Pemerintah Dikritik untuk Revisi Rencana Penggunaan APBN untuk Ponpes Al Khoziny
Keadilan bagi korban seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurut Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya, pemerintah harus mengkaji ulang rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Bisnis Lainnya
Atalia menilai bahwa usulan penggunaan APBN ini bisa berujung pada kecemburuan sosial, sehingga perlu dikaji ulang dengan serius. Ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang tepat dan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban.
"Keadilan bagi korban lebih utama," kata Atalia saat ditemui wartawan. "Negara harus melindungi santri tanpa terkecuali atau tidak hanya santri Ponpes di Sidoarjo tersebut saja."
Menteri Pendidikan dan Kompas Anak Bangsa (Kemenpareng) Nadiem Asyraf yang baru-baru ini mengumumkan rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki ponpes Al Khoziny, Atalia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih teliti dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat," katanya. "Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadat, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama."
Atalia juga menekankan pentingnya penyelesaian hukum yang tepat untuk tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny. "Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.
Dengan demikian, Atalia berharap pemerintah dapat menangani masalah tersebut dengan lebih bijak dan memberikan keadilan bagi korban.
Keadilan bagi korban seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelesaian tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Menurut Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya, pemerintah harus mengkaji ulang rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Bisnis Lainnya
Atalia menilai bahwa usulan penggunaan APBN ini bisa berujung pada kecemburuan sosial, sehingga perlu dikaji ulang dengan serius. Ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang tepat dan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban.
"Keadilan bagi korban lebih utama," kata Atalia saat ditemui wartawan. "Negara harus melindungi santri tanpa terkecuali atau tidak hanya santri Ponpes di Sidoarjo tersebut saja."
Menteri Pendidikan dan Kompas Anak Bangsa (Kemenpareng) Nadiem Asyraf yang baru-baru ini mengumumkan rencana penggunaan APBN untuk memperbaiki ponpes Al Khoziny, Atalia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih teliti dalam penyelesaian masalah tersebut.
"Saya memahami kegelisahan masyarakat," katanya. "Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadat, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama."
Atalia juga menekankan pentingnya penyelesaian hukum yang tepat untuk tragedi yang menewaskan ratusan santri di Ponpes Al Khoziny. "Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.
Dengan demikian, Atalia berharap pemerintah dapat menangani masalah tersebut dengan lebih bijak dan memberikan keadilan bagi korban.