Danantara Minta Tunggakan Pajak BUMN Diputihkan, Purbaya: Nggak

Pertemuan Purbaya dengan CEO Danantara yang gagal membuat utang pajak BUMN menghilang. Menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan karena ada beberapa alasan. Pertama, perusahaan-perusahaan milik negara sudah memiliki utang pajak sejak sebelum tahun 2023.

Pertanyaan Rosan tentang penghapusan utang pajak tersebut tidak bisa disetujui oleh Purbaya. Ia menjelaskan bahwa jika dilakukan maka ada kemungkinan perusahaan yang berutang tersebut masih meraup keuntungan dan memiliki komponen kepemilikan asing.

Pembicaraan ini terjadi saat Rosan mengunjungi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Purbaya menolak permintaan CEO Danantara untuk menghapus utang pajak. Hal ini membuat Rosan bingung dan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya diusulkan oleh perusahaan tersebut.

Pertemuan ini juga membahas tentang dukungan fiskal dan perpajakan yang dapat diberikan kepada Danantara. Purbaya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat terbuka dalam diskusi. Sehingga, pembicaraan ini akan terus berlanjut dengan tim kerja khusus yang dibentuk untuk membahas hal tersebut.

Ternyata, sinyal positif dari Purbaya membuat Rosan merasa lebih yakin bahwa dukungan insentif fiskal dan perpajakan yang akan diberikan kepada Danantara bakal menjadi nyata.
 
Pertemuan ini kaya banget ngomong soal utang pajak BUMN, tapi gampangnya Purbaya bilang bahwa hal ini gak bisa disetujui karena ada banyak teka-teki. Pertama, perusahaan milik negara udah punya utang pajak sejak lama, kayak 2023. Kalau mau dihapus, itu artinya ada kemungkinan perusahaan tersebut masih meraup keuntungan dan punya komponen kepemilikan asing, kayak nggak bisa diandalkan. Rosan pasti bingung banget tentang ini! πŸ€”
 
Gue pikir kalau ini gini, negara kita masih banyak di dalam masalah keuangan. Utang pajak BUMN itu jadi masalah lagi. Aku sibuk dengan hidup sehari-hari, tapi aku lihat kabar ini dan aku penasaran apa yang sebenarnya ada di baliknya. Mungkin kalau mau bicara dan cari solusi bersama-sama bisa lebih baik. Tapi gue juga takutin, utang pajak itu jadi sinyal bahwa perusahaan-perusahaan milik negara tidak terlalu bertanggung jawab dengan uang yang mereka keluarkan.
 
Eh, aku pikir salah satu poin utama disitu adalah keterbukaan Purbaya dengan CEO Danantara. Si CEO sebenarnya juga ingin memberikan kontribusi pada negara dan tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi aja 😊. Tapi sepertinya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, seperti bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN bisa terbebas dari utang pajak itu nih? πŸ€”
 
Gue pikir ini salah strategi, ya? Kalau utang pajak milik BUMN tidak bisa dihapus, maka apa khasiatnya? Jadi kita masih harus membayar utang tersebut. Ini seperti bermain game jenderal, gue rasa tidak ada keuntungannya. Dan berasa juga seperti ada tekanan yang besar pada perusahaan. Sinyal positif dari Purbaya ini menurutku masih jauh dari hal yang sebenarnyanya diusulkan oleh CEO Danantara. Ini seperti main main, gue rasa tidak percaya. πŸ€”πŸ‘€
 
πŸ€” Pertemuan seperti ini kayaknya butuh dibicarakan dengan lebih teliti. Kalau benar-benar mau menghapus utang pajak, siapa yang akan mendapatkan keuntungan? Mereka sendiri atau komponen kepemilikan asing? πŸ€‘ Jadi, bukan cuma soal perusahaan, tapi tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai. Dan tentu saja, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya kebijakan fiskal dan perpajakan yang sudah ada sejak lama. πŸ“Š
 
Gue rasa nggak bisa dipercaya kalau utang pajak BUMN ud terhapus, kan kalau gini, perusahaan masih bisa meraup keuntungan dan ada komponen kepemilikan asing? Gue setuju dengan Purbaya, utang pajak harus dibayar dulu sebelum bisa berdiskusi tentang insentif fiskal. Saya senang kalau Purbaya ud terbuka dalam diskusi, gue rasa itu penting banget agar tidak ada kesalahpahaman lagi. πŸ€”πŸ’»
 
aku nggak percaya sih kalau pemerintah mau memberi penghapusan utang pajak pada bumn, itu gampangnya aja jadi peluang untuk investor asing masuk dan ambil alih pemerintahan. dan aku pikir kalau dia bilang ada kemungkinan perusahaan masih meraup keuntungan, itu kaya cara cari umpan balik dari pemerintah kan? yang nggak basa-basa sih, kenapa dia mau memberikan insentif fiskal dan perpajakan jika kalau utang pajak gak dihapus? πŸ€”πŸ‘€
 
Kasih aja kalau dikejutkan juga nih, sih aku kayaknya nggak bisa jadi kayaknya Rosan πŸ˜…. Aku pikir kalau utang pajak BUMN itu buat apa sih? Maka dari itu aku setuju dengan Purbaya, kalau ingin menghapus utang pajak itu tidak bisa. Aku rasa perusahaan-perusahaan milik negara sudah punya kesempatan untuk membayar utang pajak sebelum ini juga πŸ™.
 
Gue penasaran kenapa punya perusahaan milik negara masih utang pajak, sih? Gue pikir itu salah tempat, tapi mungkin perlu dipelajari terlebih dahulu sih. Perusahaan perusahaan tersebut udah memiliki utang pajak sejak tahun 2023, tapi gue tidak tahu apa yang menjadi alasan utama mengapa gak bisa dihapus. Semoga pembicaraan ini bisa memberikan solusi yang baik dan jangan sampai kita terus berkelana mengejar keuntungan saja aja, sih.
 
Makasih bro, kalau gini terjadi, artinya utang pajak BUMN masih bawah tanah, bro! πŸ€” Lalu sih, jika perusahaan tersebut meraup keuntungan dan punya komponen kepemilikan asing, kayaknya birokrasi tidak bisa ngaturin siapa nanti yang menjadi pemilik utang, kan? πŸ˜… Saya pikir ini membutuhkan analisis lebih lanjut, seperti perhitungannya seberapa besar utang pajak itu dan bagaimana cara mengelapnya, bro! πŸ“Š Lalu, sih, kalau Purbaya sudah terbuka dalam diskusi, kayaknya itu bakal membuat proses ini jalan lebih lancar, bro! πŸš€
 
Pertemuan ini nanya kayak apa sih... kalau udah ada utang pajak dari sebelum 2023, kenapa harus dihapus? kayaknya lebih baik buat ngeresik utang pajak daripada membuat makin banyak utang lagi πŸ€‘. dan apa yang sih yang mau dibicarakan itu? sih kena berikan insentif fiskal atau apa... kalau gak, kenapa harus berdiskusi kayak ini? kayaknya sudah ada jalan tengah, siapa yang mau ikut diskusinya? πŸ€”
 
πŸ€” Mungkin giliran waktu si CEO Danantara buat jujur tentang asal usul utang pajaknya ya πŸ€‘. Kalau sebenarnya udah ada sejak 2023, tapi mereka malu banget membahasnya di depan umum πŸ˜…. Makasih Purbaya yang sabar menjelaskannya dengan benar-benar jujur πŸ™. Dukungan fiskal dan perpajakan itu pasti bagus buat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan, tapi asal usul utang pajaknya harus jelas dulu πŸ“. Aku penasaran apa yang diusulkan oleh tim kerja khusus tentang hal ini, harap informasi update ya 🀞
 
Kemarin ane ngobrin ke blognya Rosan, dia bilang apa-apa tentang utang pajak BUMN kayak gini... tapi kemarin ane liat cerita ini, akeh! Purbaya ya jadi seperti pembisnis keuangan di dalam goresan. Si CEO Danantara bilang ingin menghapus utang pajak, tapi Purbaya nggak setuju... kenapa? Karena ada kerugian yang tidak disadari. Aneh, kan? Tapi aku pikir Purbaya kayaknya benar.
 
Maksudnya apa sih kalau kita jangan nyesel utang pajak BUMN itu? Mereka udah punya utang sejak lama, jadi apa salahnya kita biarkan saja? Tapi, aku pikir ada alasan lain ya, karena kalau gak ada aturan yang mengatur hal ini, pasti perusahaan-perusahaan milik negara akan langsung nyesel dan tidak mau membayar. Tapi, aku setuju dengan Purbaya, kalau kita biarkan perusahaan tersebut tetap menjalankan bisnisnya, maka ada kemungkinan mereka masih meraup keuntungan sambil masih berutang.
 
Pagi aja, kabar gembira banget! Saya setuju banget dengan keputusan Purbaya. Apa salahnya kita memberi insentif fiskal dan perpajakan pada Danantara? Kita already punya utang pajak yang banyak sekali dari tahun-tahun lalu, apalagi itu yang penting buat pemerintah jadi lebih beratur dalam mengelola keuangan. Saya pikir hal ini sangat bagus dan jangan dipikirkan lagi. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan profit yang maksimal dari perusahaan-perusahaan milik negara, seperti Danantara! 🀩
 
kembali
Top