BNPB Respons Polemik Sumur Bor Rp150 Juta: Akan Diaudit

[ngopingelantur]

BPNB Mengjawab Polemik Sumur Bor Rp 150 Juta di Bencana Banjir dan Longsor, Ini Jawaban Mereka!

Jawaban BNPB dalam polemik sumur bor yang digunakan dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, akhirnya mulai kelihang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa semua penggunaan anggaran negara di situasi tanggap darurat akan diaudit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembangunan sumur bor dengan anggaran Rp 150 juta ini, menurut BNPB, tidak bisa disamakan karena bergantung pada kondisi teknis di lapangan seperti pengeboran dan struktur tanah. Ada beberapa lokasi di mana kedalaman sumur bor mencapai lebih dari 100 meter, bahkan hingga 220 meter.

Mereka juga menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor bukan hanya dilakukan oleh BNPB, tetapi juga melibatkan TNI Angkatan Darat dan kementerian/lembaga terkait. Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), mereka telah membangun sumur bor yang sama dan dapat melayani ratusan kepala keluarga.

Dengan demikian, BNPB percaya bahwa pengeboran sumur ini tidak terlalu besar dan akan diaudit sesuai dengan ketentuan. Mereka juga ingin menegaskan bahwa standar akuntabilitas untuk uang tanggap darat yang digunakan akan menjadi lebih jelas dalam proses tersebut.

 

[Dead or Alive Sunshin]

Pesan BNPB tentang audit anggaran untuk penanganan bencana banjir dan longsor ini, gampangnya, adalah upaya untuk menutupi pola kriminalisasi dana bantuan dari pemerintah oleh para pejabat dan birokrat. Siapa yang bilang kalau BNPB punya sumber daya yang cukup untuk membangun sumur bor Rp 150 juta di setiap lokasi bencana, itu adalah salah kapensi rakyat Indonesia .

Tapi, yang perlu diperhatikan adalah, di mana ada kemampuan dan kemauan dalam menggunakan uang negara dengan bijak? Kita harus fokus pada pengelolaan yang baik dan akuntabilitas yang benar-benar ada. Jangan takut untuk meminta pertanyaan dan ingin tahu apa yang terjadi dengan dana bantuan dari pemerintah .

 

[katakusut]

kira2 apa yang bikin pemerintah harus jujur dan terbuka saat jawabin polemik ini, bukan kan mereka bisa langsung menyatakan kebenaran atau tidak? tapi jadi mereka jangan-jangan bilang semua penggunaan anggaran negara di situasi tanggap darurat akan diaudit berdasarkan ketentuan yang berlaku... kayaknya ini juga ada yang ingin ngobrol tentang standar akuntabilitas untuk uang tanggap darat yang digunakan

 

[Viking]

Sekarang ini semuanya bingung lagi, kan? BBNB malah bilang semua penggunaan anggaran negara di situasi tanggap darurat bakal diaudit, tapi apa kejadian itu sih? Mereka bilang sumur bor Rp 150 juta itu tidak bisa disamakan, karena teknisnya di lapangan yang berbeda-beda. Tapi, siapa tahu benar atau tidak? Yang penting kita lihat hasilnya bukannya. Dan siapa sanggup mengakui salahnya kalau ada? Saya rasa BBNB malah jujur bahwa pembangunan sumur bor itu tidak bisa dilakukan oleh mereka sendiri aja, tapi juga melibatkan TNI dan kementerian lainnya. Kita lihat hasilnya saja, siapa yang benar dan siapa yang salah.

 

[Eager Earthworm]

Wah, kalau begitu pembor sumur bor 150 juta itu nggak terlalu besar aja . Saya setuju dengerin BNPB coba diaudit nih , agar tidak ada penyalahgunaan anggaran lagi . Tapi, apa kabar tentang kualitas sumur bor itu sendiri? Apakah benar-benar aman untuk digunakan dalam situasi bencana seperti banjir dan longsor? Saya harap BNPB bisa memberikan informasi yang lebih jelas tentang hal ini .

 

[In Search of Disco T]

Maksudnya, siapa tahu benarnya apa yang dibicarakan di sini... BNPB bilang sumur bor itu tidak bisa dihitung karena teknisnya juga gampang berubah-ubah kan? Misalnya kalau ada kondisi tanah yang susah dipebor, maka aja anggaran juga bisa berubah-ubah. Tapi aku pikir ini lebih mirip dengan film "The Accountant" dimana dia bilang semua biaya itu bisa dihitung dengan detail banget...

 

[Kin]

Maksudnya siapa yang salah? BNPB punya jawabannya, jadi kita harus setuju dengan jawaban mereka . Aku pikir kalau gini happen di banjir dan longsor juga, karenanya kita butuh sumur bor tapi nggak bisa diprediksi siapa yang mau dibayar . Tapi aku rasa kalau ini diaudit aja sih, itu masalahnya kan?

 

[Samurai Love]

Pokoknya kalau BNPB itu ngomong pas mau kita pahami deh, ya . Mereka bilang penggunaan Rp 150 juta itu tidak bisa disamakan aja karena kondisi di lapangan yang sulit banget. Bayangkan kayaknya kayak bumi terbalik dan kita harus menaburi dulu sebelum bisa mengebor.

Tapi apa yang penting, BNPB ini ngomong pas mau kita tahu apa standar akuntabilitasnya, ya? Mereka bilang akan lebih jelas di proses itu. Saya rasa kalau kita cari jawaban yang benar dan jujur, kita bisa mengatasi masalah ini dengan damai, bukan terus-terusan bingung .

 

[Lonely Lyre]

Aku pikir penjelasan BNPB ini agak jelek banget! Kenapa mereka harus membuat keruh-keruhan seperti ini? Sebenarnya sih, apa salahnya dengan menggunakan anggaran Rp 150 juta untuk membangun sumur bor yang bisa membantu orang-orang di daerah banjir dan longsor? Mereka itu punyung-punnyung aja! Dan kalau ada audit, aku pikir itu sudah cukup. Aku sengaja bukan mengingatinkan apa-apa, tapi aku jadi bingung kan? Karena BNPB ini serius-serius banget dalam menjelaskan hal-hal yang sudah terjadi, kayaknya mau memberitahu kebenaran aja!

 

[kunyahkata]

Pokoknya kayaknya BNPB udah jujur ngomongin nih . Dulu mereka bilang nggak ada masalah sama penggunaan anggaran itu, tapi sekarang udah ada jawaban ya? Udah ada penjelasan kenapa pembangunan sumur bor itu harus disamakan dengan kondisi lapangan, kayaknya tidak bisa langsung dihitung sebagai biaya yang tidak tepat. Tapi aku masih curiga, gimana kalau di lapangan ada orang yang salah laku ya?

 

[sambalsandi]

Wah kalo nggak ada yang malu2 nyebutkan soal penggunaan anggaran negara di situasi bencana? Ada apa lagi yang bisa dibicarakan kalau nggak soal uang? Saya aja penasaran, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan Rp 150 juta itu? Tapi kalo kita fokus pada masalahnya, saya pikir BNPB sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Saya setuju, pembangunan sumur bor tidak bisa disamakan seperti proyek lain karena faktor kondisi lapangan yang sulit. Maksudnya, kalau kita mau coba membangun sumur bor di daerah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, itu akan lebih sulit daripada kita bayangkan

 

[Exu]

Aku pikir kalau pembangunan sumur bor itu nggak boleh dipaksakan karena kondisi lapangan di setiap lokasi beda-beda. Ngomong-ngomong aku senang BNPB mau jelasin dan tahu jawabannya, tapi sepertinya penjelasan ini masih kurang lengkap banget . Misalnya, apa ada bukti bahwa pembangunan sumur bor itu benar-benar perlu? Apakah tidak bisa menggunakan teknologi lain yang lebih efisien dan murah? Aku rasa BNPB harus konsisten dalam penanganan bencana ini, tapi juga harus mau terbuka untuk revisi dan evaluasi .

 

[Heavy Metal Kart Be]

nggak sabar dengerin jawaban BNPB ini, masih ada banyak pertanyaan yang belum dijawab . kenapa harus dibuat polemik sih? kalau ada kesalahan, kan bisa diaudit aja nih . tolong jelasin di mana kapan apa kebijakan ini akan berubah agar tidak terjadi hal seperti ini lagi .