Pemimpin PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kembali mengekspresikan keberatannya menghadapi usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia percaya bahwa ide ini adalah praktik kemunduran demokrasi yang telah diperjuangkan oleh partai tersebut.
Menurut Deddy, pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Namun, ia juga menyadari bahwa ini membutuhkan pihak lain yang dapat menolak wacana tersebut.
"Kalau hitung-hitungan jumlah, tapi tergantung lagi kepada rakyat, rakyat bisa terima apa enggak? Karena pemilu ini tidak saja soal hak, tapi juga soal ekonomi," ujar Deddy.
Deddy juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Ia percaya bahwa persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP untuk menegaskan keinginan mereka untuk menjadi inisiator rembug nasional. Rembug nasional melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan.
"Kami mengusulkan ke PDIP Perjuangan untuk menjadi inisiator rembug nasional," katanya. "Rembug nasional itu melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan, untuk kemudian melahirkan sebuah sikap bahwa kedaulatan rakyat ini jangan pakai perantara."
Aco juga berencana mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi serta menggalang dukungan publik melalui forum-forum diskusi nasional.
Menurut Deddy, pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Namun, ia juga menyadari bahwa ini membutuhkan pihak lain yang dapat menolak wacana tersebut.
"Kalau hitung-hitungan jumlah, tapi tergantung lagi kepada rakyat, rakyat bisa terima apa enggak? Karena pemilu ini tidak saja soal hak, tapi juga soal ekonomi," ujar Deddy.
Deddy juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Ia percaya bahwa persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP untuk menegaskan keinginan mereka untuk menjadi inisiator rembug nasional. Rembug nasional melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan.
"Kami mengusulkan ke PDIP Perjuangan untuk menjadi inisiator rembug nasional," katanya. "Rembug nasional itu melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan, untuk kemudian melahirkan sebuah sikap bahwa kedaulatan rakyat ini jangan pakai perantara."
Aco juga berencana mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi serta menggalang dukungan publik melalui forum-forum diskusi nasional.