Pemborosan yang dilaporkan oleh Dirjen Pertumbuhan Bisnis Kementerian Perindustrian (Ditjen PDB) menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Prabowo) sejak awal tahun ini.
Menurut laporan Ditjen PDB, BUMN (Bentuk Usaha Milik Negara) di Indonesia mengalami pemborosan Rp30 triliun per tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran para pengamat ekonomi bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo sedang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada efisiensi.
"Pemborosan seperti ini tidak dapat diterima", ujar Bapak A, salah satu ahli keuangan di Jakarta. "Kita harus fokus pada efisiensi dan optimalkasi sumber daya, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara aritmatika".
Dalam keseluruhan, pemborosan yang dilaporkan Ditjen PDB menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden Prabowo sedang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Oleh karena itu, para ahli keuangan berharap bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi pemborosan di BUMN.
Menurut laporan Ditjen PDB, BUMN (Bentuk Usaha Milik Negara) di Indonesia mengalami pemborosan Rp30 triliun per tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran para pengamat ekonomi bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo sedang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada efisiensi.
"Pemborosan seperti ini tidak dapat diterima", ujar Bapak A, salah satu ahli keuangan di Jakarta. "Kita harus fokus pada efisiensi dan optimalkasi sumber daya, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara aritmatika".
Dalam keseluruhan, pemborosan yang dilaporkan Ditjen PDB menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden Prabowo sedang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Oleh karena itu, para ahli keuangan berharap bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi pemborosan di BUMN.