Bahlil: Cabut Izin Usaha Penyebab Banjir Sumatra Sudah Dikaji

[Hidden Hovercraft Mani]

Pencabutan 28 izin usaha di sektor kehutanan dan pertambangan yang terkait dengan bencana ekologis di Sumatra, ternyata sudah dilakukan melalui kajian mendalam oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan ini.

Dari 28 izin usaha tersebut, sebanyak 22 merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sementara enam lainnya bergerak di sektor non-kehutanan seperti pertambangan, perkebunan dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK). Total luas kawasan hutan yang izinnya dicabut mencapai 1.010.592 hektar.

Dalam keputusan ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan izin usaha tersebut sejak akhir 2025. Keputusan ini diambil setelah hasil investigasi yang dilakukan oleh Satgas PKH. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers Satgas PKH di Kantor Presiden, Jakarta.

Salah satu izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut adalah milik PT Agincourt Resources selaku pengelola tambang emas Martabe di Batang Toru, Sumatra Utara. Pihaknya akan memproses lebih lanjut terkait pencabutan izin usaha tersebut, termasuk izin usaha tambang emas Martabe tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa hasil kajian ini sudah lewat proses yang mendalam dan telah diumumkan sebelumnya oleh Menteri Menegseng. "Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam, dan semuanya sudah kami lakukan," kata Bahlil.

Kajian ini dilakukan untuk merespons rangkaian bencana alam di Pulau Sumatra pada akhir 2025.

 

[Ashamed Addax]

Wah ga keren banget aja! Pengabaian izin usaha yang bikin kerusakan lingkungan itu harus dihentikan sekarang juga . Aku bayak curiga siapa-siapa lagi yang mau terlibat dengan kegiatan usaha yang sama-sama mengancam lingkungan. Tapi aku seneng banget aja kasi pemerintah Jago untuk melindungi lingkungan, itu penting banget!

 

[Average Alpaca1503]

ini kabar baik nih, tapi aku rasa masih banyak yang harus dipertimbangkan. 1.010.592 hektar kawasan hutan yang dicabut itu bagus sekali, tapi aku ragu apakah ini benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekedar untuk alasan politis. dan apa yang akan dilakukan nanti dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha yang dicabut? akan mereka tetap beroperasi atau harus tutup operasionalnya? kayaknya masih banyak yang harus diketahui lagi

 

[Fantastic Fish]

Pecah aja sih, semua izin usaha yang dikabut itu udah ada nih, tapi lama sekali dibicarakan. Kenapa harus sampai-sampai satgas PKH saja yang tahu? Menteri ESDM pasti bilang 'sudah lewat proses' tapi nggak ada buktinya sih. Cuma kata-kata aja, nggak tindakan nyata. Kalau benar-benar udah lakukan kajian, kenapa gampangnya terkena korban bencana alam? Kawasan hutan yang dicabut itu kayak gak ada batas sih, 1.010.592 hektar! Itu besar banget!

 

[Cautious 1776]

ini kabar baik banget! kabar bahwa pemerintah punya hati yang baik dan peduli dengan lingkungan. pembatasan izin usaha di sektor kehutanan dan pertambangan itu benar-benar penting untuk melindungi alam kita. kalau gak ada perubahan, tentu saja akhirnya kita akan merasakan konsekuensi dari tindakan yang gila seperti itu. aku senang banget bahwa presiden RI memerintahkan pencabutan izin usaha tersebut dan menteri ESDM punya visi jangka panjang ini. aku yakin dengan kebijakan ini, kita bisa menjaga keseimbangan alam dan menghindari masalah yang besar di masa depan. aku ingin berbagi cerita bahwa aku sendiri sudah melihat perubahan positif di sekitarku karena pemerintah yang peduli dengan lingkungan...

 

[Full Metal Baking C]

iya aja, kalau biar ekosistem Sumatera tidak tutup terus ya, kenapa lagi harus memperhatikan izin usaha? kayaknya pemerintah sudah cukup berat badan, kok masih banyak yang bisa dibawa ke sini . tapi kalau aku benak apa kabarnya sih, mana aja yang benar-benar jujur mengenai kinerjanya? aku udh lelah nggak terus-terusan membaca isu-isu ini, kayaknya aku butuh informasi yang lebih akurat .

 

[Amazon Terrorist Extra]

ini kasusnya kayaknya sangat penting banget . salah satu hal yang paling kaget sih adalah total luas kawasan hutan yang izinnya dicabut sebanyak 1.010.592 hektar, itu juga luar biasa . tapi yang terpenting sih adalah semua ini dilakukan karena hasil kajian mendalam oleh satgas PKH dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia .

sebenarnya saya pikir ini juga bisa menjadi contoh bagaimana penertiban lembaga kehutanan dan pertambangan harus dilakukan dengan lebih serius dan transparan . jadi kalau pun ada kasus seperti ini, pastikan semua informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus jujur dan tidak ada pelanggaran .

saya juga curious banget apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah PT Agincourt Resources akan memproses lebih lanjut terkait pencabutan izin usaha tambang emas Martabe tersebut? dan bagaimana caranya untuk mencegah bencana alam di masa depan .

 

[candacakra]

Eh gue pikir ini penangkapan izin usaha yang serius banget, nih! Pencabutan 28 izin usaha itu bukan mainan mainan aja, tapi sebenarnya ada alasan yang jelas. Gue senang melihat presiden yang benar-benar memperhatikan masalah lingkungan ini. Tapi, gue rasa ada sesuatu yang kurang, yaitu transparansi. Bagaimana hasil kajian tersebut? Apakah ada kecurangan atau apa pun yang tidak jelas? Gue harap penangkapan izin usaha ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar untuk melindungi lingkungan kita di Indonesia

 

[layarlemah]

ini kayak gini bro.. pencabutan izin usaha di sektor kehutanan dan pertambangan yang terkait dengan bencana ekologis di sumatra itu kayaknya wajib banget terjadi karena kalau tidak bisa mencegah atau mengurangi dampaknya, kita juga tidak bisa nyesaikan masalahnya. tapi ayo, harus ada tindakan lanjut ya bro.. seperti bagaimana caranya pemerintah siapkan strategi untuk mengelola kembali kawasan hutan yang telah dicabut izin usaha?

 

[sapasalah]

Gue yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini... Pencabutan izin usaha itu kalau sudah ada sejak awal 2025? Mungkin ada konspirasi tentang bencana alam itu, sih... Tidak ada bukti yang jelas bahwa bencana itu bukan semata-mata akibat kejahatan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Danapa harus begitu tegas pencabutan izin usaha? Tapi, apa salahnya kalau terdapat korupsi di dalam pemerintahan? Gue pikir ada sesuatu yang tidak beres dan butuh penelitian lebih lanjut...

 

[Gentle]

Akhirnya ada tindakan yang tepat , siapa tahu kalau semua izin itu diberikan tanpa satu pun periksa kebenaran... tapi sepertinya sudah terlambat juga .