China Siap Mengambil Langkah Darurat untuk Membela Kepentingan di Australia
Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, telah melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Australia setelah Canberra memutuskan untuk mengambil alih kendali Pelabuhan Darwin dari perusahaan asal Negeri Tirai Bambu melalui kontrak sewa jangka panjang. Menurut Xiao, langkah ini tidak etis dan melanggar prinsip kerja sama ekonomi.
Xiao mengkritik keras rencana Pemerintah Australia tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan sebuah bisnis internasional. Ia menegaskan bahwa manuver politik ini bukan merupakan cara yang benar untuk mengambil alih kendali pelabuhan yang sudah digunakan sejak 2015.
"Ketika Anda merugi, Anda ingin menyewakannya kepada perusahaan asing, dan ketika pelabuhan itu menghasilkan uang, Anda ingin mengambilnya kembali?" ujar Xiao dalam pengarahan tahunannya kepada media lokal.
Perlu diingat bahwa Landbridge Group, milik miliarder China Ye Cheng, telah mengendalikan Pelabuhan Darwin sejak 2015. Kesepakatan tersebut dilakukan di bawah perjanjian sewa selama 99 tahun dengan nilai kontrak sebesar US$ 350 juta (Rp 5,88 triliun).
Namun, tensi mulai naik ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berjanji untuk mengembalikan pelabuhan tersebut ke kendali Australia saat berkampanye menjelang pemilu nasional tahun lalu. Albanese secara tegas menyatakan bahwa fasilitas strategis tersebut seharusnya dikelola oleh perusahaan lokal atau langsung oleh pemerintah.
Menanggapi rencana tersebut, Xiao memperingatkan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah nyata untuk membela kepentingan Landbridge jika Australia mencoba mengubah perjanjian sewa secara paksa. Ia menegaskan bahwa pihak China akan memantau situasi ini dengan sangat cermat.
"Kami akan melihat kapan waktunya bagi kami untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, guna mencerminkan posisi pemerintah China dan melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan China kami," tegas Xiao tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan apa yang akan diambil.
Sementara itu, PM Anthony Albanese yang sedang melakukan kunjungan ke Timor Leste tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengulangi niatnya untuk mengembalikan fasilitas tersebut ke tangan Australia dengan alasan demi kedaulatan negara.
Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, telah melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Australia setelah Canberra memutuskan untuk mengambil alih kendali Pelabuhan Darwin dari perusahaan asal Negeri Tirai Bambu melalui kontrak sewa jangka panjang. Menurut Xiao, langkah ini tidak etis dan melanggar prinsip kerja sama ekonomi.
Xiao mengkritik keras rencana Pemerintah Australia tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan sebuah bisnis internasional. Ia menegaskan bahwa manuver politik ini bukan merupakan cara yang benar untuk mengambil alih kendali pelabuhan yang sudah digunakan sejak 2015.
"Ketika Anda merugi, Anda ingin menyewakannya kepada perusahaan asing, dan ketika pelabuhan itu menghasilkan uang, Anda ingin mengambilnya kembali?" ujar Xiao dalam pengarahan tahunannya kepada media lokal.
Perlu diingat bahwa Landbridge Group, milik miliarder China Ye Cheng, telah mengendalikan Pelabuhan Darwin sejak 2015. Kesepakatan tersebut dilakukan di bawah perjanjian sewa selama 99 tahun dengan nilai kontrak sebesar US$ 350 juta (Rp 5,88 triliun).
Namun, tensi mulai naik ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berjanji untuk mengembalikan pelabuhan tersebut ke kendali Australia saat berkampanye menjelang pemilu nasional tahun lalu. Albanese secara tegas menyatakan bahwa fasilitas strategis tersebut seharusnya dikelola oleh perusahaan lokal atau langsung oleh pemerintah.
Menanggapi rencana tersebut, Xiao memperingatkan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah nyata untuk membela kepentingan Landbridge jika Australia mencoba mengubah perjanjian sewa secara paksa. Ia menegaskan bahwa pihak China akan memantau situasi ini dengan sangat cermat.
"Kami akan melihat kapan waktunya bagi kami untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, guna mencerminkan posisi pemerintah China dan melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan China kami," tegas Xiao tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan apa yang akan diambil.
Sementara itu, PM Anthony Albanese yang sedang melakukan kunjungan ke Timor Leste tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengulangi niatnya untuk mengembalikan fasilitas tersebut ke tangan Australia dengan alasan demi kedaulatan negara.