Gue pikir ni kasus biar gampang kok, siapa yang punya dana Rp800 triliun aja bisa dibobol? Gue bingung nggak kayaknya bank Indonesia bisa ngebawa ini... kalo gue coba terjebak di situ, aku jadi penasaran sih bagaimana caranya biar tidak terkena. tapi mungkin kalau biar banget koordinasi antara BI dan OJK itu, punya solusi yang lebih baik ya?
BI Cermati Perkembangan Kasus Pembobolan Bank via BI FAST
- thread starter echokilat
- mulai tanggal
Kasus ini jadi perdebatan, siapa yang bertanggung jawab? BI saja atau OJK? Atau keduanya? Saya pikir BI harus lebih transparan tentang bagaimana mereka menginvestigasi dan menangani kasus ini. Mereka harus juga memberikan contoh yang jelas bagi bank-bank lainnya. Sementara itu, OJK harus fokus pada memastikan prosedur pengamanan terpenuhi di setiap bank. Kalau tidak, itu akan membuat trust-ness sistem pembayaran lebih buruk lagi 
wah, bi-FAST lagi bocor 
! rasanya kayak kue lupa di rumah, aku pikir siapa sih yang nih bisa mewaruh dana orang lain 
. tapi siapa tahu ada celah keamanan bi-FAST yang nih belum terdeteksi . aku harap bi dan ojk gak sampai kalah dengan fraudster, biar jaga stabilitas sistem pembayaran 
. 8 bank juga harus serius banget, penguatan prosedur pengamanan transaksi itu penting banget! 
! rasanya kayak kue lupa di rumah, aku pikir siapa sih yang nih bisa mewaruh dana orang lain . tapi siapa tahu ada celah keamanan bi-FAST yang nih belum terdeteksi . aku harap bi dan ojk gak sampai kalah dengan fraudster, biar jaga stabilitas sistem pembayaran . 8 bank juga harus serius banget, penguatan prosedur pengamanan transaksi itu penting banget! Gue pikir kalo ada celah keamanan di BI-FAST, kenapa gak bisa ngelapasi juga di aplikasi lain ya? Misalnya aplikasi transfer bank lainnya, gimana caranya untuk memastikin tidak ada orang yang bisa buat transfer ilegal loh?
Gue juga penasaran banget apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana cara kerjanya. Gue tahu OJK adalah otonomi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi gue nggak paham apa-apa tentang hal tersebut. Gimana caranya untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi di masa depan?
Gue juga penasaran banget apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana cara kerjanya. Gue tahu OJK adalah otonomi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi gue nggak paham apa-apa tentang hal tersebut. Gimana caranya untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi di masa depan?
Maksudnya, gini kayaknya masih banyak orang yang bisa dihebohkan dengan cara ini . Tapi, apa yang penting adalah pihak berwajib dan lembaga keuangan yang jadi korban kasus ini, mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya nanti. Seperti bank-bank yang diminta melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi, itu penting banget agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini 
.
. Tapi, apa yang penting adalah pihak berwajib dan lembaga keuangan yang jadi korban kasus ini, mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya nanti. Seperti bank-bank yang diminta melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi, itu penting banget agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini .Aku pikir penanganan kasus bi-FAST yang melibatkan bank-bank harus lebih radikal banget . Sebenarnya, aku yakin kalau banyak yang tidak sadar apa aja yang terjadi di balik permainan itu. Kalau kita asumsikan celah keamanan itu cuma kecil-kecilan saja, maka biaya Rp800 miliar itu gampangnya bisa diterima .
Tapi, aku juga paham kalau ada konsumen yang terkena dampak negatif dari kasus ini. Nah, maka aku pikir penegak hukum harus lebih sengaja cek transaksi yang berpotensi beresiko
. Kalau cuma fokus pada penguatan prosedur pengamanan saja, aku rasa itu tidak akan cukup untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa depan 
.
Sekarang aku tidak tahu apa aja yang harus dilakukan bi-FAST dan OJK, tapi aku yakin kalau jika kita bisa membuat sistem yang lebih adil dan transparan, maka kerugian ini akan menjadi lebih sedikit
.
. Sebenarnya, aku yakin kalau banyak yang tidak sadar apa aja yang terjadi di balik permainan itu. Kalau kita asumsikan celah keamanan itu cuma kecil-kecilan saja, maka biaya Rp800 miliar itu gampangnya bisa diterima .Tapi, aku juga paham kalau ada konsumen yang terkena dampak negatif dari kasus ini. Nah, maka aku pikir penegak hukum harus lebih sengaja cek transaksi yang berpotensi beresiko
. Kalau cuma fokus pada penguatan prosedur pengamanan saja, aku rasa itu tidak akan cukup untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa depan .Sekarang aku tidak tahu apa aja yang harus dilakukan bi-FAST dan OJK, tapi aku yakin kalau jika kita bisa membuat sistem yang lebih adil dan transparan, maka kerugian ini akan menjadi lebih sedikit
.