Deddy PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi
Ketua partai PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kembali menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah praktik kemunduran demokrasi. Ia mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung akan terganggu jika pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Deddy menilai bahwa konstruksi di DPR sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil dan diberikan kepada elite oligarki. Dia berharap pihak lain, seperti masyarakat sipil dan publik, akan memperjuangkan hak-hak rakyat tersebut.
Namun, Deddy juga menyerukan agar rakyat tidak terlalu bergantung pada putusan di DPR, tetapi lebih kepada keinginannya sendiri. Ia mengatakan bahwa pemilu ini bukan hanya soal hak, tapi juga soal ekonomi. Dengan demikian, pengembalan pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Deddy juga menyebutkan bahwa praktik politik uang dan biaya yang dihasilkan dari penggunaan sistem Pilkada langsung dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu. Ia berharap agar kebanyakan partai politik di DPR akan merujuk kepada hal ini.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi PDIP untuk mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat. Aco juga berharap agar partai tersebut akan menjadi inisiator rembug nasional dan melibatkan semua elemen masyarakat untuk melahirkan sikap yang lebih kuat dalam menghadapi wacana ini.
Ketua partai PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kembali menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah praktik kemunduran demokrasi. Ia mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung akan terganggu jika pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Deddy menilai bahwa konstruksi di DPR sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil dan diberikan kepada elite oligarki. Dia berharap pihak lain, seperti masyarakat sipil dan publik, akan memperjuangkan hak-hak rakyat tersebut.
Namun, Deddy juga menyerukan agar rakyat tidak terlalu bergantung pada putusan di DPR, tetapi lebih kepada keinginannya sendiri. Ia mengatakan bahwa pemilu ini bukan hanya soal hak, tapi juga soal ekonomi. Dengan demikian, pengembalan pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Deddy juga menyebutkan bahwa praktik politik uang dan biaya yang dihasilkan dari penggunaan sistem Pilkada langsung dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu. Ia berharap agar kebanyakan partai politik di DPR akan merujuk kepada hal ini.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi PDIP untuk mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat. Aco juga berharap agar partai tersebut akan menjadi inisiator rembug nasional dan melibatkan semua elemen masyarakat untuk melahirkan sikap yang lebih kuat dalam menghadapi wacana ini.