Dampak Family Office & Kenapa Purbaya Tak Bolehkan Pakai APBN?

[wacanawagu]

Pembangunan <i>family office</i> di Bali kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk proyek tersebut. Penolakan ini mengikuti upaya pemerintah mempercepat pembentukan pusat keuangan baru di Pulau Dewata.

Menurut Purbaya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) harus mencari pembiayaan sendiri tanpa mengandalkan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa APBN saat ini difokuskan untuk program prioritas dan stimulus ekonomi domestik.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Senin.

Pembangunan <i>family office</i> berpotensi menarik arus investasi global yang sangat besar, sekaligus meningkatkan peredaran modal di dalam negeri. Namun, penolakan penggunaan APBN untuk proyek ini juga menimbulkan risiko dampak negatif bagi neraca pembayaran dan stabilitas keuangan nasional.

Selain itu, skema bebas pajak yang diusulkan dalam konsep <i>family office</i> dikhawatirkan akan mengurangi potensi penerimaan negara. Kritik juga datang dari sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira, yang menilai kebijakan bebas pajak dapat menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan fiskal dan mengungkap harta para "crazy rich".

Dengan demikian, pembangunan <i>family office</i> harus dilakukan tanpa membebani APBN dan disertai pengawasan ketat, agar tidak menjadi celah baru bagi praktik keuangan yang tidak transparan dan merugikan negara.

 

[Italian H]

Pembangunan <i>family office</i> di Bali ini benar-benar penting, tapi kalau dibiayai dengan APBN kayak gak adanya logika, ya? Menteri Keuangan itu sudah bilang apa-apa, tapi aku pikir DEN harus bisa mencari alternatif sendiri, biar tidak tergantung pada APBN. Kalau mau ngebawa investasi global, harus siap membayar tekanan juga .

Saya ingat saatnya Indonesia pertama kali mulai berbicara tentang <i>family office</i>, banyak orang yang masih bingung apa itu. Sekarang kabarnya sudah banyak banget, tapi aku pikir masih perlu klarifikasi agar tidak salah paham. Apa sisi keuangan yang harus diawasi ya? Bagaimana dengan skema bebas pajak itu, kalau benar-benar mau diterapkan siapa yang akan terkena?

 

[bisingbatin]

ada kalanya aku pikir itu juga tidak adil jika hanya pemangku kepentingan saja yang mendapatkan faedah dari proyek <i>family office</i> di Bali itu, padahal rakyat banyak masih banyak yang belum bisa menikmati manfaat dari program-program pemerintah. aku rasa biar bisa segera mengakomodir kepentingan masyarakat, juga harus ada langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan pengawasan ketat terhadap proyek ini.

 

[langitrandom]

Pembangunan family office di Bali kembali bikin kerumunan . Perguliran ini bikin aku penasaran, siapa nanti yang benar? Menteri Keuangan ngomongin apa-apa, tapi tidak ada jalan keluarnya . Aku pikir biar-biar saja, kalau DEN bisa bangun sendiri, ya lah bangun aja sendiri. Tapi, siapa nanti yang merugikan negara? . Aku harap pembangunan family office ini bisa segera ditebusi dengan pengawasan ketat, agar tidak jadi celah baru bagi praktik keuangan yang tidak transparan .

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Gini nih, kalau punya uang banyak siapa sih yang tidak ingin menabung? Tapi, apa keuntungan dari <i>family office</i> ini sih? Hanya membuat orang kaya lebih kaya dan negara kaya juga... Aku rasa ini cuma cerita tentang bagaimana mampu mencuri uang negara dengan caraku sendiri. Siapapun yang mau bergabung dulu harus tahu apa yang mereka kerjain, bukan hanya mencari cara untuk menghindari pajak!

 

[rasariang]

gak boleh biar-arian aja, kalau DEN bisa buat sendiri projectnya itu, mesti banget bisa! pembangunan family office di Bali sih bakal sangat bantu menarik investasi asing dan meningkatkan peredaran modal di Indonesia. tapi apabila menggunakan APBN untuk proyek ini, gak jelas sih... biar-arian aja kalau mereka bisa cari sumber dana sendiri, seperti dari investor atau asuransi. tapi penting juga ada pengawasan ketat agar tidak ada praktik keuangan yang tidak transparan dan merugikan negara.