Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seraya menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025), menegaskan bahwa peran bank nasional dalam pembiayaan program hilirisasi belum memberikan dampak signifikan.
Menteri ini yang pertama kali memperkenalkan tentang hal tersebut saat berbicara di acara tersebut. Dia menyebutkan, ada saat kapan pun tidak ada perbankan nasional kita yang menunjang program prioritas pemerintah. Khususnya program hilirisasi yang bertujuan untuk mengubah sumber daya mineral menjadi bentuk energi baru.
Bahlil Lahadalia kemudian menyebutkan, salah satu contoh pendanaan untuk proyek-proyek hilirisasi di Indonesia khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal ini menurut Bahlil, membuat nilai tambah program hilirisasi tidak optimal untuk digunakan di dalam negeri.
"Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi," tandasnya.
Bahlil kemudian menyebutkan bahwa pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Berfungsi sebagai pengelola investasi yang bertujuan agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air.
Saat ini, ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.
Menteri ini yang pertama kali memperkenalkan tentang hal tersebut saat berbicara di acara tersebut. Dia menyebutkan, ada saat kapan pun tidak ada perbankan nasional kita yang menunjang program prioritas pemerintah. Khususnya program hilirisasi yang bertujuan untuk mengubah sumber daya mineral menjadi bentuk energi baru.
Bahlil Lahadalia kemudian menyebutkan, salah satu contoh pendanaan untuk proyek-proyek hilirisasi di Indonesia khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal ini menurut Bahlil, membuat nilai tambah program hilirisasi tidak optimal untuk digunakan di dalam negeri.
"Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi," tandasnya.
Bahlil kemudian menyebutkan bahwa pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Berfungsi sebagai pengelola investasi yang bertujuan agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air.
Saat ini, ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.