Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai satu-satunya yang berhak menilai kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Hal ini dibawah tekanan dari para lembaga survei dan laporan riset yang memberikan skor terendah pada Menteri tersebut.
Dalam beberapa laporan riset, seperti yang dikeluarkan oleh Indostrategi dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bahlil Lahadalia dianggap memiliki kinerja buruk dalam mengelola Kementerian ESDM. Isu lingkungan yang serius merupakan faktor negatif utama dalam kinerjanya.
Laporan Indostrategi menyatakan bahwa kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan, sementara transisi energi bersih dianggap lambat. Serta, tingginya ketergantungan pada batu bara dan tidak adanya peta jalan energi hijau yang jelas.
Sementara itu, survei yang dikeluarkan oleh CELIOS menempatkan Bahlil sebagai Menteri dengan skor tertinggi dalam hal kinerja buruk. Skor tersebut dianggap sangat rendah dan menyebabkan desakan untuk melakukan reshuffle dalam Kabinet.
Dengan mengatakan bahwa hanya Presiden yang berhak menilai kinerja para menteri, Bahlil Lahadalia tampaknya ingin memblokir kritik dari luar pemerintahan.
Dalam beberapa laporan riset, seperti yang dikeluarkan oleh Indostrategi dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bahlil Lahadalia dianggap memiliki kinerja buruk dalam mengelola Kementerian ESDM. Isu lingkungan yang serius merupakan faktor negatif utama dalam kinerjanya.
Laporan Indostrategi menyatakan bahwa kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan, sementara transisi energi bersih dianggap lambat. Serta, tingginya ketergantungan pada batu bara dan tidak adanya peta jalan energi hijau yang jelas.
Sementara itu, survei yang dikeluarkan oleh CELIOS menempatkan Bahlil sebagai Menteri dengan skor tertinggi dalam hal kinerja buruk. Skor tersebut dianggap sangat rendah dan menyebabkan desakan untuk melakukan reshuffle dalam Kabinet.
Dengan mengatakan bahwa hanya Presiden yang berhak menilai kinerja para menteri, Bahlil Lahadalia tampaknya ingin memblokir kritik dari luar pemerintahan.