ASEAN Jatuh dalam Belantika Birokrasi: Penghambatan Bisnis
Indonesia, sebagai anggota utama ASEAN, kini menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan bisnis di wilayah ini. Menurut eksekutif AirAsia Indonesia, Ahmad Darmawan, birokrasi di ASEAN secara keseluruhan masih menjadi "penumpukan batu" bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi dan melakukan bisnis di wilayah ini.
"Birokrasi di ASEAN seringkali berbelit-belit, membuat proses bisnis menjadi lebih rumit dan tidak efisien," kata Darmawan dalam sebuah diskusi ekonomi yang dilangsungkan di Jakarta. "Hal ini mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan investasi di wilayah ini."
Menurut ahli hukum, birokrasi yang rumit di ASEAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakseimbangan kekuasaan di antara anggota ASEAN, kekurangan kompetensi di kalangan pejabat publik, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis.
"ASEAN memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu wilayah ekonomi terbesar di dunia," katanya. "Namun, jika birokrasi tidak dapat diatasi, maka investasi dan ekspansi bisnis di wilayah ini akan terhambat."
Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah berusaha meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses bisnis dengan mengadakan serangkaian reforma institusi dan kebijakan. Namun, perubahan ini masih belum cukup untuk mengatasi tantangan birokrasi yang rumit di wilayah ini.
"Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis," kata Darmawan. "Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kompetensi di kalangan pejabat publik untuk dapat menangani birokrasi yang rumit ini."
Indonesia, sebagai anggota utama ASEAN, kini menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan bisnis di wilayah ini. Menurut eksekutif AirAsia Indonesia, Ahmad Darmawan, birokrasi di ASEAN secara keseluruhan masih menjadi "penumpukan batu" bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi dan melakukan bisnis di wilayah ini.
"Birokrasi di ASEAN seringkali berbelit-belit, membuat proses bisnis menjadi lebih rumit dan tidak efisien," kata Darmawan dalam sebuah diskusi ekonomi yang dilangsungkan di Jakarta. "Hal ini mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan investasi di wilayah ini."
Menurut ahli hukum, birokrasi yang rumit di ASEAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakseimbangan kekuasaan di antara anggota ASEAN, kekurangan kompetensi di kalangan pejabat publik, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis.
"ASEAN memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu wilayah ekonomi terbesar di dunia," katanya. "Namun, jika birokrasi tidak dapat diatasi, maka investasi dan ekspansi bisnis di wilayah ini akan terhambat."
Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah berusaha meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses bisnis dengan mengadakan serangkaian reforma institusi dan kebijakan. Namun, perubahan ini masih belum cukup untuk mengatasi tantangan birokrasi yang rumit di wilayah ini.
"Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses bisnis," kata Darmawan. "Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kompetensi di kalangan pejabat publik untuk dapat menangani birokrasi yang rumit ini."