Pemerintah Daerah Harus Rasionalisasi Anggaran dengan Cerdik, Kalangan Politisi Minta Pemda Jangan Boros Uang
Di tengah penurunan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan oleh pemerintah pusat, wakil ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin telah menekankan pentingnya Pemda harus lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan menyusul potongan anggaran tersebut. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Arse mengatakan bahwa salah satu cara Pemda bisa melakukannya adalah dengan memperbaiki tata kelola yang sudah tidak efisien lagi. Dia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan fokus pada prioritas masyarakat sebenarnya. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan oleh Pemda, seperti optimalisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
Namun, ada satu hal yang membuat Arse khawatir yaitu penurunan TKD di APBN 2026. Meskipun pemerintah telah menambahkan Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, tetapi masih menjadi sorotan bagi Pemda dalam mengelola anggaran mereka.
Arse juga tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa dicoba oleh kepala daerah dan masyarakat. Dia menyimpulkan bahwa ada banyak langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi masih perlu pembacaan yang cerdas dari kepala daerah terhadap kebutuhan daerah mereka.
"Kita harus lebih cerdas dalam mengelola anggaran kita. Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan," kata Arse.
Di tengah penurunan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan oleh pemerintah pusat, wakil ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin telah menekankan pentingnya Pemda harus lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan menyusul potongan anggaran tersebut. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Arse mengatakan bahwa salah satu cara Pemda bisa melakukannya adalah dengan memperbaiki tata kelola yang sudah tidak efisien lagi. Dia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan fokus pada prioritas masyarakat sebenarnya. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan oleh Pemda, seperti optimalisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
Namun, ada satu hal yang membuat Arse khawatir yaitu penurunan TKD di APBN 2026. Meskipun pemerintah telah menambahkan Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, tetapi masih menjadi sorotan bagi Pemda dalam mengelola anggaran mereka.
Arse juga tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa dicoba oleh kepala daerah dan masyarakat. Dia menyimpulkan bahwa ada banyak langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi masih perlu pembacaan yang cerdas dari kepala daerah terhadap kebutuhan daerah mereka.
"Kita harus lebih cerdas dalam mengelola anggaran kita. Kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan," kata Arse.