"Buruh Pengrajin DIY Harapan Upah Yang Adil"
Sebagai bagian dari gerakan industri hobi (DIY), para buruh pengrajin yang bekerja di bawah sistem bisnis rumahan ini telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan upah yang tidak adil. Pada bulan Februari 2025, sekitar 500 buruh DIY berkumpul di Jakarta untuk menyerukan agar pemerintah Prabowo Subianto menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan untuk pekerja-pekera industri hobi ini.
Menurut mereka, upah yang diterima oleh para buruh DIY masih jauh dari standar hidup yang diharapkan. "Pekerjaan kami tidak dipertanggungkan oleh pemerintah," kata salah satu narasumber. "Kita bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi upahnya sangat rendah."
Para buruh DIY juga mengeluh tentang ketidaktransparansi dalam menghadapi sengketa industrial. "Pada bulan lalu, saya terkena sengketa dengan klien karena tidak membayar upah yang tepat," kata seorang buruh DIY lainnya. "Tapi tidak ada bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait."
Mereka mengharapkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan, sehingga para pekerja industri hobi dapat mendapatkan upah yang layak dan perlindungan yang seimbang. "Kita tidak ingin menjadi korban dari sistem ekonomi yang tidak adil," kata salah satu narasumber.
Pemerintah Prabowo Subianto telah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh DIY. Namun, masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi para pekerja industri hobi.
Sebagai bagian dari gerakan industri hobi (DIY), para buruh pengrajin yang bekerja di bawah sistem bisnis rumahan ini telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan upah yang tidak adil. Pada bulan Februari 2025, sekitar 500 buruh DIY berkumpul di Jakarta untuk menyerukan agar pemerintah Prabowo Subianto menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan untuk pekerja-pekera industri hobi ini.
Menurut mereka, upah yang diterima oleh para buruh DIY masih jauh dari standar hidup yang diharapkan. "Pekerjaan kami tidak dipertanggungkan oleh pemerintah," kata salah satu narasumber. "Kita bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi upahnya sangat rendah."
Para buruh DIY juga mengeluh tentang ketidaktransparansi dalam menghadapi sengketa industrial. "Pada bulan lalu, saya terkena sengketa dengan klien karena tidak membayar upah yang tepat," kata seorang buruh DIY lainnya. "Tapi tidak ada bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait."
Mereka mengharapkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan, sehingga para pekerja industri hobi dapat mendapatkan upah yang layak dan perlindungan yang seimbang. "Kita tidak ingin menjadi korban dari sistem ekonomi yang tidak adil," kata salah satu narasumber.
Pemerintah Prabowo Subianto telah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh DIY. Namun, masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan menyusun kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi para pekerja industri hobi.