Bonatua Tegaskan Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik : Okezone News

Bukan hanya sebagai pejabat publik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki hak untuk meminta informasi tentang dokumen penyetaraan ijazahnya. Begitu juga Bonatua Silalahi yang menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) karena tidak memberinya dokumen tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pengamat kebijakan publik, Bonatua menegaskan bahwa ia meminta dokumen tersebut untuk kepentingan publik, bukan pribadi. "Saya meminta untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi," ujar Bonatua dalam persidangan di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta Pusat.

Namun ketika Bonatua diminta untuk menandatangani surat pernyataan, yang berarti tidak boleh memindahtangankan informasi yang diberikan Kemendikdasmen. Ia juga harus siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan dokumen tersebut.

"Seandainya saya ingin mendapatkan dokumen ini untuk kepentingan pribadi, saya langsung menandatangani surat pernyataan, dan saya langsung diberikan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa saya ingin kepentingan publik," kata Bonatua.

Dokumen yang diminta oleh Bonatua adalah salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan Grade 12 (UTS Insearch, Sydney, 2006) atas nama Gibran Rakabuming Raka dan juga salinan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
 
Gak ngerti siapa yang bilang pas Bonatua meminta informasi itu untuk kepentingan publik, tapi gak ada bukti sih. Apa sih kepentingan publiknya sih? Yang jelas Bonatua butuh informasi itu, tapi gak tahu sih apa yang mau dibawa-bawa dulu. Kemudian dia juga harus menandatangani surat pernyataan dan siap menerima sanksi... itu bikin agak konyol. Gak usah bingung sih, Bonatua bisa meminta informasi itu karena dia adalah orang penting. Yang penting sih adalah dia butuh informasi itu.
 
Maksudnya kalau pas siapa pun meminta informasi tentang dokumen penting, nanti ada aturan-aturan untuk diikuti juga ya... tapi pada kenyataannya, saya rasa kalau Bonatua meminta informasi itu bukan untuk kepentingan publik aja, mungkin dia hanya ingin menunjukkan dirinya sih... tapi sayangnya kalau pas tidak mau menandatangani surat pernyataan, nanti gak bisa dipertanggol ya... tapi saya rasa ini juga bisa jadi keterbukan antara aturan dan kebijakan yang benar...
 
Apa sih tujuan utama dari kemudianan pemerintah untuk meminta informasi seperti itu? Mungkin biaya pengajuan dokumen ini terlalu mahal juga kan 🤑. Saya pikir kalau sih ada cara lain yang lebih efisien dan tidak harus banyak dokumen. Nah, gimana kalau kita buat sistem digital yang mudah diakses oleh semua orang? Misalnya seperti e-ktp tapi untuk dokumen pendidikan ya 😊. Mungkin pemerintah belum memikirkan hal ini juga 🤔.
 
gak bisa dipungkahi si Bonatua ya... kalau dia mau aksi dulu harus siap tanggung risikonya sendiri, tapi apa sih tujuan dari keinginannya? ingin jadi contoh bagaimana cara minta informasi dengan cara yang benar dan tidak memindahtangani dokumen? itu kayaknya lebih baik jika dia jujur awal deh.
 
Aku pikir kalau kita harus meminta dokumen penting itu, kita harus jujur dulu sih 😊. Jangan salah arah dan nanti kita harus menghadapi konsekuensi. Dan siapa tahu Bonatua ini udah punya alasan yang kuat untuk meminta dokumen itu, tapi dia tetep harus jujur apa yang dia cari. Saya rasa penting juga buat dia jadi contoh bagi orang lain untuk benar-benar menghargai informasi dan tidak salah guna.
 
Gak bisa nggak bikin curiga siapnyaBonatua meminta dokumen itu buat apa? Mungkin mau nggabungkan pengalaman Gibran sama Bonatua dalam kegiatan publik, tapi sih saran saya Bonatua harus jelas dulu apa yang ingin dicapai dengan dokumen itu. Jangan jadi dongsi siapa yang mau nggabungin diri Bonatua di kegiatan-kegiatan publik... 😒
 
Yaa, ini bikin aku sedih banget. Pernah aku nyambut jadi perwakilan dari Kemendikdasmen juga, dan aku bisa jujur, prosesnya tergolong rumit banget... Dokumen itu penting sekali, tapi kalau tidak ada klarifikasi dulu, kan kira-kira akan jadi masalah lagi nanti...
 
Kalau siapa pun punya hak untuk meminta informasi tentang dokumen penyetaraan ijazahnya, aku pikir itu semua harus sama-sama bisa nikmati. Tapi kok kemudian dipenuhi syarat dan ada aturan-aturannya? Sepertinya ada masalah di sini. Dokumen tersebut penting banget untuk orang yang ingin melanjutkan studi atau kerja. Jika siapa pun bisa mendapatkan dokumen tersebut, itu akan lebih baik lagi.
 
kembali
Top