Banyak orang yang terjebak dalam masalah BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Tiba-tiba kepesertaannya dicabut tanpa ada alasan jelas, sehingga pasien harus menghadapi keterbatasan akses pengobatan. Ini menyebabkan mereka harus memilih antara bayar Rp1 juta untuk cuci darah atau pulang, yang menimbulkan risiko kehidupan.
Dikatakan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir, bahwa pencabutan fasilitas BPJS PBI ini berawal dari Kementerian Sosial menggunakan Data Terintegrasi Sistem Nasional Ekonomi (DTSEN) yang membagi berdasarkan tingkatan desil. Namun, data itu tidak dikonfirmasi untuk memastikan kondisi orang yang fasilitas BPJS-nya dicabut.
Tony menolak keputusan Kementerian Sosial ini dan mengatakan bahwa tidak ada pencocokan langsung ke lapangan sebagai bentuk negara yang tidak bekerja dan memberikan hak kesehatan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu adalah target utama dari pengaduan ini, meskipun mereka termasuk dalam desil enam.
BPJS Kesehatan sendiri dianggap perlu dikecam karena memutus fasilitas pelayanan terlebih dahulu baru meminta pasien mengonfirmasi data mereka. Hal ini menyulitkan pasien yang baru mengetahuinya saat di rumah sakit dan membuat mereka harus menghabiskan ongkos untuk melakukan cuci darah.
Dikatakan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir, bahwa pencabutan fasilitas BPJS PBI ini berawal dari Kementerian Sosial menggunakan Data Terintegrasi Sistem Nasional Ekonomi (DTSEN) yang membagi berdasarkan tingkatan desil. Namun, data itu tidak dikonfirmasi untuk memastikan kondisi orang yang fasilitas BPJS-nya dicabut.
Tony menolak keputusan Kementerian Sosial ini dan mengatakan bahwa tidak ada pencocokan langsung ke lapangan sebagai bentuk negara yang tidak bekerja dan memberikan hak kesehatan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu adalah target utama dari pengaduan ini, meskipun mereka termasuk dalam desil enam.
BPJS Kesehatan sendiri dianggap perlu dikecam karena memutus fasilitas pelayanan terlebih dahulu baru meminta pasien mengonfirmasi data mereka. Hal ini menyulitkan pasien yang baru mengetahuinya saat di rumah sakit dan membuat mereka harus menghabiskan ongkos untuk melakukan cuci darah.