Indonesia mengutamakan keberpihakannya dalam menangani perubahan iklim melalui berbagai upaya yang dilakukan parlemen maupun pemerintah. Menurut Sultan Baktiar Najamudin, ketua DPD RI, Indonesia tidak hanya "ngomong" tentang isu ini, tetapi eksekutifnya dan legislaturanya juga bergerak untuk mengatasi perubahan iklim.
Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca saat ini semakin tinggi karena negara-negara lain belum melakukan perannya secara maksimal. "Negara lain ngomong tentang isu perubahan iklim sementara ini COP30 harus kita kritik juga karena ternyata emisi makin tinggi, belum terkontrol, tetapi bukan kita (Indonesia). Kami berada di jalur yang tepat," katanya.
Pihaknya sangat mendukung hadirnya regulasi yang melindungi keberadaan masyarakat adat. "Masyarakat adat adalah orang terdepan yang melindungi hutan. Makanya mereka harus dilindungi oleh regulasi, dilindungi oleh negara," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi-aksi mitigasi, termasuk memasarkan karbon berkualitas tinggi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan nilai ekonomi karbon melalui pembangunan unit karbon yang terpercaya.
Indonesia menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi sebesar Rp16 triliun dari perdagangan karbon selama berlangsungnya konferensi tingkat tinggi (KTT) perubahan iklim (COP30).
Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca saat ini semakin tinggi karena negara-negara lain belum melakukan perannya secara maksimal. "Negara lain ngomong tentang isu perubahan iklim sementara ini COP30 harus kita kritik juga karena ternyata emisi makin tinggi, belum terkontrol, tetapi bukan kita (Indonesia). Kami berada di jalur yang tepat," katanya.
Pihaknya sangat mendukung hadirnya regulasi yang melindungi keberadaan masyarakat adat. "Masyarakat adat adalah orang terdepan yang melindungi hutan. Makanya mereka harus dilindungi oleh regulasi, dilindungi oleh negara," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui aksi-aksi mitigasi, termasuk memasarkan karbon berkualitas tinggi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan nilai ekonomi karbon melalui pembangunan unit karbon yang terpercaya.
Indonesia menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi sebesar Rp16 triliun dari perdagangan karbon selama berlangsungnya konferensi tingkat tinggi (KTT) perubahan iklim (COP30).