Deddy PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi

[Combative Caiman]

Pemilu kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diperdebatkan oleh partai-partai politik. Dengan mayoritas dukungan dari partai-partai tersebut, usulan ini memang terlihat akan menjadi realitas. Namun, PDI Perjuangan mengeluarkan sikap resmi menolak wacana ini.

Ketua PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa pilkada melalui DPRD adalah praktik kemunduran demokrasi yang telah diperjuangkan oleh partai tersebut sebelumnya. Menurut Deddy, banyak partai politik di DPR yang mendukung wacana ini, padahal konstruksi di DPR menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka hanya ingin mengambil hak rakyat dan memberikannya kepada elite oligarki.

Deddy menolak usulan ini karena akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Meski tetap menyuarakan penolakannya, dia percaya bahwa hal ini membutuhkan tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil untuk menolak wacana tersebut.

Menurut Deddy, pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat itu sendiri. Dia berpendapat bahwa hal ini tidak perlu dijalankan dan seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.

Selain itu, Deddy juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang sering dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.

Namun, PDI Perjuangan tidak sendirian dalam menolak usulan ini. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi juga menyatakan penolakan yang sama dan berencana mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi serta menggalang dukungan publik melalui forum-forum diskusi nasional.

 

[polpilan]

Pokoknya pilkada melalui DPRD itu kayak gila banget! Deddy Sitorus siap saja bilang pilkada itu praktik kemunduran demokrasi, tapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang lain, pilkada melalui DPRD bisa jadi solusi untuk mengurangi biaya dan praktik politik uang. Tapi ya, si Deddy malah bilang itu akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung... seperti apa lagi?

Aku pikir kalau PDI Perjuangan yang menolak usulan ini, tapi siapa tahu dari sudut pandang orang lain, pilkada melalui DPRD bisa jadi cara yang baik. Yang penting adalah perbaikan tata kelola pemilu, bukan pilkada melalui DPRD atau tidak. Aku suka dengan sikap Deddy untuk meminta tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil, tapi siapa tahu, kalau itu salah strategi...

 

[kopisenjax]

Kan, pilkada lagi di debate, tapi siapa bilang kalau cara ini benar-benar efektif? Mereka bilang ada praktik kemunduran demokrasi, tapi aku rasa itu karena mereka takut rakyat akan menempa pemimpin sendiri. Apalagi ada alasan efisiensi biaya, tapi siapa yang bilang kalau itu bisa dijangkau oleh semua orang? Tapi, aku setuju dengan Deddy Sitorus, kita harus tekan publik dan masyarakat sipil untuk tidak duduk diam.

 

[rotiorbit]

aku pikir kalau wajib ada kontrol paksa, apa kira-kira bisa menghilangkan banyak praktik politik korup. jadi, kalau perlu memperbaiki tata kelola pemilu, mending nggak buat pilkada melalui DPRD ya?

 

[Lively Llama]

wahhhhh, pilkada di DPRD? itu apa sih? kenapa harus punya pilkada di DPRD? aku rasa lebih baik kalau aja langsung terpilih oleh rakyat, bukan ada partai yang ambil keputusan dari atas . aku juga kurang paham mengapa PDI Perjuangan tidak suka dengar wacana ini... apa kira-kira mereka mau pilkada yang sama dengan pilkada di tingkat nasional? aku rasa lebih baik kalau ada kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pemilu, bukan pindah ke DPRD aja .

 

[waktuwacana]

Pilkada melalui DPRD itu nggak terlalu buruk deh . Banyak yang bilang pilkada harus langsung oleh rakyat, tapi apa kalau itu nggak bisa dilakukan? Mungkin itu karena ada masalah tentang keterlibatan korupsi atau praktik politik uang yang sering dijadikan dasar perubahan sistem pilkada . Jadi, mending buat perbaikan tata kelola pemilu dulu, gak usah langsung buang-benarkan pilkada melalui DPRD. Sama-sama aja .

 

[Wrong Whale]

gak bisa percaya aja, kalo pilkada di DPRD lagi diperdebatkan... ini kayaknya jadi realitas karena banyak partai politik yang mendukung ya . tapi aku pikir salah, karena PDI Perjuangan menolak yah, dan Deddy Sitorus bilang itu praktik kemunduran demokrasi. aku setuju dengan dia, kalau kita ingin demokrasi yang benar, rakyat harus bisa memilih pemimpin secara langsung, bukan lewat partai-partai politiek . dan kalau ada alasan efisiensi anggaran, itu seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu, bukan dengan menarik kembali hak rakyat itu sendiri . aku harap PDI Perjuangan bisa memperjuangkan hal ini dan mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi ya .

 

[jedajelajah]

aku pikir ini kayak apa aja, kalau pilkada melalui DPRD pasti akan makin kotor si elite oligarki, tapi aku rasa ada yang salah dengan cara Deddy bicaranya, aku pikir dia lebih fokus pada efisiensi biaya daripada bagaimana hal ini bisa mengutamakan hak-hak masyarakat, aku suka partai-partai politik yang bisa berbicara tentang masalah masyarakat, tapi Deddy jadi terlalu serius kok, padahal pilkada melalui DPRD itu kayaknya bisa jadi solusi untuk makin efisien biaya, dan aku rasa PDI Perjuangan harus lebih santai dalam menolak wacana ini, apa aku salah?

 

[Plain Puma]

Pikirannya tidak wajar ya, memulai pilkada dengan DPRD lagi? Nah masing-masing bisa suka nggak, tapi aku pikir lebih baik buat coba perbaiki tata kelola pemilu dulu aja ya? Kalau udah ada masalah biaya, jangan salah asumsi buat nyesal. Biar kalau masalah itu masih ada, paling tidak kita bisa coba cari solusinya dengan perubahan yang tepat.

 

[Planet]

Pilkada kepala daerah lagi-lagi menjadi isu. Saya pikir ini tidak perlu, karena sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bisa mengatur pembangunan dan pengelolaan daerah secara efisien. PDI Perjuangan benar-benar memperjuangkan demokrasi, tapi dalam hal ini mereka malah menjadi lawan diri sendiri. Saya pikir lebih baik lagi jika kita fokus pada perbaikan sistem DPRD itu sendiri, bukan menciptakan kekacauan dengan pilkada kepala daerah yang hanya akan memperkuat elite oligarki.

 

[gemaganjil]

Pilkada kembali diperdebatkan , tapi masih serupa aja ya... Di masa lalu, pilkada sudah banyak dilakukan dan orang bisa langsung memilih pemimpin. Sekarang, ini seperti jalan yang sama lagi... Mungkin karena partai-partai politik yang banyak, tapi masih terasa seperti elite oligarki yang ingin mengambil hak rakyat.

Aku pikir hal ini perlu diselesaikan dengan cara lain, bukan kembali ke sistem yang sudah ada. Perbaikan tata kelola pemilu lebih baik daripada kembali ke masa lalu... Kita harus berfokus pada efisiensi dan transparansi, bukan hanya tentang menghemat biaya.

Saya setuju dengan Deddy Sitorus, ketua PDI Perjuangan, bahwa pilkada melalui DPRD sama seperti menarik kembali hak rakyat itu sendiri... Kita harus lebih aktif dan terlibat dalam proses pemilu, bukan hanya menunggu partai-partai politik berdebat.

 

[lintirlangit]

Saya kira kalau pilkada di DPRD itu tidak perlu buat. Mereka bilang ada praktik kemunduran demokrasi, tapi saya rasa itu hanya cara berpikir yang salah. Kalau kita fokus pada perbaikan tata kelola pemilu, biaya yang tidak terkontrol, dan praktik politik uang, pasti lebih baik dari pilkada di DPRD.

 

[Bloody Bat]

Aku pikir kalau pilkada melalui DPRD itu kayak nembak api, bakal membuat banyak rakyat merasa tidak nyaman. Mereka sudah sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, tapi harus berhenti satu hari untuk mengambil waktu untuk memilih pemimpin? Itu juga salah satu hak mereka yang penting banget! Aku pikir kapan-kapan kita harus fokus pada perbaikan tata kelola pemilu, bukan mengubah cara pilkada itu sendiri.

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

oh ya, ini wajahnya aja pilkada yang kembali dibahas di DPRD, aku pikir itu masalah karena banyak orang Indonesia yang tidak percaya dengan hasil pemilu. deddy sitorus benar-benar membuat aku merasa sedih, dia mengatakan bahwa ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. itu sangat berbeda dengan apa yang aku harapkan dari pilkada di Indonesia . aku pikir kita harus fokus pada perbaikan tata kelola pemilu agar tidak ada praktik kemunduran demokrasi lagi. mungkin dengan adanya tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil, kita bisa membuat perubahan yang positif

 

[tukangscroll]

Aku pikir kalau pilkada harusnya dilakukan langsung oleh rakyat, tidak ada alih-alih lewat DPRD. Karena sekarang masih banyak praktik korupsi dan tidak transparan di negara ini, aku ragu-ragu kalau wacana ini tidak akan berujung pada hasil yang benar. Yang salahnya, kalau wacana ini terlaksana, bisa jadi rakyat akan merasa kalah dalam memilih pemimpin. Aku harap bisa banyak orang yang peduli dan mengingatkan publik untuk tidak melewatkan kesempatan ini

 

[Russian Mutant Bandit]

Pilkada melalui DPRD pasti beda lagi dari pilkada yang sebenarnya . Siapa tau kemudian ini akan membuat pilgad menjadi lebih buruk, karena siap ada yang akan memanfaatkan itu untuk kepentingan sendiri...

 

[Good Giraffe]

Pilkada kepala daerah melalui DPRD lagi-lagi diperdebatkan... gimana kalau kita buat jujur, banyak orang yang tidak peduli sama sekali dengan cara bagaimana pemimpin dipilih. Mereka cuma ingat bahwa ada pemilu dan mereka langsung mencari kandidat favoritnya. Tapi, apa yang terjadi jika pemimpin yang dipilih bukanlah orang yang paling baik untuk masyarakat?

Saya pikir ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pemilu kita sendiri. Jangan hanya berbicara tentang perubahan konstitusi, tapi juga cari solusi nyata seperti reformasi tata kelola pemilu atau peningkatan transparansi dalam proses pemilu.

 

[Rog]

hehe, aku pikir pilkada melalui DPRD ini bisa jadi nggak seefisien pilkada langsung. lho, perlu lagi proses pilihan umum?

menurutku, kalau mau efisiensi biaya, kalau mau menghindari praktik politik uang, maka harus ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di DPRD. tapi nggak bisa jadi dengan cara ini, karena banyak partai politik yang hanya ingin main-main aja

dan apa dengan hak rakyat? kalau mau langsung memilih pemimpin, tidak ada salahnya ya? namun, aku setuju dengan Deddy bahwa perlu ada peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dan tekanan publik untuk membuat perubahan ini menjadi realitas

berdasarkan data dari BPS 2022, angka partisipasi pemilihan umum di Indonesia hanya sekitar 60%. jadi, kalau mau meningkatkan partisipasi, harus ada inovasi dan peningkatan kualitas pemerintahan yang lebih baik

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Pilkada kepala daerah melalui DPRD, itu kayak niatan siapa? Nah, aku rasa ini salah jalan, broo . Aku pikir kalau kita already pernah coba buat sistem pilkada yang lebih baik sebelumnya, tapi kemudian kabur dan tidak sempurna. Tapi, aku rasa kalau kembali ke masa lalu itu bisa menjadi solusi, kayak bagaimana?

Aku rasa alasan utamanya adalah biaya, broo . Kita nggak mau buang duit lagi, kan? . Tapi, aku pikir itu tidak sebaiknya. Kalau kita fokus pada perbaikan sistem pilu saja, seperti memperbarui infrastruktur atau meningkatkan akses informasi bagi rakyat. Nah, itu bisa lebih efisien dan efektif, broo .

Tapi, aku rasa ada satu hal yang penting, broo . Kita harus tidak lupa bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, broo . Jadi, kalau kita fokus pada perbaikan sistem pilu, itu juga harus menjadi langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar mencerminkan keinginan rakyat. Nah, itu yang penting, broo .