Rumah Jiwa, inovasi Puskesmas Cipayung yang sudah membuktikan dampaknya bagi masyarakat, saat ini menjadi fokus untuk direplikasi ke daerah lain. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo telah memandu upaya replikasi inovasi ini.
Dalam kunjungan validasi lapangan sebagai bagian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025, Yusharto menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam keberhasilan Rumah Jiwa. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta rumah sakit jiwa yang hadir sebagai pengamat dan verifikator, telah membantu memastikan keberhasilan inovasi ini.
Menurut Yusharto, Rumah Jiwa memiliki potensi kuat untuk direplikasi di daerah lain. Ia menekankan pentingnya kesiapan berbagai pihak untuk menjadi narasumber dan pendamping teknis dalam proses replikasi tersebut. Pihak-pihak yang sudah berpengalaman di sini harus menjadi bagian dari tim yang menyiapkan implementasinya di tempat lain.
Yusharto juga menegaskan bahwa replikasi inovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan kesehatan inklusif dan merata, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang gangguan jiwa (ODGJ). Ia menyampaikan bahwa inilah bentuk kehadiran pemerintah, bahwa masyarakat dari berbagai stratifikasi harus mendapatkan layanan terbaik.
Dalam kunjungan validasi lapangan sebagai bagian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025, Yusharto menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam keberhasilan Rumah Jiwa. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta rumah sakit jiwa yang hadir sebagai pengamat dan verifikator, telah membantu memastikan keberhasilan inovasi ini.
Menurut Yusharto, Rumah Jiwa memiliki potensi kuat untuk direplikasi di daerah lain. Ia menekankan pentingnya kesiapan berbagai pihak untuk menjadi narasumber dan pendamping teknis dalam proses replikasi tersebut. Pihak-pihak yang sudah berpengalaman di sini harus menjadi bagian dari tim yang menyiapkan implementasinya di tempat lain.
Yusharto juga menegaskan bahwa replikasi inovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan kesehatan inklusif dan merata, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang gangguan jiwa (ODGJ). Ia menyampaikan bahwa inilah bentuk kehadiran pemerintah, bahwa masyarakat dari berbagai stratifikasi harus mendapatkan layanan terbaik.