Dana Daerah Dipangkas, Komisi II DPR Minta Pemda Tak Boros Anggaran

S

Stoic Makeove

Pemda Dipangkas Anggaran, Komisi II DPR Harap Pemerintah Daerah Tak Boros Uang

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Komisi II DPR telah menyuarakan keinginan untuk pemerintah daerah tidak memboroskan uang. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, banyak potensi yang bisa digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

"Dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pendapatan, kita harus fokus pada efisiensi dan efektifitas," kata Arse dalam sebuah pertemuan di kompleks parlemen, Kamis (9/10).

Banyak contoh program yang tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya, ada daerah yang mendirikan pagar di antara kantor pemda hanya untuk menghemat biaya.

"Ngapain itu antar kantor di sela-selanya harus ada pagar. Kan nambah biaya Itu, berarti perlu rasionalisasi perlu efektifikasi," kata Arse.

Selain menyusun kebijakan dan program yang efektif, pemerintah daerah juga bisa meningkatkan pendapatan dengan optimalisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).

Penurunan anggaran Dana Tranfer Ke Daerah (TKD) di APBN 2026 juga menjadi sorotan. Meskipun pemerintah awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun, tapi kemudian menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan.

"Kita harus merasionalisasi, mengefektikan program dan kebijakan. Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," imbuh Arse.

Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan, serta tidak memboroskan uang.
 
Kasih kan, pemerintah daerah harus fokus pada efisiensi dan efektifitas. Tadi aku lihat kabar ada yang beritauin Komisi II DPR ingin ngefektikan program di daerah agar tidak boros uang lagi. Aku setuju, karena kalau boros uang itu kaya ngapain? Cukup ngelamun biayanya saja.

Aku pikir ada ide-ide yang bisa dibagikan oleh pemerintah daerah, seperti optimalisasi BUMD dan kerja sama dengan swasta. Tapi, harus fokus pada prioritas masyarakat juga ya. Kalau program itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, kenapa nanti dianggap effective? Kita harus jujur, apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.

Kalau pemerintah daerah bisa lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan, aku percaya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tapi, kita harus hati-hati kalau ada program yang terlalu berpotensi menjadi korupsi lagi.
 
nggak ada rasa jujur dari pemerintah daerah, nih. siapa yang bilang kalau ada yang ngambil banyak uang untuk buatan pagar di antara kantor pemda? toh itu sih biaya pengelolaan yang wajib. tapi apakah masyarakat juga bisa lihat apa hasilnya? sekarang aja cuma ada konstruksi yang jengkel dan tidak bermanfaat.

nah, kalau mau optimalisasi BUMD dan kerja sama dengan swasta melalui PPP atau KPS itu enak banget. tapi siapa yang akan ambil risiko itu? pemerintah daerah yang bisa, tapi apakah mereka punya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik? toh kalau ada kesalahan tentu ganti rugi masyarakat.

dan TKD di APBN 2026 nih? itu sih pemerintah daerah juga harus ambil keputusan yang benar-benar. tapi apakah mereka punya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik? toh kalau ada kesalahan tentu ganti rugi masyarakat.
 
Saya pikir pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengelola anggaran mereka ya 🤔. Jika nanti mereka harus memotong anggaran karena tidak efektif, maka itu akan sangat merugikan mereka sendiri. Mereka harus fokus pada proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Misalnya seperti proyek PPP atau kerja sama dengan swasta untuk meningkatkan infrastruktur di daerah mereka. Saya juga berharap pemerintah daerah bisa lebih transparan dalam menyusun program dan kebijakan mereka, sehingga kita semua bisa melihat bagaimana uang tersebut digunakan 💸.
 
Hehe, apa lagi yang bikin pemerintah daerah semakin gampang banget membuat biaya ngembang? Ngapain cari duit di sela-selanya aja? Mending fokus buat program yang benar-benar berguna buat masyarakat, yaudah. Bayangkan, ada pegawai pemerintah daerah yang harus membayar uang untuk berjalan-jalan ke kantor lain, itu gampang banget ngembang!
 
haha kira kayak gini pemerintah daerah nanti akan lebih sengaja ngelola anggarannya aja 😂🤑 jadi kalau ada program yang tidak efektif itu mungkin harus dibuang-buang dulu sebelum kehilangan banyak uang 🤣‍♂️
 
Maksudnya kalau pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran ya... Membuat program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat itu penting banget. Sapa pun ada kekuasaan, tidak boleh ngeboras aja uangnya. Biar bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih fokus pada program-program yang benar-benar memerlukan anggaran, bukan hanya membuat biaya-biaya yang tidak terlalu penting. 🤔💡
 
Makasih komisi II DPR ini, kayaknya mereka benar-benar peduli dengan efisiensi pengelolaan anggaran di daerah. Saya setuju dengan Zulfikar Arse Sadikin, harus fokus pada efisiensi dan efektifitas dalam menyusun program dan kebijakan. Kalau pemerintah daerah bisa mengoptimalkan BUMD dan kerja sama dengan swasta, itu akan sangat membantu meningkatkan pendapatan.

Saya juga tidak setuju dengan penurunan anggaran TKD di APBN 2026. Jika pemerintah daerah bisa menghemat biaya dan membuat program yang efektif, maka tidak ada masalah untuk menambah dana TKD. Yang penting adalah pengelolaan anggaran menjadi lebih baik.

Saya ingin melihat bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan di lapangan. Apakah pemerintah daerah akan bisa mengoptimalkan program dan kebijakan? Apakah mereka akan bisa meningkatkan pendapatan secara efektif? Semua itu perlu dipantau dan dinilai. 🤔
 
yaa kah, kalau kita lihat kayaknya semua pemerintah daerah di Indonesia ini masih belum bisa mengatur anggaran mereka dengan baik. apa yang ada banyak yang boros banget, kayaknya perlu adanya kontrol yang ketat dari DPR. tapi kayaknya salah satu kebijakan yang bisa dipikirkan adalah membuat kemitraan dengan swasta dan optimisasi BUMD. sih kalau bisa dilakukan, saya pikir pemerintah daerah bisa mendapatkan pendapatan yang lebih stabil dan efisien. tapi yang penting adalah harus ada prioritas dan fokus pada kebutuhan masyarakat, jangan hanya sekedar membuat proyek yang tidak perlu atau boros banget 😊
 
Makasih diberikan kesempatan untuk berbagi opini saya. Saya rasa pemerintah daerah harus fokus pada efisiensi pengelolaan anggaran, misalnya dengan mengurangi biaya perawatan jalan atau memperbaiki sistem listrik. Banyak daerah yang masih menggunakan energi yang tidak efektif seperti solar atau biomassa.

Saya juga pikir pemerintah daerah harus lebih transparan dalam pengelolaan anggaran mereka, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan. Jangan sampai ada penipuan atau korupsi yang terjadi di tengah-tengah pengelolaan anggaran.

Misalnya seperti halnya daerah yang mendirikan pagar di antara kantor pemda hanya untuk menghemat biaya, itu nggak masuk akal banget. Saya rasa ada prioritas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
 
Gue pikir kalau biaya pembuatan pagar di antara kantor pemda itu cuma sengaja dilakukan agar gak perlu tambahkan dana lagi buat akses jalan. Nah kayaknya ada yang benar, tapi juga ada yang salah. Gue rasa pemerintah daerah harus lebih fokus pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukan cuma memangkas anggaran apa pun bisa dilakukan. Dan gue rasa perlu ada audit yang lebih tulus buat yakin apakah dana yang digunakan benar-benar efektif atau tidak. 🤔💡
 
Gue pikir salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah adalah melalui PPP. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta, bisa dilakukan proyek-proyek yang lebih efisien dan efektif.

Gue juga berpikir bahwa penurunan anggaran TKD itu tidak sepenuhnya benar. Jika tidak ada penurunan, maka bisa dimana uangnya? Gue pikir ada kebijakan lain yang harus diterapkan agar pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam mengelola anggarannya.

Gue senang melihat bahwa Komisi II DPR sudah menyuarakan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di pemerintah daerah. Semoga mereka bisa menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah 🤔
 
Kalau pemerintah daerah itu benar-benar fokus pada efisiensi dan efektifitas, mungkin nanti kita bisa lihat perubahan yang positif. Misalnya seperti kota-kota kecil di luar kota Jakarta yang memang tidak memiliki penghasilan yang banyak, tapi kalau bisa mengoptimalkan BUMD dan kerja sama dengan swasta, pasti bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Dan yang paling penting, perlu ada transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana uang itu digunakan. Tapi saya rasa masih ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas di pemerintah daerah. Kalau bisa dilakukan dengan benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat, pasti akan membawa perubahan yang positif 🤝
 
🤔 Saya pikir kalau pemerintah daerah harus lebih terbuka dan jujur tentang niat mereka untuk menghemat biaya. Jika mau, ada beberapa contoh yang bisa dilakukan, misalnya pengurangan biaya listrik atau air pada waktunya. Tapi, kalau memang benar-benar mau menghemat uang, harus ada prioritas yang jelas dan tidak hanya niat-niat yang kosong 😐.
 
Aku pikir kalau ada aturan seperti ini, pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan anggaran mereka dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Tapi aku masih ragu kalau ada daerah yang benar-benar tidak boros. Aku suka ide tentang BUMD dan kerja sama dengan swasta melalui PPP, tapi aku khawatir kebijakan itu bisa jadi tidak bisa dijalankan dengan baik oleh daerah-daerah kita.
 
aku rasa ini benar-benar perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi aku khawatir banyak dari mereka yang belum bisa mengerti apa itu efisiensi dan efektifitas. di kampusku sendiri ada yang masih memakai metode belajar yang seperti "membuat pagar di setiap dinding" untuk menghemat biaya, sih.. itulah yang aku maksud, kita harus fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
 
ini cerita yang sama lama banget, pemerintah daerah jadi semakin boros lagi 🤦‍♂️ apa kegunaan anggaran itu kalau biar ngapain pagar di sela-sela kantor? tapi ya, rasionalisasi dan efektifitas itu penting, tapi siapa yang bisa mengontrol emosi pemerintah daerah? aku pikir solusinya jadi lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggarannya, jadi masyarakat bisa melihat kegiatan apa aja yang dibuatnya 💡
 
aku rasa kalau pemerintah daerah punya potensi yang besar banget untuk meningkatkan pendapatan mereka. tapi seringkali malah membuang-buang anggaran. misalnya di daerahku ada yang punya pagar di antara kantor pemda karena ngapain itu biaya perbaikan? kan kan nambahin aja biayanya. dan yang paling beresnya, program-program yang tidak efektif banget. aku rasa harus ada pengecekan yang lebih ketat dulu sebelum anggaran dipindahkan ke daerah.
 
Gue pikir kalau kita serius ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, kita harus fokus pada pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk para pejabat di daerah. Karena banyak yang tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan lama, gue rasa itu harus ada langkah tambahan agar mereka bisa mengubah kebiasaan buruk itu. 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top