Kepada publik yang ramainya sorotan, BNPB menegaskan, keberadaan Rp150 juta untuk pembangunan sumur bor di Sumatera adalah tidak ada tanda tangan, bukan menutupi kebodohan publik. Ketua BNPB berjanji akan diaudit penggunaan anggaran negara dalam situasi tanggap darurat.
Sebelumnya, publik yang ramainya sorotan terhadap pembangunan sumur bor dengan anggaran hingga Rp150 juta tersebut menilai angka ini terlalu besar. Namun, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan nilai anggaran tersebut tidak bisa disamakan karena bergantung pada kondisi teknis di lapangan seperti pengeboran dan struktur tanah.
"Kita harus mempertimbangkan keadaan di lapangan, kita tidak bisa membuat sumur bor yang sama di semua tempat, meskipun demikian banyak lokasi yang perlu akses air bersih. Kita harus memiliki strategi yang tepat," katanya.
Abdul Muhari juga menjelaskan pembangunan sumur bor bukan hanya dilakukan BNPB, tetapi melibatkan TNI Angkatan Darat dan kementerian/lembaga terkait. Dia menambahkan, serupa hal itu telah diterapkan di sejumlah daerah rawan krisis air seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mampu melayani ratusan kepala keluarga.
"Kita sudah memiliki pengalaman membangun sumur bor yang sama di NTT. Itu daerah-daerah yang cukup sulit, namun kita berhasil mengairi lebih dari 200-300 KK dalam satu kawasan," katanya.
BNPB juga menegaskan bahwa semua penggunaan anggaran negara dalam situasi tanggap darurat akan diaudit sesuai ketentuan.
Sebelumnya, publik yang ramainya sorotan terhadap pembangunan sumur bor dengan anggaran hingga Rp150 juta tersebut menilai angka ini terlalu besar. Namun, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan nilai anggaran tersebut tidak bisa disamakan karena bergantung pada kondisi teknis di lapangan seperti pengeboran dan struktur tanah.
"Kita harus mempertimbangkan keadaan di lapangan, kita tidak bisa membuat sumur bor yang sama di semua tempat, meskipun demikian banyak lokasi yang perlu akses air bersih. Kita harus memiliki strategi yang tepat," katanya.
Abdul Muhari juga menjelaskan pembangunan sumur bor bukan hanya dilakukan BNPB, tetapi melibatkan TNI Angkatan Darat dan kementerian/lembaga terkait. Dia menambahkan, serupa hal itu telah diterapkan di sejumlah daerah rawan krisis air seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mampu melayani ratusan kepala keluarga.
"Kita sudah memiliki pengalaman membangun sumur bor yang sama di NTT. Itu daerah-daerah yang cukup sulit, namun kita berhasil mengairi lebih dari 200-300 KK dalam satu kawasan," katanya.
BNPB juga menegaskan bahwa semua penggunaan anggaran negara dalam situasi tanggap darurat akan diaudit sesuai ketentuan.