Ponpes Al Khoziny: Masa depan lembaga tersebut terancam karena rencana penggunaan APBN
Rencana penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan parlemen. Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menyatakan bahwa usulan ini perlu dikaji ulang dengan serius untuk menghindari kecemburuan sosial.
Menurut Atalia, rencana tersebut bisa menjadi penyebab kegelisahan masyarakat, terutama jika dipandang dari perspektif santri yang telah menimpa tragedi pada bulan Juli ini. Kegelisahan ini tidak hanya terkait dengan Ponpes Al Khoziny sendiri, tetapi juga dengan banyak sekolah dan lembaga pendidikan agama lain yang mengalami musibah.
Atalia berpendapat bahwa proses hukum harus ditegakkan dengan serius dalam menangani tragedi ini. Ia menyatakan bahwa jika ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab dan diwajarkan keadilan bagi korban. "Keadilan bagi korban lebih utama," kata dia.
Sementara itu, Atalia juga menekankan pentingnya negara melindungi santri tanpa terkecuali atau tidak hanya di Ponpes Al Khoziny saja. Dia berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan, bukan hanya di satu lembaga saja.
Dengan demikian, Atalia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggunaan APBN tersebut dengan serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Rencana penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan parlemen. Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menyatakan bahwa usulan ini perlu dikaji ulang dengan serius untuk menghindari kecemburuan sosial.
Menurut Atalia, rencana tersebut bisa menjadi penyebab kegelisahan masyarakat, terutama jika dipandang dari perspektif santri yang telah menimpa tragedi pada bulan Juli ini. Kegelisahan ini tidak hanya terkait dengan Ponpes Al Khoziny sendiri, tetapi juga dengan banyak sekolah dan lembaga pendidikan agama lain yang mengalami musibah.
Atalia berpendapat bahwa proses hukum harus ditegakkan dengan serius dalam menangani tragedi ini. Ia menyatakan bahwa jika ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab dan diwajarkan keadilan bagi korban. "Keadilan bagi korban lebih utama," kata dia.
Sementara itu, Atalia juga menekankan pentingnya negara melindungi santri tanpa terkecuali atau tidak hanya di Ponpes Al Khoziny saja. Dia berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan, bukan hanya di satu lembaga saja.
Dengan demikian, Atalia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggunaan APBN tersebut dengan serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.