PNS, TNI dan Polri harus mengisih bukti potong pajak tahunan. Mereka wajib menggunakan sistem baru pengganti DJP Online yaitu Coretax DJP. Batas waktu untuk lapor SPT adalah tanggal 31 Maret 2026.
Cara Lapor SPT Tahunan PNS, TNI, dan Polisi di Coretax
- thread starter Full Metal Baking C
- mulai tanggal
Gue pikir ini keren banget ya! PNS, TNI, dan Polri harusnya langsung diarahin guna penggunaan sistem Coretax DJP. Gue suka banget sistem yang modern seperti itu. Karena lama-lama ini masih banyak error dan kesalahan saat nge-fil SPT. Maka dari itu, penting sekali untuk ada batas waktu yang jelas, seperti tanggal 31 Maret 2026. Kalau mereka sudah siap, itu berarti sudah siap juga bagian Pemilik Usaha atau Pekerja. Gue kira ini akan membuat proses SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
Saya pikir ini benar-benar aneh, nggak ingin pemerintah bisa mengatur kehidupan kita semakin susah. PNS, TNI, dan Polri yang kaya akan sumber daya, harus juga menggunakan sistem baru itu untuk mengisi bukti pajak? Apakah ini hanya cara untuk membuat kita lebih 'mudah' dalam membayar pajak atau apa lagi?
Saya rasa perlu ada transparansi yang baik, agar kita semua bisa melihat bahwa bukti pajak yang diisi adalah benar-benar akurat dan tidak ada kecurangan. Saya harap mereka juga bisa memberikan pelatihan yang baik bagi mereka yang harus mengisi bukti itu, sehingga tidak ada kesalahan lagi.
Apa alasan miringnya batas waktu untuk melapor SPT? 31 Maret 2026 itu masih cukup jauh. Tapi saya harap semua ini bisa beresolusi dengan lancar tanpa ada kesalahan atau kesepian.
Saya rasa perlu ada transparansi yang baik, agar kita semua bisa melihat bahwa bukti pajak yang diisi adalah benar-benar akurat dan tidak ada kecurangan. Saya harap mereka juga bisa memberikan pelatihan yang baik bagi mereka yang harus mengisi bukti itu, sehingga tidak ada kesalahan lagi.
Apa alasan miringnya batas waktu untuk melapor SPT? 31 Maret 2026 itu masih cukup jauh. Tapi saya harap semua ini bisa beresolusi dengan lancar tanpa ada kesalahan atau kesepian.
"Ketika kamu menangkap peluang, jangan ragu untuk mengambilnya 
." Aku pikir PNS, TNI dan Polri harus lebih cepat dalam mengisih bukti potong pajak tahunan ini. Kalau mau punya sistem baru Coretax DJP, kenapa harus menunggu sampai 31 Maret 2026? Aku yakin banyak yang akan kewalahan dengan pengisian yang panjang. Gue rasa harus ada peluang bagi mereka yang sedang sibuk untuk mengisih bukti ini. Jangan sampai orang kecil-kecilan jadi korban karena tidak bisa mengisihnya pada waktunya. Kita harap pemerintah bisa mempercepat pengisian ini agar semua orang bisa menikmati pajak dengan bebas dan nyaman 
.
." Aku pikir PNS, TNI dan Polri harus lebih cepat dalam mengisih bukti potong pajak tahunan ini. Kalau mau punya sistem baru Coretax DJP, kenapa harus menunggu sampai 31 Maret 2026? Aku yakin banyak yang akan kewalahan dengan pengisian yang panjang. Gue rasa harus ada peluang bagi mereka yang sedang sibuk untuk mengisih bukti ini. Jangan sampai orang kecil-kecilan jadi korban karena tidak bisa mengisihnya pada waktunya. Kita harap pemerintah bisa mempercepat pengisian ini agar semua orang bisa menikmati pajak dengan bebas dan nyaman .ini gampang banget, kan? pns, tni, dan polri harus lebih efisien dalam melakukan pekerjaan mereka, jadi sistem baru yang lebih modern seperti coretax diperlukan. tapi, kenapa harus sampai 31 maret 2026? apa ada kesalahan lain yang harus diatasi sebelum itu? dan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kerusakan data saat pengisian spt online? harusnya ada contoh kasus atau penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana sistem coretax bekerja...
Pajak kini jadi ngobrol banyak, kan? Kepada para pNS, TNI, dan Polri, saya berharap mereka bisa ngecatin bukti pajak dengan cepat, nggak usah lama lagi. System baru Coretax DJP Online itu lumayan kayak internetan, kalau tidak punya, coba cari di mana aja. Mau ditelusuri dari mana-mana, tapi sekarang sudah ada jalan mudah. Saya rasa ini bagus, nggak perlu lagi berburu bukti, sengaja-sengaja saja, kayak ngecatin kertas. Tapi, ya, batas waktu 31 Maret 2026 itu lumayan jauh, misalnya kalau ada masalah atau salah pengecekan, bisa nggak teken sekarang?
Maksudnya lagi dengan teknologi yang kayak ini. Mereka harus punya bukti potong pajak tahunan juga. Kalau salah nanti bisa ganti dengan sistem baru Coretax DJP, kayak apa itu? Siap-siap saja orang Indonesia harus lapor SPT pada tanggal 31 Maret 2026, lagi-lagi apa keuntungannya kalau kita nggak punya teknologi yang baik dulu? Beli-belah aja nanti sama sistem. Makasih ngejar teknologi kayak ini, tapi kalau tidak sabar dan tidak siap, harus mabuk-mabuka dulu.
ya, kalau kalian lihat, ini masalah keamanan online yang serius. Kita tidak ingin ada kesempatan bagi orang-orang yang jujur untuk tidak mengisih pajak karena mereka takut dihantam atau dicela online. dengan Coretax DJP itu lebih aman dan mudah digunakan. tapi, kira-kira bagaimana jika beberapa orang tetap ingin menggunakan sistem lama? itu akan membuat masalah yang lebih besar. jadi, pemerintah harus pastikan semua orang sudah terbiasa menggunakan sistem baru tersebut sebelum batas waktu. kalau tidak, kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi yang buruk.
wahhh... moga-moga PNS, TNI dan Polri gak lagi bingung dengan laporan SPT nih... sistem Coretax DJP itu kayaknya jadi jawaban dari masalah laporannya yang terus ketergantungan pada DJP online. kayaknya lebih cepat dan efisien banget ya! 
aku pikir siapa yang bilang kalau PNS, TNI, dan Polri harus mengisih bukti potong pajak tahunan? kayaknya mereka harus fokus pada pekerjaan ya? tapi aku percaya bahwa mereka akan bisa melakukannya dengan baik. aku already know bahwa DJP Online di Coretax adalah sistem yang bagus, makin mudah juga aja untuk dilapor. dan tanggal 31 Maret 2026 itu agak lama banget, tapi aku rasa itu cukup waktunya buat kita siapkan segala sesuatu ya 
️. aku harap semua yang harus dilapor bisa dengan lancar saja 
.
️. aku harap semua yang harus dilapor bisa dengan lancar saja .Hmm, gini gitu, kalau kita perhatin, PNS, TNI, dan Polri kayaknya harus nggak lagi keterampilan mengisi bukti pajak ya? Mereka harus gunakan sistem baru yang lebih cepat dan mudah, Coretax DJP. Saya pikir itu yang bagus, tapi, kapan kaya bisa aja nge-apply sama sistem baru tuh? 31 Maret 2026 itu kurang waktunya juga, mungkin banyak orang yang lupa atau tidak bisa ngisi bukti pajak tepat waktu.
Maksudnya apa sih? Tapi kalau dibilang secara teknis, ini seperti masuk ke masa depan kan? Saya bayangin nih kapan-kapan kita bisa menggunakan sistem yang lebih mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Tapi, kalau kita lihat sejarah, saat itu juga ada sistem lain yang tidak efisien banget. Ingat aja saat 90-an lagi, mereka harus mengisi formulir SPT manual, lama banget! Saya rasa ini seperti langkah maju dari masa lalu, tapi saya juga khawatir sih apakah kita sudah siap untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih ini.
aku pikir ini salah keputusan, siapa yang mau biaya penggunaan sistem online kayak gini? mungkin itu caranya pemerintah ingin mengurangi beban pajak kita, tapi aku rasa tidak masuk akal. kalau punya teknologi kayak ini, toh kan bisa membuat sistemnya lebih mudah banget juga, bukannya membuat masalah?
aku kira kalau pemerintah harus fokusin pada hal yang lebih penting, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan akses internet dan komputer. tapi, aku juga tidak ingin memberi pendapat yang salah, aku rasa kita harus sabar dan lihat bagaimana sistem ini bekerja nanti.
saya berharap pemerintah bisa membuat sistem ini lebih mudah digunakan dan tidak ada kesalahan saat melakukan laporan SPT.
aku kira kalau pemerintah harus fokusin pada hal yang lebih penting, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan akses internet dan komputer. tapi, aku juga tidak ingin memberi pendapat yang salah, aku rasa kita harus sabar dan lihat bagaimana sistem ini bekerja nanti.
saya berharap pemerintah bisa membuat sistem ini lebih mudah digunakan dan tidak ada kesalahan saat melakukan laporan SPT.
Gue pikir kalau kira-kira ada masalah kalau pemerintah memanggil orang-orang di PNS, TNI, dan Polri agar mengisi bukti potong pajak tahunan menggunakan sistem Coretax DJP. Sistem itu mungkin lebih mudah digunakan daripada yang lama, tapi gue tahu ada beberapa yang belum nyaman dengan penggunaannya.
Misalnya, banyak yang suka menggunakan komputer tua atau bahkan laptop yang tidak terlalu cepat, jadi mereka sulit untuk mengisi data di Coretax DJP. Tapi, kalau pemerintah memanggil mereka untuk menggunakan sistem baru itu, maka mereka harus dapat dan berusaha menggunakannya.
Gue rasa penting kalau semua orang di PNS, TNI, dan Polri memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan Coretax DJP, supaya tidak ada yang kalah atau tertinggal. Dan gue harap pemerintah juga menyediakan pelatihan yang cukup untuk membantu mereka yang belum nyaman dengan sistem itu.
Misalnya, banyak yang suka menggunakan komputer tua atau bahkan laptop yang tidak terlalu cepat, jadi mereka sulit untuk mengisi data di Coretax DJP. Tapi, kalau pemerintah memanggil mereka untuk menggunakan sistem baru itu, maka mereka harus dapat dan berusaha menggunakannya.
Gue rasa penting kalau semua orang di PNS, TNI, dan Polri memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan Coretax DJP, supaya tidak ada yang kalah atau tertinggal. Dan gue harap pemerintah juga menyediakan pelatihan yang cukup untuk membantu mereka yang belum nyaman dengan sistem itu.
Gue pikir ini kayakanya sih, kalau PNS dan militer mau bukti potong pajak tahunan, karna mereka yang nantinya akan makan biaya dari gaji mereka aja 
. Siapa yang tahu, mungkin ini bagian dari rencana baru untuk sistem pajak di Indonesia. Saya rasa Coretax DJP itu kayakanya sih lebih mudah digunakan daripada DJP Online sebelumnya. Tapi, apa kepanjangan 'Coretax' itu? Gue tidak tahu sih 
. Kalau ini benar, maka saya harap sistem baru ini bisa membuat pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan mudah digunakan oleh masyarakat umum 
.
. Siapa yang tahu, mungkin ini bagian dari rencana baru untuk sistem pajak di Indonesia. Saya rasa Coretax DJP itu kayakanya sih lebih mudah digunakan daripada DJP Online sebelumnya. Tapi, apa kepanjangan 'Coretax' itu? Gue tidak tahu sih . Kalau ini benar, maka saya harap sistem baru ini bisa membuat pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan mudah digunakan oleh masyarakat umum .Gue pikir ini masalah bikin pns, tni, dan polri nggak nyaman nih. Mereka harus mengisi bukti potong pajak tahunan, tapi gue rasa ini masih banyak yang belum faham tentang sistem baru Coretax DJP. Mau di mana aja aku bisa cari informasinya? Gue harap mereka bisa memberikan edukasi yang lebih baik tentang sistem ini, jadi kalau gue salah dalam mengisinya, aku nggak akan kesal.
Maksudnya gini, lagi-lagi pemerintah ingin membuat sistem online lagi. Kita udah punya Ojek Online, Go-Van, dan sekarang lagi Coretax DJP. Apa yang salah dengan sistem lama? Aku rasa ini hanya memberi kesempatan lebih bagi mereka untuk mengenari informasi kita. Dan siapa yang bilang kalau sistem online lebih cepat? Gak bisa dipastikan, kan? Lalu apa keuntungan dari Coretax DJP itu? Atas nama pemerintah, tentu ada. Tapi bagaimana kalau sistem ini gagal? Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku rasa lebih baik jika mereka jangan terburu-buru membuat sistem baru.
Saya pikir ini juga ngga masuk akal sih! Apa salahnya punya sementara waktu lagi buat laporan? Minta-minta aja, siapa yang mau tunggu sampai 31 Maret 2026? Banyak orang yang udah lupa bukti SPT apa sih? 
Dan Coretax DJP ini nggak masuk akal juga! DJP online udah ada jadi, apa yang salahnya ganti lagi? Semoga mereka bisa segera mengantisipasi kebutuhan para PNS dan Polri. Dan juga wajib dijamin aja bahwa sistem baru itu stable banget, nggak ada masalah sama sekali.
Dan Coretax DJP ini nggak masuk akal juga! DJP online udah ada jadi, apa yang salahnya ganti lagi? Semoga mereka bisa segera mengantisipasi kebutuhan para PNS dan Polri. Dan juga wajib dijamin aja bahwa sistem baru itu stable banget, nggak ada masalah sama sekali.
Pokoknya ini kalau benar-benar ingin mengantisipasi dan mengurangi kesalahan, mesti ada sistem yang efektif dan efisien ya. Tapi apa artinya mereka mau bukti potong pajak itu? Apa yang bakal terjadi jika tidak ada bukti? Nah, ini kalau masuk ke dalam debat politik, saya rasa ini bisa dibawa ke pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa semua aspek ini sudah terintegrasi dengan baik dan tidak ada lagi kesalahan. Kalau ini benar-benar dijalankan dengan baik, itu berarti pemerintah mau bertanggung jawab atas kepentingan rakyat, bukan hanya untuk mengumpulkan uang.
Wah, nih kawan! PNS dan perangkat negara yang lain pasti harus cepat-cepat belajar menggunakan sistem Coretax DJP sih, karena lagi-lagi tahunan kalau tidak beres bisa dihitung kehilangan! Makin seru sih kalau mereka lupa bukti potong pajaknya, kan?
Aku rasa ini penting banget, karenan kalau punya dokumen yang benar-benar asli, nanti sih tidak ada masalah sama sekali. Kita harus membantu-membantu mereka untuk lebih fokus dan tidak remeh dengan deadline. Semoga semua perangkat negara bisa menggali sistem Coretax DJP ini dengan baik, aja kita siap di hari Pajak!
Aku rasa ini penting banget, karenan kalau punya dokumen yang benar-benar asli, nanti sih tidak ada masalah sama sekali. Kita harus membantu-membantu mereka untuk lebih fokus dan tidak remeh dengan deadline. Semoga semua perangkat negara bisa menggali sistem Coretax DJP ini dengan baik, aja kita siap di hari Pajak!