Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, mengajak semua pihak untuk fokus pada penanganan bencana di Sumatra sebelum membahas isu pilkada. Dia menyatakan bahwa bencana alam seperti letusan gunung dapat terjadi kapan saja dan memerlukan perhatian utama dari semua pihak.
"Dengan demikian, kita tidak akan mengetokkan hal tersebut dan menunda-nundanya sampai saatnya yang tepat," kata Dasco. "Karena, kalau kita bicara tentang partai-partai politik, tentunya semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan mereka ke depan. Tapi, kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatra dan juga ada, kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung meletus yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik," ujar Dasco.
Dia juga menyatakan bahwa DPR RI belum membahas isu pilkada yang saat ini tengah bergulir. Terlebih, saat ini masih dalam periode reses. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang kapan pilkada akan dibahas karena masih dalam periode reses.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025.
Bahlil menilai bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD dapat mewujudkan partisipasi publik dan kedaulatan rakyat. "Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.
"Dengan demikian, kita tidak akan mengetokkan hal tersebut dan menunda-nundanya sampai saatnya yang tepat," kata Dasco. "Karena, kalau kita bicara tentang partai-partai politik, tentunya semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan mereka ke depan. Tapi, kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatra dan juga ada, kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung meletus yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik," ujar Dasco.
Dia juga menyatakan bahwa DPR RI belum membahas isu pilkada yang saat ini tengah bergulir. Terlebih, saat ini masih dalam periode reses. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang kapan pilkada akan dibahas karena masih dalam periode reses.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025.
Bahlil menilai bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD dapat mewujudkan partisipasi publik dan kedaulatan rakyat. "Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.