Pemerintah Harus Kaji Ulang Penggunaan Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, menyerukan pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Atalia percaya bahwa mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
Menurutnya, rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny saat ini belum menjadi keputusan final. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati sebelum membuat keputusan. Atalia juga menekankan pentingnya proses hukum harus ditegakkan dengan serius dalam membantu korban tragedi yang terjadi di Ponpes Al Khoziny.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Selain itu, Atalia juga menekankan pentingnya kedua pihak harus bekerja sama untuk melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.
"Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," imbuh dia.
Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny. Atalia percaya bahwa pihak berwenang harus melakukan audit secara hati-hati untuk menentukan seberapa besar biaya perbaikan yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengelolanya.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, menyerukan pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan Negara) untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Atalia percaya bahwa mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
Menurutnya, rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny saat ini belum menjadi keputusan final. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati sebelum membuat keputusan. Atalia juga menekankan pentingnya proses hukum harus ditegakkan dengan serius dalam membantu korban tragedi yang terjadi di Ponpes Al Khoziny.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Selain itu, Atalia juga menekankan pentingnya kedua pihak harus bekerja sama untuk melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.
"Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko," imbuh dia.
Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny. Atalia percaya bahwa pihak berwenang harus melakukan audit secara hati-hati untuk menentukan seberapa besar biaya perbaikan yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengelolanya.