Pemda Boros Anggaran, Komisi II DPR Menyampaikan Harapan
Dalam kesempatan di kompleks parlemen, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin membicarakan tentang potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan pendapatan mereka setelah pemotongan Dana Tranafer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Arse berharap bahwa Pemda dapat lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan, sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Salah satu cara yang dia rekomendasikan adalah dengan memperbaiki tata kelola, serta melakukan optimalisasi sumber daya seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hingga kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
"Dalam meningkatkan pendapatan, kita perlu merasionalisasi dan mengefektikan program dan kebijakan. Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," kata Arse.
Dia juga menyatakan bahwa banyak program pemerintah daerah yang tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran, seperti pembuatan pagar di antara kantor pemda. Arse berharap Pemda dapat melakukan rasionalisasi dan efektifikasi untuk mengurangi biaya.
Sementara itu, penurunan TKD di APBN 2026 menjadi sorotan utama. Meskipun awalnya hanya anggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun, Purbaya Yudhi Sadewa baru menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan.
Arse percaya bahwa masih banyak langkah yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dia berharap kepala daerah dapat membaca dan menerima kebutuhan daerahnya dengan tepat, sehingga Pemda dapat menjadi lebih efektif dalam mengelola sumber daya mereka.
Dalam kesempatan di kompleks parlemen, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin membicarakan tentang potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan pendapatan mereka setelah pemotongan Dana Tranafer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Arse berharap bahwa Pemda dapat lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan, sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Salah satu cara yang dia rekomendasikan adalah dengan memperbaiki tata kelola, serta melakukan optimalisasi sumber daya seperti BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hingga kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
"Dalam meningkatkan pendapatan, kita perlu merasionalisasi dan mengefektikan program dan kebijakan. Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," kata Arse.
Dia juga menyatakan bahwa banyak program pemerintah daerah yang tidak efektif dan hanya buang-buang anggaran, seperti pembuatan pagar di antara kantor pemda. Arse berharap Pemda dapat melakukan rasionalisasi dan efektifikasi untuk mengurangi biaya.
Sementara itu, penurunan TKD di APBN 2026 menjadi sorotan utama. Meskipun awalnya hanya anggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun, Purbaya Yudhi Sadewa baru menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan.
Arse percaya bahwa masih banyak langkah yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dia berharap kepala daerah dapat membaca dan menerima kebutuhan daerahnya dengan tepat, sehingga Pemda dapat menjadi lebih efektif dalam mengelola sumber daya mereka.