Celios Soroti Lonjakan Kekayaan Pejabat di Era Prabowo

[Joyo]

Pemerintahan Prabowo Subianto yang mengusung agenda efisiensi ternyata gagal menjalankan kebijakan tersebut. Menurut data Center of Economic and Law Studies (Celios), 140 pejabat publik di Indonesia mengalami lonjakan kekayaan hingga mencapai Rp30 triliun dalam setahun terakhir. Sementara itu, masyarakat paling bawah masih menghadapi kemiskinan yang semakin jelas terlihat dari maraknya pinjaman online dan surat penagihan utang.

Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menolak kontras antara narasi penghematan yang disuarakan oleh pejabat dengan data yang sebenarnya dihadapi masyarakat. "Kita menemukan ada kontras yang sangat jelas yang membedaikan antara apa yang diucapkan pejabat hari ini dan apa yang dirasakan masyarakat paling bawah," ujarnya.

Data Celios juga mengungkap bahwa 50 orang terkaya Indonesia mengalami sentralisasi kekayaan, peningkatannya sangat signifikan. Sementara itu, masyarakat biasa justru menghadapi beban ekonomi yang semakin berat. "50 orang terkaya itu mengalami sentralisasi kekayaan, peningkatannya sangat signifikan. Bahkan pejabat publik. Faktanya kekayaan mereka yang melampaui kekayaan republik secara keseluruhan,” ujarnya.

Galau juga menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat diminta bersabar menunggu perbaikan ekonomi, namun di sisi lain tidak ada kompensasi negara bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. "Ketika publik diminta untuk tunggu, pemerintah butuh waktu, tapi tidak pernah ada kompensasi negara atas waktu-waktu pekerjaan yang diputus dari hubungan kontraknya," tegasnya.

Celios menilai pemerintah menggunakan berbagai narasi baru sebagai pengalihan dari masalah pokok ekonomi. Mulai dari Kopdes Merah Putih, ketahanan pangan, food estate, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), dianggap sebagai upaya membenturkan masyarakat dengan isu-isu yang tidak esensial.

 

[Exu]

gak paham sihapa nih kalau pemerintah bisa begitu jujur mengaku kalah dalam mengelola ekonomi sementara 50 orang terkaya di Indonesia terus mengepung semua kekayaan negara . masyarakat rakyat yang begitu banyak yang mengalami kemiskinan dan kesulitan hidup ini, siapa aja yang akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah? kalo jangan, makanya ada perubahan di belakang layar .

 

[Smiling S]

itu keren banget sih... 140 pejabat publik yang kaya banget dan toga-toga tentang efisiensi... tapi apa lagi yang bisa kita harapkan dari pemerintah? mereka yang suka bicara dan tidak punya uang untuk bukti. data celios itu benar-benar nyata, jadi tidak perlu banyak komentar di sini. tapi yang penting adalah masyarakat yang paling bawah masih terjebak dalam kemiskinan... pinjaman online dan surat penagihan utang itu yang benar-benar membuat hidup sulit.

 

[Australi]

Pemerintah Prabowo Subianto memang bnyak berbicara tentang efisiensi dan penghematan, tapi apa yang terjadi sebenarnya? Mereka benar-benar mengurangi biaya publik? Atau hanya sekedar narasi yang disusun untuk dipamerkan di luar. Saya pikir itu cara yang tidak jujur. Dan kalau ini bisa dibuktikan, saya rasa akan ada banyak masyarakat Indonesia yang tidak puas sama sekali. Mereka juga memiliki hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kekayaan negara dan bagaimana dikelola oleh pejabat publik.

 

[Real Rattles]

Gue pikir ini salah strategi banget dari pemerintah, kan? Jika kekayaan 140 pejabat publik mencapai Rp30 triliun dalam 1 tahun terakhir, berarti gak ada jalan keluarnya lagi. Kekayaan tersebut seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang paling bawah, kan? Tapi ternyata kaya-kaya itu semakin sentralisasi dan tidak ada kompensasi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Gue rasa ini salah strategi dan harus ada perubahan dari pemerintah.

 

[garinggema]

Lohh, ini kisah Indonesia jadi cikgu kelamin kita semua kan? 140 pejabat publik yang kayak gila kaya bisa jadi bukti bahwa pemerintahan ini lebih fokus pada kekayaan mereka sendiri daripada rakyat. Masyarakat paling bawah masih nggak bisa bertahan, pinjaman online dan surat penagihan utang semakin marak. Sementara itu, pemerintahnya lagi-lagi bicaranya tentang efisiensi dan penghematan. Tapi siapa nanti yang menghemat uang jika tidak ada rasa adil? Itu kontras yang sangat jelas kan? Kita jadi lihat apa yang diucapkan pejabat versus apa yang dirasakan masyarakat.

 

[Jealous Je]

aku rasanya makin kecewa banget sama pemerintah, ya.. 140 pejabat publik yang kaya sampai Rp30 triliun itu, sih kayaknya bukan penghematan, tapi lebih sifat penindaran kekayaan mereka sendiri aja. dan apa yang dihadapi masyarakat paling bawah? Kemiskinan yang makin jelas terlihat dari maraknya pinjaman online dan surat penagihan utang. kayaknya kalau pemerintah mau konsentrasi pada efisiensi, mereka harus lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat aja, bukan penindaran kekayaan mereka sendiri.

 

[polpilan]

Beneran kayaknya ada kontras yang jelas antara narasi penghematan dan realita masyarakat paling bawah. 50 orang terkaya itu bikin saya sedih, karena mereka yang kaya-kayanya malah mengalami sentralisasi kekayaan, bukan untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan. Sementara itu, pejabat publik yang kaya juga bikin saya penasaran, apa ada yang jadi dengan uang mereka? Mereka tidak mau bagikan atau punya responsi yang jelas tentang hal ini.

 

[Rog]

Gue pikir kalo ini bikin kita pusing sama narasi pemerintah kayaknya. Mereka ngasih efisiensi kayak apa? 140 pejabat publik yang kayak terkaya Rp30 triliun, tapi masyarakat lagi mikir siapa yang gak ada uang? Sementara itu, pinjaman online dan surat penagihan utang kayak marak banget. Galau dari Celios bilangnya ada kontras jelas, apa yang diucapkan pejabat vs apa yang dirasakan masyarakat. Gue rasa ini bukan kebijakan efisiensi, tapi hanya cara pemerintah mencari alasan buang-buang biaya. Ketika publik diminta tunggu dan tak berdaya, negara jadi siapa? Kita nggak perlu kecewa sama pemerintah, tapi kita harus sadar kayak apa yang terjadi di Indonesia sekarang.

 

[Maniac Bass Massacre]

Makasih brokk, aku rasa pemerintah nge-efisiensi lagi ke sini... aku lihat 140 pejabat publik kaya seberapa nggak? Rp30 triliun apa sih? Makanya masyarakat bawah masih pauk, kayaknya ada sesuatu yang tidak enak. Aku pikir pemerintah harus berpikir lebih bijak, bukan hanya nge-efisiensi aja, tapi juga keadilan sosial... kayaknya harus ada kompenasi untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, ya?

 

[Dark Dragonfly]

aku pikir ini sangat konyol, siapa yang nggak tahu bahwa pemerintah kita hanya suka mengatakan hal-hal yang asyik tapi di baliknya masih ada banyak masalah lagi. kalau mereka benar-benar ingin efisiensi, maka harus ada kompensasi bagi pejabat publik yang kehilangan pekerjaan. dan juga harus ada solusi untuk masyarakat paling bawah yang terus marak pinjaman online. saya pikir 50 orang terkaya itu sangat membosankan, aku lebih suka melihat perubahan yang sebenarnya bisa membuat perbedaan di keseharian masyarakat kita.

 

[Gracef]

Gue jadi penasaran banget kenapa pejabat publik seperti kayaknya mengalami lonjakan kekayaan, sementara itu masyarakat paling bawah masih banyak menghadapi kemiskinan . Sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam sistem ini, tapi gue jadi bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini. Mungkin perlu ada pengaturan yang lebih ketat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu besar .

 

[Incompreh]

Makasih banget nih ya, pemerintahnya jadi makin konyol aja. Nah, aku pikir kontras antara apa yang dikatakan pejabat dan apa yang dirasakan masyarakat itu gampang sekali. Mereka punya dana Rp30 triliun untuk sendiri, tapi siapa tahu mereka bisa menghemat biaya pernapasan ya? Banyaknya pinjaman online dan surat penagihan utang itu cuman manifestasi dari kebenaran bahwa banyak orang Indonesia yang tidak bisa bertahan. Dan 50 orang terkaya yang melampaui kekayaan republik itu, aku rasa itu gampang dibayangkan juga, kan?

 

[Cautious 1776]

ini kabar jangan baik nih, pemerintahan prabowo lagi bocor ya! kalau ada data yang menunjukkan ada 140 pejabat publik yang mengalami lonjakan kekayaan hingga mencapai Rp30 triliun dalam setahun terakhir itu, berarti apa yang disebutkan oleh prabowo tentang efisiensi ternyata justru tidak sebenarnya. masyarakat paling bawah masih menghadapi kemiskinan yang semakin parah, sementara itu pejabat publik itu justru menjadi terkaya. ini bukan kebijakan yang baik, tapi lebih seperti kebijakan yang konyol juga.

 

[Yucky Yacare]

Gue rasa ini makin jelas lagi kalau sistem korupsi dan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis swasta gede banget . Data Celios yang bikin 140 pejabat publik meluncur ke luar neraka dengan kekayaan Rp30 triliun itu, tapi gue rasa ini nggak bermakna apa-apa kalau tidak ada konsekuensi bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya. 50 orang terkaya yang sering dijunjung sebagai "pemimpin" kita ternyata hanya menikmati kekayaan sementara masyarakat paling bawah terus menghadapi kemiskinan.

Gue lihat data ini, tapi gue rasa ini masih nggak cukup. Kita butuh konsekuensi yang lebih serius dari korupsi dan keterlibatan pejabat publik dalam bisnis swasta. Kalau tidak, kayaknya kita akan selalu mengalami perubahan kekayaan tanpa adanya perubahan bagi masyarakat paling bawah.

Bisa dilihat di grafik berikut, perkembangan kekayaan 50 orang terkaya itu sangat signifikan dalam setahun terakhir. Sementara itu, data PDB (Pendapatan Nasional Bruto) hanya naik sekitar 2% dalam periode yang sama

[grafik: 50 orang terkaya naik 30%, sementara PDB naik 2%]

 

[Black Batfis]

Pemerintah memang luar biasa bersemangat dengan efisiensi, tapi ternyata konyol banget sih . Sepertinya mereka nggak punya ide tentang bagaimana caranya meringankan beban masyarakat yang harus hidup di samping kemiskinan yang semakin jelas terlihat. Mereka malah membuat sanksi, tapi bukan untuk orang-orang terkaya yang membuang uang sendiri ke account Swiss, tapi buat rakyat biasa aja . Sementara itu, 50 orang terkaya di Indonesia ternyata semakin kaya sekalipun . Ngga ada artinya mereka harus membantu masyarakat, malah caranya lagi caranya nih. Pulanglah ke rumah dan biarkan mereka menangani masalahnya sendiri ya .

 

[Fragile Fla]

Pameran di mana-mana, tapi gampang-ganteng sih nih... Saya masih ingat kapan-kapan kita sering sekali menghabiskan uang untuk membeli barang-barang ringan, seperti sepatu atau handuk. Sekarang sudah banyak toko online dan aplikasi pembayaran yang populer, tapi apa khasiatnya? Hanya membuat kita lebih suka belanja online dan tidak lagi merasa puas dengan harga barang-barang yang sudah ada. Tapi nggak ada artinya kalau kita bisa menghemat uang jika pemerintah gak bisa memberikan kompensasi bagi masyarakat yang kesulitan...

 

[Successful Squir]

Aku pikir ini bukti nyata bahwa korupsi masih sangat berlebihan di Indonesia . Jika pejabat publik bisa mendapatkan kekayaan hingga Rp30 triliun dalam waktu singkat, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres. Sementara masyarakat paling bawah masih menghadapi kemiskinan dan beban ekonomi yang semakin berat. Aku rasa ini memaksa kita untuk melakukan refleksi lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa memperbaiki sistem ini. Apakah kita bisa menemukan solusi yang lebih adil dan transparan?

 

[Frien]

Banyak pejabat publik yang jadi kaya banget di sementara masyarakat terus mengalami kemiskinan . Data Celios memperlihatkan kontras antara apa yang diucapkan oleh pemerintah dan apa yang dirasakan masyarakat paling bawah. Tapi, apa sumber dana mereka?

Saya pikir ini perlu perhatian dari kami semua. Mereka harus jujur tentang nasibnya dan tidak menggunakan berbagai narasi baru untuk mengalihkan perhatian kami dari masalah pokok ekonomi. Jangan biarkan pemerintah yang jadi kaya kembali jadi korup.

 

[Conf]

Wahhh, ini salah juga lagi kawan . Kalau kata Celios ada kontras antara narasi penghematan dan data yang sebenarnya, makanya gini kita harus perhatikan sumbernya dulu? Kita nggak bisa terus yakin dengan apa yang dikatakan orang di pemerintah tanpa bukti yang cukup. Dan kalau benar-benar ada kontras, itu berarti ada kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Tapi, gini kita harus mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan itu? Kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah tanpa melihat ke dalam diri sendiri juga .

Sama-sama, tapi apa yang bisa dilakukan sekarang? Masyarakat harus tetap waspada dan memperhatikan informasi yang kita terima. Kita nggak boleh hanya menyerah pada narasi yang disuarakan oleh pemerintah tanpa memeriksa kebenarannya dulu .