Pemerintah berencana menetapkan campuran etanol 10 persen (E10) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) terutama di 2027. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kebijakan mandatori ini tidak akan diterapkan pada tahun 2026 karena masih perlu dilakukan penelitian mendalam untuk memastikan efektivitasnya.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah harus membangun pabrik pemproduksi etanol terlebih dahulu untuk mewajibkan pencampuran E10 ke BBM. Pabrik ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk petani yang akan dihubungkan dengan penjualan singkong dan tebu.
"Kita harus mendirikan pabrik etanol dalam negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan," katanya. "E10 adalah upaya kita untuk menekan impor BBM, karena impor bensin banyak dan sebesar 27 juta ton per tahun."
Bahlil juga menyatakan bahwa biodesel 50 persen (B50) dengan solar akan berlaku setidaknya pada periode depan. Namun, ia belum memastikan kapan pemerintah akan menerapkan B50.
Sementara itu, penyelesaian impor bensin yang banyak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Jika berhasil menetapkan campuran etanol dan biodesel 50 persen, maka pemerintah berharap dapat mengurangi angka impor BBM tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah harus membangun pabrik pemproduksi etanol terlebih dahulu untuk mewajibkan pencampuran E10 ke BBM. Pabrik ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk petani yang akan dihubungkan dengan penjualan singkong dan tebu.
"Kita harus mendirikan pabrik etanol dalam negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan," katanya. "E10 adalah upaya kita untuk menekan impor BBM, karena impor bensin banyak dan sebesar 27 juta ton per tahun."
Bahlil juga menyatakan bahwa biodesel 50 persen (B50) dengan solar akan berlaku setidaknya pada periode depan. Namun, ia belum memastikan kapan pemerintah akan menerapkan B50.
Sementara itu, penyelesaian impor bensin yang banyak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Jika berhasil menetapkan campuran etanol dan biodesel 50 persen, maka pemerintah berharap dapat mengurangi angka impor BBM tersebut.