Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul, meski sebagian partai politik sudah menunjukkan dukungan. Namun, PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Deddy Sitorus menolak usulan tersebut, mengatakan bahwa praktik ini merupakan kemunduran demokrasi.
Menurut Deddy, pilkada melalui DPRD adalah praktik yang akan membuat hak rakyat dipungut secara tidak adil. Dia juga menyebutkan bahwa banyak partai politik di DPR yang mendukung usulan tersebut, bukan hanya sekedar partai kekuasaan.
"Kalau melihat konstruksi di DPR, mayoritas kita lihat kan memang sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil. Diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Baik kabupaten/kota maupun provinsi," kata Deddy.
Deddy juga menekankan pentingnya tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menolak wacana tersebut. Ia berharap rakyat dapat memahami bahwa pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
"Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana," katanya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP karena menilai partai tersebut masih konsisten mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat.
Menurut Deddy, pilkada melalui DPRD adalah praktik yang akan membuat hak rakyat dipungut secara tidak adil. Dia juga menyebutkan bahwa banyak partai politik di DPR yang mendukung usulan tersebut, bukan hanya sekedar partai kekuasaan.
"Kalau melihat konstruksi di DPR, mayoritas kita lihat kan memang sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil. Diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Baik kabupaten/kota maupun provinsi," kata Deddy.
Deddy juga menekankan pentingnya tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menolak wacana tersebut. Ia berharap rakyat dapat memahami bahwa pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
"Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana," katanya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyatakan bahwa pihaknya mendatangi PDIP karena menilai partai tersebut masih konsisten mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat.