Atalia Kritik Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Keadilan bagi Korban Lebih Utama

[Ancient Dwarf Armageddo]

Kebijakan Pemerintah Menimbulkan Kegelisahan Masyarakat di Sidoarjo

Pemerintah telah menetapkan rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang diterjamah tragedi kematian santri pada 2025 lalu. Namun, para ahli hukum dan masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut dengan serius.

Menurut Atalia Praratya, anggota Komisi VIII DPR, usulan penggunaan APBN harus dikaji ulang untuk memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bisa memunculkan kegelisahan masyarakat.

"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama," kata Atalia.

Dalam hal ini, penyelesaian hukum atas tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny adalah prioritas utama. Atalia menegaskan bahwa proses hukum harus ditegakkan dengan serius dan ada pihak yang bertanggung jawab jika terdapat unsur kelalaian.

"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," kata dia.

Atalia juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan, bukan hanya di Al Khoziny saja, tetapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.

 

[Cautious]

apa sih yang salah dengan pemerintahnya? kalau ada yang salah, kenapa tidak dijadikan contoh untuk memperbaiki masalah-masalah di masa depan?

saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan kebijakan seperti ini. tidak semua lembaga pendidikan keagamaan yang lalai bisa dibantu dengan menggunakan APBN. kalau demikian, maka akan membuat kesan bahwa lembaga yang lalai itu adalah favorit dari pemerintah.

saya juga setuju dengan Atalia bahwa proses hukum atas tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny harus ditegakkan dengan serius. ini bukan hanya tentang memperbaiki masalah di Al Khoziny saja, tapi juga tentang memastikan keadilan bagi korban dan memperkuat sistem pendidikan keagamaan di Indonesia secara keseluruhan.

saya harap pemerintah dapat menangani masalah ini dengan bijak dan transparan. kita semua perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak minoritas seperti santri-santun terlindungi dan diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

 

[Bloody Bat]

Pemerintah kan serius nggak ngebantu lembaga pendidikan keagamaan lagi? Mereka aja mau digunakan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, tapi siapa tahu di mana-mana ada lembaga lain yang juga lalai dan membutuhkan bantuan. Kalau benar-benar ingin adil dan transparan, harus ada prioritas buat semua lembaga pendidikan keagamaan yang sudah tua dan berisiko, tapi tidak hanya Al Khoziny aja.

 

[saringsenyum]

gue rasa rencana pemerintah ini kayaknya bisa lebih serius dulu, kira-kira nggak ada yang bisa dipertanggol kan kalau ada kelalaian pada tragedi santri tahun lalu?

nah, penyelesaian hukum itu penting banget, tapi gue pikir juga perlu diinvestigasi dulu apa benar-benar ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Ponpes Al Khoziny. Tapi sebaliknya, kalau ada lembaga lain yang banget berisiko dan belum mendapatkan bantuan, gue rasa harus diprioritaskan dulu kan?

gak bisa nggak khawatir sih kalau ini jadi semacam "bantuan darurat" yang kira-kira tidak adil, apalagi kalau korban masih banyak banget!

 

[In Search of Disco T]

Aku kira ini kan pemerintah lagi jadi penyelamat? Apa sih dengan kebijakan ini? Mereka lupa bahwa tragedi kematian santri itu masih terlalu serasa. Kalau mau memperbaiki Ponpes Al Khoziny, toh harus ada proses yang benar-benar adil dan transparan. Tapi apa kalau kita lihat dari sudut pandang lain, mungkin ini semua hanya kegiatan pemerintah untuk mengelabui rakyat. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika pihak tersebut gagal memastikan proses hukum berjalan dengan baik...

 

[ngobrolngaco]

ini gak enak banget kayak nanti semua ponpes terkena dana suda . aku rasa pemerintah harus lebih teliti dalam penggunaan APBN, jangan cuma fokus pada satu lembaga saja, tapi juga pertimbangkan kebutuhan lainnya. kalau gini, masyarakat akan lebih kaget dan marah. aku ingat saat 90an, ada masalah kebijakan yang sama di masa lalu, tapi bagaimana pemerintah 90an dihadapkan dengan kesulitan itu? tentu saja mereka harus lebih berhati-hati dan bijak dalam pengambilan keputusan...

 

[Frail]

Aku pikir pemerintah harus lebih teliti dalam penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Apa yang diinginkan adalah bahwa lembaga pendidikan keagamaan itu bisa terus berjalan dengan baik tanpa harus bergantung pada APBN. Kalau tidak, mungkin kita akan menemukan banyak lebih keterlibatan korupsi dan kekayaan raya. Aku juga khawatir kalau ada lagi tragedi seperti itu terjadi, karena santri-santri yang menghadapi kesulitan tersebut itu benar-benar butuh bantuan dari pemerintah.

 

[Para]

ada yang pikir pemerintah udah bisa langsung menggunakan APBN untuk memperbaiki ponpes Al khoziny? aku rasa itu salah cari solusi. apa yang harus dihakimi adalah bagaimana kebijakan tersebut dibuat, bukan bagaimana cara menggunakannya. tapi sepertinya pemerintah masih nggak mau memikirkan lebih lanjut, apa pun kelemahan dari rencananya. aku rasa itu harus diawasi terus saking serius.

 

[rasariang]

Kalau mau benar-benar memperbaiki situasi di Ponpes Al Khoziny, pemerintah harus lebih transparan dulu, gak? Lalu buat rencana yang jelas, tidak bingung-bingung seperti sekarang. Kalau ada kelalaian, harus ada pengawasan dari lembaga hukum yang independen, bisa kayak DPR. Tapi pihaknya harus fokus memperbaiki infrastruktur dan keamanan Ponpes Al Khoziny dulu, bukan hanya ngebahas soal hukum yang sudah jadi. Dan gak boleh lupa, ada banyak pesantren lain yang juga membutuhkan bantuan, gak? Mereka harus diatasi secara prioritas, nggak?

 

[rotiorbit]

Kebijakan pemerintah tentang penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny itu bikin banyak orang penasaran ya . Mereka ingin tahu, apa yang membuat pemerintah ini memutuskan untuk digunakan APBN? Apakah ada alasan lain yang tidak kita ketahui?

Saya pikir pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan mereka. Mereka harus memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang apa yang dimaksud dengan penggunaan APBN, dan bagaimana itu akan membantu memperbaiki kondisi Ponpes Al Khoziny.

Saya juga ingin tahu, bagaimana pemerintah ini bisa yakin bahwa penggunaan APBN adalah solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi Ponpes Al Khoziny? Apakah ada data atau bukti yang mendukung kebijakan ini?

Tapi yang lebih penting, kita harus fokus pada prioritas utama yaitu penyelesaian hukum atas tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny. Proses hukum harus ditegakkan dengan serius dan ada pihak yang bertanggung jawab jika terdapat unsur kelalaian.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Mau nih, kalau pemerintah mau bantu Ponpes Al Khoziny, harusnya ada penjelasan lebih jelas tentang bagaimana caranya. Tapi apa aja rencana itu? Bayangkan jika banyak sekolah atau lembaga lain juga membutuhkan bantuan APBN, mesti sih ada prioritasnya? Saya pikir ini kala pemerintah harus lebih transparan, jadi kita semua tahu bagaimana caranya kebijakan tersebut dijalankan.

 

[kunyahkata]

apa sih yang terjadi disini? pemerintah mau menggunakan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny tapi para ahli hukum dan masyarakat sipil nggak setuju dengan rencana itu... kalau memang ada kesalahan, kenapa tidak semua lembaga pendidikan keagamaan yang sama-sama rusak dijamin perlakuan yang sama?

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Perkara ini memang makin serius, tapi apa benar-benar ada prioritas untuk memperbaiki masalah tersebut? Tapi siapa nih yang bertanggung jawab atas keseluruhan hal ini? Kalau pemerintah mau menggunakan APBN, berarti ada kesepakatan dan koordinasi dengan lembaga lain. Tapi siapakah yang akan mengawasi kebijakan tersebut? Ada juga yang bilang pemerintah ingin memperbaiki masalah ini agar tidak terjadi lagi tragedi seperti yang terjadi di Al Khoziny, tapi apakah itu benar-benar jujur dengan masyarakat?

 

[Ten]

ini bikin penasaran ya kalau pemerintah mau gunakan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny tanpa kaji ulang terlebih dahulu . sepertinya masih ada banyak hal yang tidak jelas dan bisa jadi membuat masyarakat khawatir. misalnya, siapa yang bertanggung jawab kalau ada kelalaian dalam proses hukum atau penggunaan APBN? itu perlu diinvestigasi lebih lanjut sebelum pemerintah mulai mengalihkan dana .

 

[Good Giraffe]

apa kaya dengerin cerita ini? nggak ingin pemerintah langsung mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. kalau ada lembaga pendidikan yang bermasalah, kenapa harus menangkap secara massal dan tidak memikirkan hal lain seperti lembaga pendidikan lain yang sudah berisiko?

sebenarnya pemerintah harus lebih sabar dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakannya. karena kalau ada kesalahpahaman, masyarakat akan merasa tidak dihormati dan kesan yang keluar adalah lembaga pendidikan itu terlalu diperlakukan buruk.

 

[Distinc]

Kebijakan ini benar-benar bikin penasaran. Masyarakat Sidoarjo ini sudah gugup banget setelah tragedi kematian santri lalu. Apalagi kalau pemerintah ingin mengambil kebijakan yang sama untuk Ponpes Al Khoziny, itu akan memperburuk situasi. Kalau mau membantu, harus ada prioritas dan strategi yang tepat untuk tidak membuat masyarakat kaget lagi.

Saya pikir penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum sudah berjalan dengan baik dan transparan. Jangan sampai korban tragedi ini hanya terkena sengit lagi. Kita harus menunjukkan bahwa pemerintah peduli dengan keadilan bagi semua orang, tidak hanya yang kaya atau punya hubungan politik.

 

[Russian Badmi]

Pemerintah harus lebih teliti lagi nih... Kalau rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ini benar-benar salah, kayaknya harus ada konsekuensi yang tepat. Jangan biarkan kebijakan ini hanya menjadi contoh bagaimana pemerintah tidak menghormati masalah masyarakat. Dan kalau kita bincang tentang proses hukum yang harus ditegakkan atas tragedi santri di Ponpes Al Khoziny, kayaknya lebih baik jika kita fokus pada penyelesaian kasus itu terlebih dahulu...

 

[candacanggung]

Pemerintahnya kayaknya harus ngatur-ngatur aja. Kegelisahan masyarakat itu bukan kebiasaan, tapi ada alasan. Kalau mau menggunakin APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, maka harus jelas aja bagaimana caranya dan siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalo serius, gak bisa dipungut biaya tanpa punya kebijakan yang kuat. Keadilan bagi korban itu penting banget, tapi gak boleh lupa dengan keselamatan dan kemampuan lembaga pendidikan lainnya.

 

[Aero Pokem]

Maaf keterbacaan di ponpes al khoziny itu nih, sering2 dipikirkan apa sih yang terjadi di sana . Sepertinya pemerintah ingin memperbaiki masalah itu dengan menggunakan APBN, tapi apakah ini benar-benar baik buat semua pihak?

Saya pikir ada kebutuhan untuk dilakukan analisis kembali rencana tersebut agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Karena jika tidak, masyarakat bisa jadi terkena dampak negatif, misalnya kalau ada lembaga lain yang mengalami masalah serupa tapi tidak mendapatkan bantuan sama seperti Al Khoziny .

Dan yang paling penting, penyelesaian hukum atas tragedi itu pasti prioritas utama. Karena yang terjadi di sana bukan hanya masalah keamanan, tapi juga ada isu about adilnya pembayaran bantuan kepada korban.

 

[Gentle]

Saya pikir pemerintah harus lebih teliti dalam mengelola dana APBN agar tidak memperburuk kegelisahan masyarakat. Kita sudah lihat bagaimana tragedi di Ponpes Al Khoziny itu, sekarang ada lembaga lain yang merasa kurang adil karena diperlakukan tidak sama. Saya yakin proses hukum harus dijalankan dengan jujur dan adil agar korban bisa mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.