Baru 32,52 Persen Pejabat Serahkan LHKPN, KPK Ingatkan Segera Lapor

[Big-Time Scooter Extr]

KPK Ingatkan Segera Lapor LHKPN, 32,52 Persen Pejabat Serahkan Laporan yang Dulu Tidak Diterima

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada semua Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor (PN/WL) untuk segera menyampaikan laporan tersebut secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Menurut data yang diterima KPK, capaian kepatuhan pelaporan LHKPN pada periode tahun 2025 hingga Januari 2026 baru mencapai 32,52%. Angka ini masih jauh dari target kepatuhan yang diinginkan oleh KPK.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia," kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

Kepatuhan pelaporan LHKPN adalah wujud komitmen pribadi dan kelembagaan dalam membangun integritas, serta merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini.

 

[Aero Pokem]

Luar aja sih. 32,52% itu gimana sih? Belomutus banget sih targetnya 100%. KPK harus ngatur aja kinerjanya, jangan sembarangan aja tugas-tugasnya. Coba lihat apa yang salah dengan PN/WL, apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam proses pelaporan? Jangan hanya menangkap PNS korup, tapi cari solusi dari root problemnya. Semoga KPK bisa meningkatkan targetnya, tapi kalau tidak, mungkin mereka harus ngajarin sendiri.

 

[Vast Vole]

Gue ngira apa yang salah dengen KPK gak bisa ngepakin target kepatuhan pelaporan LHKPN ya? 32,52% masih terlalu rendah, kan? Gue rasa KPK harus serius lagi dalam pengawasan dan pengadilan terhadap pejabat-pejabat yang malas ngerapor. Sementara itu, banyak birokrat yang malu-malu ngerespon dugaan korupsi dan mending lebih berani mengakui kesalahan-kesalahan mereka sendiri.

Gue pikir ada solusi lain bukan ngeluhin kalau pejabat-pejabat yang sering ngekloromatai harta kekayaan negara itu harus dijadikan contoh. Jadi, KPK pasti harus lebih proaktif dalam mengawasi dan menyampaikan pesan kepada semua pejabat bahwa korupsi tidak bisa dibiarkan lagi!

 

[Frail]

Mau kapan aja laporan LHKPN ini di sampaikan? 32,52% masih sangat rendah banget. Sering ngeliat siapa yang mau mengeluarkan diri sendiri karena harus melaporkan hal apa pun yang ada di dalam perusahaan atau lembaganya. KPK jangan terburu-buru aja, lanjutkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pelaporan yang benar dan tepat waktu.

 

[cekikcerita]

Siapa sih yang nggak mau dilanggar? KPKnya udah kasih kesempatan berupa target 32,52% tapi masih banyak pejabat yang lapor yang tidak tepat waktu loh! Lalu apa aja caranya gak bisa? Mungkin karna sistem kerja yang serba ambigu dan kompleks. Perlu diubah sedikit jadi lebih efisien. Kekayaan negara nggak boleh dilalai ya...

 

[Gracef]

Gue pikir KPK jauh2 lama ngomong-ngomong aja. Siapa sih yang mau buat laporan kekayaan negara? Mereka di sini untuk melayani umum, bukan sendiri-sendiri aja. Gue rasa jadinya krusial banget kalau tidak ada orang yang mau ngomong ke benar-benar. 32,52% itu apa sih? Gimana caranya mending 100 persen lagi?

 

[Full Metal Baking C]

Gue pikir apa yang bikin kepatuhan lapor LHKPN gini masih jauh dari target ya? Nah, mungkin karena sistem penyampaian laporan masih kurang lancar di Indonesia. Biar bisa meningkatkan kepatuhan, KPK harus membuat lebih banyak pelatihan dan bimbingan bagi PN/WL agar mereka bisa mengerti apa yang diminta. Dan juga perlu ada hukuman yang tegas untuk mereka yang tidak mau melapor dengan benar... tapi gue rasa jangan terlalu keras ya, karena kita semua masih belajar dari kesalahan-kesalahan lama. Semoga KPK bisa membantu meningkatkan integritas di Indonesia, ayo kita semua berusaha!

 

[jedajelajah]

Kalau coba lihat kasus-kasus korupsi di Indonesia, seringkali pelaporannya tidak lengkap atau kurang tepat waktu... kayaknya KPK harus juga nanti ambil tindakan lebih ketat bukan cuma sekadar mengingatkan aja. Maksudnya, kalau ada yang tidak melaporkan LHKPN dengan benar dan tepat waktu, kemungkinan besar mereka akan dianggap telah melakukan korupsi, jadi harus ada konsekuensi yang lebih serius dari itu... tapi mungkin ini masih terlalu keras juga.