapi gue juga pikir apakah kita siap untuk menghadapi kerumunan pasaran waktu itu 🤔. Gue ingat ketika gue ke Bali tahun lalu, ada event festival di pantai yang sangat ramai, tapi bagaimana kalau itu terjadi di pilihan umum? Saya rasa kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola sistem demokrasi kita 😊.
 
Gue kira gini, siapa nggak percaya kalau setiap partai politik di DPR lagi ngomong soal kemunduran demokrasi? Deppy Sitorus kayaknya bener-bener penasaran aja kayaknya. Mungkin gue juga penasaran, tapi gue cuma lihat kejadian ini sambil ngerasa sedih. Kalau demikian, siapa yang jadi target kesalahan kita sini? Partai-partai yang dianggap elite oligarki atau rakyat yang nggak bisa memilih pemimpin secara langsung? Gue rasa gue lebih penasaran banget dengar kalau siapa lagi yang terlibat di balik kejadian ini 🤔😒
 
Saya pikir Deddy Sitorus benar-benar membahas tentang masalah demokrasi yang memang serius di Indonesia saat ini. Kebanyakan partai politik yang mendukung usulan pemerintahan daerah melalui DPR itu sebenarnya menandai kemunduran demokrasi kita. Mereka ingin mengambil keputusan untuk elite oligarki, bukan untuk rakyat. Ini memang akan menyebabkan kerugian bagi rakyat dan sistem demokrasi kita.

Aku juga setuju dengan Deddy bahwa praktik-praktik ini harus dihentikan dan seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu. Misalnya, biaya kampanye yang terlalu tinggi itu seharusnya diatasi dengan perubahan sistem pilkada. Jangan biarkan praktik "politik uang" mengalahkan hak-hak rakyat.

Aku juga berharap PDI-P dan koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk mencegah praktek-praktek demokrasi yang rusak. Kita harus menjaga kedaulatan rakyat dan membuat partai-partai yang melakukan tindakan anti-demokratis tunduk kepada hukum. 🤔
 
Wow 🤯, ini kayaknya masalah besar banget ya. Jangan biarkan elite oligarki memilih pemimpin daerah aja, harus ada rakyat juga yang bisa memilih siapa di antara mereka 😊. Dan kalau pemerintah mau mengelola uang dengan baik, maka bukan harus kebanyakan partai politik yang membuat masalah aja 🤦‍♂️.
 
Aku pikir Deddy Sitorus benar-benar peduli dengan masalah itu, tapi aku pikir dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Kalau benar-benar ingin mengurangi praktik oligarki, mungkin harus ada perubahan besar dulu, seperti sistem pemilu yang lebih adil dan transparan. Aku ingat saat aku masih remaja, aku pernah mengajak teman-teman pergi ke polling station untuk melihat bagaimana proses demokrasi di Indonesia berjalan. Tapi sayangnya, banyak yang masih tidak terpahami oleh rakyat umum.
 
Mereka bilang soal kebebasan pemilu, tapi ternyata masih banyak kalanya sistem di DPR yang jadi alih-alih dari rakyat. Kalau asumsi saja saja kalau PDI-P mau menjadi partai rakyat, tapi sekarang apa yang kira mereka? Banyak sekali partai politik di DPR yang hanya nggak mau jujur kalau kalau ada kecurangan dalam pilkada, apalagi kalau ada korupsi. Kalau kamu memang mau kebebasan pemilu, kamu harus bisa mengalahkan mereka yang tidak mau diubah.
 
gak percaya dengar deddy sitorus lagi ngejar soal pemerintahan daerah melalui DPR... apa yang mau dia capai sih? ingin kekacauan lebih banyak dan rakyat kembali ke condong condong aja? kalau itu benar, masing-masing partai politik di DPR sudah salah banget. mending cari solusi yang lebih baik bukan ngeluh-neh gini. dan apa dengan efisiensi anggaran sih? ito juga permasalahan yang terus-menerus dihadapi. mungkin kalau kita fokus pada pengurangan biaya dan praktik politik uang, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini. tapi deddy sitorus sendiri lagi ngeremah-remeh aja...
 
ini nggak kenyang dengerin deddy sitorus ngecritik partai politik di DPR... mungkin giliran dia yang harus berubah, siapa aja yang bisa mengaturnya? kalau PDI-P itu masih ingin jadi pemicu perubahan, tapi nyatanya ini semakin ketergantungan pada DPR... apa lagi kebanyakan partai punya tujuan sama-samanya, bukan?
 
Aku rasa Deddy Sitorus kayaknya tidak ngerti banget tentang cara kerja demokrasi. Kalau kita terus membiarkan sistem pilkada lepas, itu akan jadi masalah bagi banyak orang di Indonesia 🤦‍♂️. Kita harusnya punya solusi yang lebih baik dari biar orang-orang kaya bisa mengontrol siapa aja yang jadi kepala daerah.

Aku suka dengan ide Aco Hatta Kainang, dia benar-benar memahami tentang apa itu demokrasi dan bagaimana cara menjaganya. Mungkin kita harusnya banterasin dulu praktik-praktik anti-demokrasinya dan nanti jadi solusi yang lebih baik untuk semua orang 🤝.
 
kira kira sih deddy sitorus udah kecoh banget, partai-partai di DPR benar-benar mau jual hak rakyat ke elite oligarki? itu gak bisa dipercaya... tapi sama sekali juga benar bahwa praktik demokrasi yang rusak itu harus dihentikan. tapi siapa yang bilang sih deddy sitorus udah benar, dia sendiri udah sering banget berbohong tentang hal-hal ini. kalo aku pakai matematika politik itu bukanlah jalan keluarnya, tapi mungkin karena aku udah bosan dengan banyaknya praktik korupsi di Indonesia 🤦‍♂️.
 
Gue sibuk banget dengan isu ini. Makanya, kita harus bisa membayangkan apa yang terjadi di belakang layar. Kebanyakan partai politik yang mendukung usulan pemerintahan daerah melalui DPR itu memang sudah terjebak dalam sistem kekuasaan yang tidak adil. Mereka lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada rakyat yang mereka wakili. Ini membuat kita semakin kaget mengapa deddy sitorus dan koordinator aliansi masyarakat peduli demokrasi ini masih berusaha untuk mengubah hal tersebut.

Gue pikir, apa yang terjadi sebenarnya adalah kita semua kehilangan fokus akan apa yang benar-benar penting. Jika kita membiarkan pihak-pihak tersebut mendominasi sistem politik, maka itu berarti kita sudah kehilangan hak kita untuk memilih pemimpin yang sebenarnya mewakili kepentingan kita sendiri. Kita harus lebih bijak dan fokus dalam menentukan apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri, bukan sekedar menjadi korban praktik politik yang tidak adil 😒
 
ini nggak enak banget sih, pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ngerasa ingin mengambil kekuasaan dan bawa kekacauan di sistem demokrasi. tapi, apa yang bikin mereka pikir begitu? mungkin karena mereka tidak sengaja lihat bagaimana sistem ini memang sangat rusak, misalnya akses pemilu yang sulit dicapai banyak orang, sistem survei yang tidak akurat, dan biaya pengisian daftar calon yang terlalu mahal.

maka dari itu, aku pikir kita harus mulai membicarakan tentang efisiensi anggaran dalam sistem pilkada. kita harus lebih teliti dan membuat perubahan yang efektif, bukan hanya memanggil praktik-praktik anti-demokratis tanpa menyelesaikan masalahnya secara serius.
 
kembali
Top