Kasus Paparan Radiasi di Cikande: DPR Desak Pemerintah Tindakan Langsung
Di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terdapat paparan radiasi cesium-137 yang telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, insiden ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Yahya meminta pemerintah untuk tindak cepat dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kemenkes, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor industri yang menangani bahan berbahaya.
"Insiden ini tidak hanya menyangkut pencemaran lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental perlindungan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat," kata Yahya. Ia juga meminta agar perlindungan sosial bagi pekerja harus diaktifkan dan pemerintah harus hadir memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya pekerja.
Yahya juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan berkala bagi pekerja dan masyarakat sekitar lokasi terdampak. Ia berharap tidak ada masyarakat menjadi korban paparan radiasi ini. Pemerintah harus bergerak cepat memastikan layanan kesehatan terpadu tersedia dan dapat diakses.
Tambahan, Yahya juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang terkait harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini dan dikenai sanksi jika terbukti lalai. Ia juga menegaskan pentingnya konsolidasi lintas kementerian untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan keselamatan kerja.
DPR RI akan terus mengawal agar perbaikan ini berjalan nyata dan tidak ada masyarakat yang merasa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak dari kelalaian industri.
Di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terdapat paparan radiasi cesium-137 yang telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, insiden ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Yahya meminta pemerintah untuk tindak cepat dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kemenkes, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor industri yang menangani bahan berbahaya.
"Insiden ini tidak hanya menyangkut pencemaran lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental perlindungan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat," kata Yahya. Ia juga meminta agar perlindungan sosial bagi pekerja harus diaktifkan dan pemerintah harus hadir memperhatikan kepentingan rakyat, khususnya pekerja.
Yahya juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan berkala bagi pekerja dan masyarakat sekitar lokasi terdampak. Ia berharap tidak ada masyarakat menjadi korban paparan radiasi ini. Pemerintah harus bergerak cepat memastikan layanan kesehatan terpadu tersedia dan dapat diakses.
Tambahan, Yahya juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang terkait harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini dan dikenai sanksi jika terbukti lalai. Ia juga menegaskan pentingnya konsolidasi lintas kementerian untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan keselamatan kerja.
DPR RI akan terus mengawal agar perbaikan ini berjalan nyata dan tidak ada masyarakat yang merasa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak dari kelalaian industri.