Dana Daerah Dipangkas, Komisi II DPR Minta Pemda Tak Boros Anggaran

[jentikjiwa]

Pemda Dipangkas Anggaran, Komisi II DPR Ajak Jangan Boros

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya pemotongan Dana Tranafer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurut Arse, terdapat banyak potensi yang bisa digali oleh Pemda untuk meningkatkan pendapatan mereka.

"Ada tata kelola yang perlu diperbaiki," kata Arse. "Misalnya, ada daerah yang mendirikan pagar di antara kantor pemda. Ngapain itu? Berarti nambah biaya. Kita harus rasionalisasi dan efektififikasi kebijakan dan program."

Arse juga menyampaikan bahwa ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan Pemda, seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga kerja sama dengan swasta melalui Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta (KPS).

"Pembacaan kepala daerah itu masih menjadi sorotan," kata Arse. "Tinggal pembacaan kepala daerah itu seperti apa terhadap daerahnya."

Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun. Namun, setelah penyesuaian, total anggaran dana TKD di tahun depan meningkat menjadi Rp693 triliun.

Arse menekankan bahwa masih banyak langkah yang bisa dilakukan Pemda untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi pemerintahan daerah.

 

[cekikcerita]

Kalau sih saya pikir kalau gak ada penurunan TKD, daerah-daerah nanti tidak bisa ngatur sendiri keuangan mereka. tapi sekarang kalau dipotong TKD, masih banyak cara lagi untuk meningkatkan pendapatan, seperti kerja sama dengan swasta atau mengoptimalkan BUMD. saya rasa gampang banget, tapi siapa tahu ada yang lebih baik lagi

 

[Dead or Alive Sunshin]

ada kebenaran sih kalau goernamenengak penurunan anggaran TKD, tapi apa artinya? kaya ada cara lain buat Pemda mencari pendapatan lagi ya? misalnya mengoptimalkan BUMD atau kerja sama dengan swasta. nggak ada salahnya buat mereka mencoba cari solusi yang lebih efektif dan efisien. tapi apa jadinya kalau kaya memang masuk akal untuk menurunkan anggaran TKD? mungkin ini bisa menjadi peluang bagi Pemda untuk berinovasi dan mencari cara baru buat meningkatkan pendapatan mereka.

 

[Bloody Bat]

Pernah pikir kalau Pemda juga boleh membuat anggaran sendiri seperti APBN? Gak ada masalah, kan? Sekarang sudah ada peraturan yang mengatakan harus diawasi oleh DPR, tapi Pemda bisa lebih langsung dan efisien dalam mengelola dana mereka sendiri. Mungkin bisa juga ada sistem audit yang lebih serius untuk memantau penggunaan anggaran. Tapi apa pun kebijakan yang diambil, penting ada transparansi dan akuntabilitas.

 

[Talented Termite]

Lihatin aja siapa yang ngapain nih? Pemerintah sendiri yang bilang harus hemat, tapi kemudian bilang tidak hemat ya... Ada apa lagi di balik semuanya? Kalau gini, maka kita harus ngawasi siapa saja yang menangani TKD. Kita harus ngecek apa sumber pendapatan masing-masing Pemda ya. Kalau ada yang kurang aja sementara yang banyak bisa juga dibagi-bagian agar tidak hanya ada 1-2 orang yang ngeroan semua dana...

 

[Real Rattles]

Mengenai pemotongan Dana Tranafer Ke Daerah (TKD) itu, aku pikir ini adalah langkah yang tepat banget buat meningkatkan efisiensi pemerintahan di daerah. Kalau kita tidak rasionalisasi dan efektififikasi kebijakan dan program, biaya akan naik dan akhirnya pengeluaran jadi lebih besar.

Aku juga setuju dengan Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin bahwa ada banyak potensi yang bisa digali oleh Pemda untuk meningkatkan pendapatan mereka. Misalnya, optimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerja sama dengan swasta melalui Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta (KPS).

Tapi, aku harap kepala daerah tidak hanya sekedar membaca buku teks aja, tapi juga mau beraksi dan membuat perubahan nyata di daerah mereka. Mari kita tunggu hasilnya aja

 

[Lazy Leopard]

Gue pikir kalau giliran waktunya kita buat strategi baru buat meningkatkan pendapatan dari TKD, gimana kalau kita kerja sama dengan swasta lewat PPP atau kemitraan? Tapi kalau giliran pemerintah, aku rasa lebih seriusin dulu. Mereka harus fokus pada optimalisasi dan rasionalisasi kebijakan dan program ya, kayaknya bisa menghemat beban biaya yang besar dari TKD. Dan juga, lebih baik lagi jika mereka sengaja buat strategi yang berkelanjutan dan tidak terus-menerus memandang belakang. Maksudnya, kalau giliran kita buat rencana keuangan yang cerdas, tapi pemerintah masih nggak bisa nunggu?

 

[Stoic Makeove]

Kalau gini kayaknya bisa banget membuat kita bingung deh, kalau ada dana kaya apa-apa tadi lalu bagaimana nanti kira-kira? Nah, kalau TKD dipotong itu baik-baik saja, tapi ngapain dengan pembacaan kepala daerah yang bikin kita penasaran? Tapi gini aja, aku pikir kalau yang penting adalah efisiensi dan efektifitas, bukan siapa-siapa. Aku senang dengerin komisi itu ajak banget para Pemda untuk rasionalisasi kebijakan dan programnya, tapi sih perlu ada contoh nyata aja, ya?

 

[The Harle]

aku pikir kalau nanti apabila pemerintah pusat mengurangi biaya tranafer ke daerah, tentu daerah bisa lebih fokus pada proyek-proyek pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. tapi aku juga khawatir, apakah daerah bisa benar-benar menggunakan sumber pendapatan yang mereka miliki dengan efektif? misalnya seperti optimasi badan usaha milik daerah itu apa saja?

 

[Sinister Dwarf Sho]

Paham banget kalau ada potensi tinggi buat dioptimalkan. Tapi, aku pikir kalau harus dipotong dana Tranafer Ke Daerah itu apa kegunaannya? Ada banyak daerah yang masih belum selesai membangun infrastruktur, jadi kayaknya biaya tambahan itu nggak perlu. Dan kalau mau optimalisasi BUMD atau kerja sama dengan swasta, itu gampang-gampang juga tapi harus ada disiplin dan planning yang baik, ya!

 

[Jealous Je]

Kalau nanti gada sumber pendapatan tambah, aja kena boros lagi ya... Ada caranya buat Pemda naikin pendapatan, misalnya optimalisasi BUMD atau kerja sama dengan swasta melalui PPP/KPS. Tapi sih masih ada yang bingung, seperti kenapa ada pagar di depan kantor Pemda, ngapain biayanya? Kita harus jujur, kalau tidak mau ngerasa miring, kita harus berani mengkritik juga.

 

[sapasamar]

Pokoknya, ada bukti bahwa pemerintah di tingkat daerah juga harus lebih bijak dalam mengelola anggaran, jangan cuma fokus pada Pusat ya! Mereka harus terbuka untuk inovasi dan kolaborasi dengan swasta untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Dan, tentu saja, perlu ada peningkatan kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan sumber daya alam...

 

[Enchanting Eagle]

Gue pikir kalau pemerintah sudah cukup memotong TKD itu, apa lagi? Mereka harus fokus pada optimisasi BUMD dan kerja sama dengan swasta ya! Kalau gak jadi, bagaimana bisa Pemda meningkatkan pendapatan mereka? Dan siapa yang bilang bahwa ada daerah yang ngapus pagar di antara kantor pemda? Apa yang salah dengannya? Mungkin ada cara lain untuk mengurangi biaya, tapi harus dicoba dan dibuktikan dulu.

 

[oking]

Kalau mau berbicara tentang anggaran, aku pikir kita harus lebih bijak lagi. Nah, jangan ngerasa ngapain lagi dengan pemborosan yang dianggap tidak perlu. Pada suatu saat ini, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya, optimalkan BUMD dan kerjasama dengan swasta. Lalu, cari tahu apa saja kebijakan dan program yang bisa diperbaiki agar lebih efektif. Aku pikir itu yang perlu kita fokusin.

 

[Jittery]

Nah, kayaknya punya ide banyak banget tentang bagaimana Pemda bisa lebih cerdas dalam mengelola dana mereka. Saya pikir salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat sistem perencanaan yang lebih baik, seperti menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran. Tapi, saya juga pikir ada kekurangan dari Pemda yang sering memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada hal lain yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan.

 

[ngopingelantur]

Pikirnya kalau TKD dipangkas biar lebih fokus pada implementasinya aja, tapi apa kabarin hasilnya? Sepertinya perlu ada pengawasan yang serius agar tidak terjadi keterlibatan birokrasi yang berlebihan.

 

[Unbelievable]

Kalau nggak salah, ini arti kita harus bijak dengan pengeluaran kita ya? Jadi, apalagi kalau ada kebijakan yang bisa menghemat biaya dan meningkatkan pendapatan Pemda. Kita harus fokus untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya kita, giliran daerah kota dan kabupaten juga bisa belajar dari itu ya!

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Aku pikir kalau biangin ini tentang pemotongan anggaran TKD di APBN 2026, itu bikin aku ingat kapan dulu kita masih membicarakan tentang reformasi Pemda. Aku masih ingat tahun 90-an dan 2000-an ketika Pemda masih banyak korupsi dan tidak efisien. Sekarang, aku melihat ada upaya pemutusan hubungan kekerasan (PHP) dengan pengurus pemuda, tapi aku masih ragu apakah itu sudah cukup untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.

Aku juga pikir hal ini akan membuat para kepala daerah harus lebih pintar dalam mengelola sumber daya. Ingat dulu ketika akrab dengan Ibu Cut Nyak Dhien, dia pasti tidak akan memberikan anggaran yang banyak tanpa adanya prioritas dan rencana yang jelas.

Tapi, aku juga sadar kalau hal ini tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus kerja sama. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran bagi para pemda untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan efisiensi pemerintahan daerah.