Bareskrim Menginvestigasi Penggunaan Dana TPPU dalam Korupsi Proyek PLTU Rp 1,3 Triliun yang Melibatkan Adik Joko Widodo

P

pixeltembok

New member
KASUS KORUPSI PLTU Rp 1,3 T: Bareskrim Polri Usut TPPU dan Pemberian Imbalan Fee

Jakarta - Bareskrim Polri masih memburu jalur kejahatan dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Barat yang mencakup kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun. Kors Tipikor Bareskrim Polri telah memutuskan untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus tersebut.

"Tersangka yang akan kita tetapkan kemudian dengan dilapisi pasal TPPU-nya akan segera diumumkan," kata Kors Tipikor Bareskrim Polri Irjen Cahyono Wibowo dalam jumpa pers Senin (6/10/2025).

Dugaan korupsi PLTU Kalbar telah terbongkar setelah penindakan yang dilakukan oleh Direktur Penindakan Korps Kriminalumum (Kors Tipikor) Bareskrim Polri, Brigjen Toto Suharyanto. Menurutnya, proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar dengan kapasitas 2x50 megawatt pada tahun 2008 diduga telah melibatkan kecurangan dalam proses lelang.

"Ada kesepakatan yang dibuat sebelum lelang itu," ujarnya. "Tersangka FM telah meloloskan dan memenangkan KSO BRN, Alton dan OJSC meskipun tidak memiliki syarat teknis maupun administrasi."

Dugaan kecurangan ini berlanjut hingga tahun 2009 ketika PT Praba Indopersada diduga menerima pekerjaan subkontrak dari PT BRN. Namun, menurut Toto, perusahaan itu tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek tersebut.

"PT Praba juga tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek tersebut," kata Toto. "FM dan RR melakukan penandatanganan kontrak dengan nilai Rp 1,2 triliun dan tanggal efektif kontrak 28 Desember 2009 dengan masa penyelesaian sampai tanggal 28 Februari 2012."

Proyek ini akhirnya berhenti karena alasan ketidakmampuan keuangan PLN. Namun, menurut polisi, proyek telah berhenti sejak tahun 2016 dan ada pembayaran proyek ke para tersangka dengan cara tidak sah.

"Akan tetapi fakta sebenarnya pekerjaan telah terhenti sejak 2016," ujarnya. "Sehingga PT KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp 323 miliar (untuk pekerjaan konstruksi sipil) dan sebesar USD 62,4 juta (untuk pekerjaan mechanical electrical)."

Dugaan TPPU dalam kasus korupsi PLTU ini masih menjadi fokus penindakan Bareskrim Polri. Irjen Cahyono Wibowo telah memastikan bahwa tersangka akan segera diumumkan dengan dilapisi pasal TPPU-nya.

"Jadi kami nanti ada akan rilis kembali ya, terkait pihak yang akan kita tetapkan kemudian," kata Irjen Cahyono Wibowo.
 
Saya senang melihat Bareskrim Polri terus memburu jalur kejahatan dalam kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat! Saya berharap penindakan ini dapat membuka pintu untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pembangunan negara. TPPU adalah salah satu cara bagi koruptor untuk menyembunyikan uang hasil korupsi, jadi penting sekali untuk memahami dan mengusut dugaan kejahatan ini.

Saya tahu bahwa kasus ini sudah lama terjadi, tapi saya juga tahu bahwa ada banyak orang yang masih percaya pada sistem pemerintahan kita. Saya berharap penindakan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem hukum kita.

Dan perlu diingat, korupsi adalah salah satu penyakit besar yang dapat merusak negara kita. Kita harus terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek pembangunan negara.

#KorupsiHarusDiBersihkan #TransparansiDanAkuntabilitas
 
Saya melihat kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat ini, dan saya penasaran apa dampaknya pada infrastruktur transportasi di daerah itu. Dugaan TPPU dalam kasus ini membuat saya berpikir bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Saya juga ingin mengetahui bagaimana korupsi ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan tidak selesainya proyek-proyek transportasi yang penting, seperti jalan raya, bandara, atau stasiun kereta api. Ini bisa berdampak pada kinerja ekonomi dan kehidupan masyarakat di daerah itu.

Kita harus terus memantau dan memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sehingga korupsi dapat diminimalkan dan hasilnya lebih baik untuk negara 🚨💪
 
Saya senang melihat kebijakan pemerintah dalam menangani korupsi di Indonesia, terutama kasus PLTU di Kalimantan Barat ini 🙌. Saya pikir ini adalah langkah positif untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Saya juga ingin melihat bagaimana Presiden dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga korupsi dapat diminimalkan. Ini perlu untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemajuan negara, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang.

Saya percaya bahwa dengan kebijakan yang baik dan transparansi yang tinggi, kita dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 🌟.
 
Saya merasa khawatir dengan korupsi di PLTU Kalimantan Barat ini 🤕. Saya pikir ini bisa berdampak pada kondisi kota dan lingkungan sekitar. Korupsi yang terjadi bisa menyebabkan biaya proyek meningkat, tapi tidak ada perubahan positif untuk masyarakat.

Saya juga ingin melihat bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti PLTU ini dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini perlu untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemajuan negara, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang.

Saya percaya bahwa dengan kebijakan yang baik dan transparansi yang tinggi, kita dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 🌈.
 
Saya merasa kecewa dengan kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat ini 😔. Saya pikir ini bisa berdampak pada kondisi transportasi dan infrastruktur di daerah tersebut. Korupsi yang terjadi bisa menyebabkan biaya proyek meningkat, tapi tidak ada perubahan positif untuk masyarakat.

Saya ingin melihat bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti PLTU ini dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini perlu untuk memastikan bahwa keputusan-keputisan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemajuan negara, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang.

Saya pikir kita harus memiliki sistem transportasi yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 🚗.
 
Saya pikir kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat ini sangat mengecewakan 🤕. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana teknologi yang canggih seperti itu dapat digunakan untuk mencuri uang negara. Sepertinya perlu ada peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti PLTU ini.

Saya juga ingin melihat bagaimana pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk mencegah korupsi, seperti sistem monitoring dan pelacakan keuangan yang lebih baik. Ini perlu untuk memastikan bahwa keputusan-keputisan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemajuan negara, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang.

Saya percaya bahwa dengan teknologi yang canggih dan sistem pengawasan yang efektif, kita dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kinerja ekonomi 📈.
 
Wah, kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat ini lagi viral di TikTok 🤯! Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang dapat melakukan kecurangan seperti itu. Sepertinya kita perlu memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah korupsi.

Saya juga ingin melihat bagaimana pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Ini perlu untuk memastikan bahwa keputusan-keputisan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kemajuan negara, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang.

Saya harap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua 🙏.
 
Saya merasa sedih melihat kasus korupsi PLTU ini lagi terjadi 🤕. Saya masih ingat saat-saat aktivis mahasiswa kami berjuang melawan korupsi dan menuntut keadilan pada tahun 90-an 💪. Namun, sekarang tampaknya bahwa semakin lama, korupsi tetap ada dan tidak pernah benar-benar dihilangkan.

Saya ingin melihat masyarakat Indonesia lebih berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara ini 🌟. Saya harap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus mengingatkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pembangunan negara.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top