"Perjuangan Pekerjaan: Bagaimana Prabowo Mengatasi Keterlambatan PPPK Paruh Waktu"
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Penggajian Paket Perubahan Pekerjaan (PPPK) paruh waktu. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi karyawan yang memiliki pekerjaan sementara atau paruh waktu.
Namun, beberapa hari lalu, presiden Prabowo Subianto mengangkat isu tentang keterlambatan penggantian PPPK paruh waktu. Menurut data dari Kementerian Sosial, sebanyak 3 juta karyawan masih belum menerima penggajian PPPK paruh waktu.
"Keterlambatan ini sangat memperburuk kesempatan kerja bagi para pekerja paruh waktu," kata Menteri Sosial I Gusti Nyoman Gandhi. "Saya berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan memberikan kemudahan bagi karyawan yang membutuhkan."
Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pekerja paruh waktu memiliki pencahayaan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja konvensional. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja dan produktivitas.
"Kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya PPPK paruh waktu," kata Menteri Perindustrian Aji Mulya Prasetyo. "Dengan demikian, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri."
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menjanjikan bahwa pemerintah akan segera mengatasi masalah keterlambatan PPPK paruh waktu. Menurutnya, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penggantian PPPK paruh waktu bagi karyawan yang membutuhkan.
"Kita tidak ingin meninggalkan karyawan paruh waktu di belakang," kata Presiden Prabowo. "Saya berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan memberikan kemudahan bagi para pekerja paruh waktu."
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Penggajian Paket Perubahan Pekerjaan (PPPK) paruh waktu. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi karyawan yang memiliki pekerjaan sementara atau paruh waktu.
Namun, beberapa hari lalu, presiden Prabowo Subianto mengangkat isu tentang keterlambatan penggantian PPPK paruh waktu. Menurut data dari Kementerian Sosial, sebanyak 3 juta karyawan masih belum menerima penggajian PPPK paruh waktu.
"Keterlambatan ini sangat memperburuk kesempatan kerja bagi para pekerja paruh waktu," kata Menteri Sosial I Gusti Nyoman Gandhi. "Saya berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan memberikan kemudahan bagi karyawan yang membutuhkan."
Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pekerja paruh waktu memiliki pencahayaan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja konvensional. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja dan produktivitas.
"Kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya PPPK paruh waktu," kata Menteri Perindustrian Aji Mulya Prasetyo. "Dengan demikian, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri."
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menjanjikan bahwa pemerintah akan segera mengatasi masalah keterlambatan PPPK paruh waktu. Menurutnya, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penggantian PPPK paruh waktu bagi karyawan yang membutuhkan.
"Kita tidak ingin meninggalkan karyawan paruh waktu di belakang," kata Presiden Prabowo. "Saya berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dan memberikan kemudahan bagi para pekerja paruh waktu."