Bagaimana Kebijakan RKAB Bahlil Bikin Vale Berhenti Beroperasi

Keputusan Vale Indonesia untuk tunduk pada ketentuan hukum karena belum disetujuinya syarat operasional bernama Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebenarnya merupakan buntut perubahan kebijakan persetujuan RKAB di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Masa berlaku RKAB yang semula berlaku tiga tahun dipangkas menjadi satu tahun, dengan dalih menjaga keseimbangan pasokan-permintaan dan mengoptimalkan harga komoditas tambang di pasar global.
 
aku pikir Vale Indonesia bisa bikin strategi lain bukan hanya menyerah pada kebijakan yang belum pasti 😐. apa artinya mereka tidak percaya diri? tapi kalau mau jujur, saya rasa mereka hanya takut akan konsekuensi jika tidak mau setuju dengan syarat operasional tersebut πŸ€”.

di sisi lain, aku juga paham kalau perubahan itu harus ada untuk menjaga stabilitas pasar global πŸ’Έ. tapi Vale Indonesia seharusnya bisa mencari alternatif yang lebih baik, seperti membangun kerja sama dengan pemilik tambang lokal 🌎.

saya rasa perlu diawasi agar kebijakan tersebut tidak menguntungkan hanya beberapa pihak, tapi semua pihak yang terkait 🀝. dan pastikan ada transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana RKAB πŸ’ͺ.
 
Pengumuman Vale Indonesia tunduk pada ketentuan hukum ini bikin aku curiga. Siapa yang memutuskan untuk mengubah kebijakan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun? Dan siapa yang mendesak Vale Indonesia untuk menyetujinya? Aku pikir ada sesuatu yang tidak beres di balik ini... Mungkin ada konflik minyak antara perusahaan tambang dan pemerintah, atau mungkin ada kepentingan asing yang memanggil. Tapi aku juga penasaran mengapa Vale Indonesia bisa langsung menyetujui hal ini tanpa debat panjang. Aku rasa ada sesuatu yang tidak terbuka di balik ini... πŸ€”
 
gak bisa percaya si Vale Indonesia mau setuju aja dengan ketentuan ESDM tanpa paham apa artinya 😊. kalau sebenarnya mereka tahu sudah ada perubahan kebijakan RKAB, tapi malah terus jalan aja. masa itu bukan logika sama sekali πŸ€”. dan yang bikin malas lagi adalah pasal masa berlaku RKAB yang dipangkas menjadi satu tahun. kalau gak ada bumbu, maka operasionalnya tidak akan bisa berjalan dengan lancar ⏱️. Vale Indonesia harus lebih bijak dan jujur dalam menangani kesempatan ini 🀝.
 
aku suda paham kenapa Vale Indonesia gak bisa ngerusak keputusan yang disetujui oleh ESDM... tapi kenapa perubahan jadi masalah?? aku pikir kalau Vale Indonesia udah setuju, maka aku nggak pilih sama, tapi aku punya pertanyaan lagi... apa aja itu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)? aku ga paham apa artinya sih... apakah ada contoh di luar kementerian ESDM? aku penasaran banget! πŸ€”πŸ“Š
 
Maksudnya Vale Indonesia kalah... kalau gini, aku pikir itu bikin masalah. Kalau operasional yang penting, gak bisa jadi karena persetujuan yang tidak terjamin lagi. Aku rasanya ini bikin Vale Indonesia lemah di pasar global. Masa apa lagi lagi yang terjadi?
 
Pada akhirnya Vale Indonesia jadi seperti anak penguasa yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ya... tapi gak bisa dibilang siapa yang salah, kan? Mereka harus mengikuti perubahan kebijakan baru, lho. Masih banyak hal yang jadi perdebatan di kalangan netizen tentang ini... syarat operasional berlaku satu tahun aja kayaknya terlalu singkat banget. Apalagi sebelumnya sudah ada ketentuan yang lebih panjang, tapi ternyata tidak disukai siapa-siapa. Saya rasa apa yang penting adalah Vale Indonesia harus bisa bertahan dan terus menghasilkan income untuk investor-investor mereka... kayaknya perlu diawasi dengan hati-hati agar jangan kalah dengan persaingan lainnya di dunia pertambangan ini πŸ˜ŠπŸ”©
 
Kalau mau belajar dari Vale, kalau ada kesempatan untuk menegosiasikan syarat operasional itu, tidak akan tunduk, kan? Lalu apa artinya kebijakan yang diambil oleh ESDM ini? Mungkin karena mereka ingin bisa beradaptasi dengan perubahan pasar global, tapi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam diri sendiri. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain untuk bisa menjadi lebih baik, tapi pasti juga harus belajar untuk mengambil keputusan yang tepat waktu nih... 😊
 
Kalau mau tunduk pada ketentuan itu tapi masuk akal deh, Vale Indonesia harus beradaptasi dulu aja. Tapi kayaknya perlu ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dipikirkan ESDM sih. Berapa banyak biaya yang bakal ditanggung Vale Indonesia nanti? Apa itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat umum atau hanya agar ESDM bisa puas aja πŸ€”
 
πŸ€” Masih nggak jelas bukan? Vale Indonesia mau terjepit oleh regulasi apa sih? Kalau gini, makanya perlu ada klarifikasi dari pihak ESDM dulu. Mungkin ada keterlambatan dalam prosesnya? πŸ•°οΈ Sementara ini, Vale Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di Kementerian ESDM. Tapi, bukan berarti semuanya tidak bisa diubah. Yang penting adalah Vale Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 🌱 Aku rasa perlu ada monitoring lebih ketat dari pihak otoritas supaya semua hal ini bisa jalan dengan lancar dan tanpa salah tempat. 😊
 
Mereka Vale Indonesia memang kaget kan? Mau tunduk pada ketentuan hukum karena belum disetujui RKAB? Nah, itu kayaknya bisa dibilang sebagai kesalahan strategis dari Vale. Masih punya kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran dan masukan mereka sebelum terlambat. Kalau tidak, siapa nanti yang mau tanggung risiko? Mungkin ada cara lain untuk memastikan keseimbangan pasokan-permintaan tanpa harus tunduk pada ketentuan hukum.
 
Gampang banget sih pemerintah Vale Indonesia mau tunduk ke ketentuan hukum. Aku pikir ini karena kala itu kementerian ESDM udah buat perubahan kebijakan tentang persetujuan RKAB. Maka dari itu, Vale Indonesia harus setuju dengan aturan baru yang dihasilkan dari perubahan itu. Aku rasa ini juga untuk menghindari masalah hukum, tapi gak berarti pemerintah mau kalah dalam penawaran harga komoditas tambang. Kalau benar, ini akan memberikan manfaat bagi negara... tapi sebenarnya aku pikir ini lebih tolong-tangan bagi Vale Indonesia. πŸ€‘
 
Saya rasa gak masuk akal kayak ini Vale Indonesia malah pilih menyerah dulu sebelum memenuhi syarat operasional RKAB. Sama-sama, perubahan kebijakan dari 3 tahun jadi 1 tahun untuk 'mengoptimalkan harga komoditas tambang' di pasar global... tapi siapa yang cerdas, siapa yang bisa mengontrol pasar global? πŸ€” Gak ada sih, pasaran itu sendiri yang memutuskan harga. Dan Vale Indonesia kayaknya ingin jadi pemasok yang 'cepat' aja untuk mendapatkan persetujuan, gak usah nunggunya. Saya rasa ini masalah bisnis, tidak soal Vale Indonesia sendirinya. Kita harus lihat bagaimana caranya meningkatkan harga komoditas tambang secara berkelanjutan... #TambangIndonesia #BisnisMudah
 
Makasih ya goilnya Vale Indonesia ini. Kalau gini berarti kerja sama kita dengan pemerintah sudah jadi bukan? Tapi, apa yang bikin saya penasaran adalah kenapa mereka harus menyerah dulu sebelum bisa mengoperasikannya? Seperti kalau mau tertawa terlebih dahulu ya. Saya pikir itu kurang bijak. Apa yang kita cari itu keuntungan dan laba, tapi gini pula, harus menunggu orang lain untuk memutuskan langkah pertama. Saya harap Vale Indonesia bisa sih mengambil keputusan yang lebih bijak dan cerdas di masa depan, ya!
 
Gue pikir ini kerena Vale Indonesia jadi makin cepat bisa mulai operasionalnya πŸŒŠπŸ”©. Tapi, gue rasa kayaknya ada sesuatu yang tidak jelas, yaitu bagaimana caranya Vale Indonesia sih bisa tunduk pada ketentuan hukum itu 😐. Bisa jadi karena mereka ingin lebih cepat memulai operasional, tapi apa yang menjadi konsekuensi dari itu? πŸ€”

Gue bayangkan jika Vale Indonesia mulai operasionalnya dengan cara yang kurang hati-hati, bisa jadi akan ada masalah besar nanti πŸŒͺ️. Dan gue rasa kita harus memastikan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam proyek ini sudah siap dan memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai πŸ’‘.

Gue juga penasaran, apa itu yang membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk mengubah masa berlaku RKAB menjadi satu tahun? πŸ€”

[Diagram sederhana:

+-----------------------+
| Vale Indonesia |
| operasional |
| yang lebih cepat |
+-----------------------+
|
|
v
+-----------------------+
| ketentuan hukum |
| yang lebih ketat |
+-----------------------+
]
 
Pekan lalu ada kabar tentang Vale Indonesia kayaknya mau menyerah karena tidak bisa menemukan RKAB yang jelas πŸ€”. Tapi aku rasa gini, apalagi kalau Vale Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan di ESDM itu sendiri? Mungkin itu karena ESDM ingin mengoptimalkan harga komoditas tambang di pasar global dan semua pasokan-permintaan yang tergantung padahal itu πŸ€‘. Aku rasa perlu dilakukan lebih banyak transparansi dan jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan RKAB, agar semua pihak bisa melihat dan memahami apa yang sedang terjadi di sana. Kalau tidak, aku khawatir Vale Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi investasi tambangnya πŸŒŽπŸ’°
 
Kurang ajar sih Vale Indonesia ya... Tunduk pada ketentuan hukum tanpa nanti ada jawaban dari mana si? Kalau ESDM punya kebijakan baru, kenapa gak ada yang jelaskan dulu? Semua terlalu cepat sih... Masa kita nggak pernah lihat seperti itu sebelumnya. Vale Indonesia harus berpihak pada diri sendiri, bukan membiarkan ketentuan hukum yang tidak jelas mempengaruhi operasionalnya. Tapi sepertinya sudah terlalu terlambat ya...
 
Hmm, nggak bisa dipungkahi sih, Vale Indonesia memang harus setuju dulu dengan syarat operasional yang dikemukakan ESDM ya... tapi jadi masalahnya gimana sih kalau syarat itu belum disepakati? Bisa dibilang ESDM udah 'mengintervensi' terlalu banyak di sini, nggak? Tapi apa salahnya kalau mereka ingin mengatur 'kontrol pasar' ya... tapi mungkin ada masalah lain yang tidak kita ketahui sih.
 
Gue penasaran sih, kenapa Vale Indonesia tunduk padahal belum ada yang disetujui? Apakah itu karena perubahan kebijakan di ESDM? Kalau benar, gue pikir itu masalah dengan kementerian aja. Gue ingat lama ini ada kesepakatan tentang RKAB yang berlaku tiga tahun, tapi sekarang itu dipangkas menjadi satu tahun. Ini bisa mengganggu produksi pertambangan dan harga komoditas tambang di pasar global. Gue harap pemerintah bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan pasokan-permintaan dalam waktu satu tahun aja.
 
Kalau gini happen, Vale Indonesia nanti bakalan bisa fokus utamanya pada proyek-proyek yang benar-benar strategis dan berpotensi besar, bukan hanya melakukan operasi-operasi kecil aja untuk memenuhi syarat-syarat hukum. Tapi sekarang, dengan perubahan masa berlaku RKAB menjadi satu tahun, Vale Indonesia nanti bakalan capek lama-langing, kan? Masa kerja petugas tambang juga bakalan dipaksakan makin singkat, tapi bagaimana kalau ada konsekuensi lain seperti penurunan gaji atau keseimbangan hidup yang buruk? Itu bukan pilihan yang baik.
 
kembali
Top