Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta KPK untuk mengawasi program rusun subsidi. Menurut Ara, pengawalan dan pengawasan ini akan membuat program Rusun Subsidi dapat berjalan sesuai dengan aturan.
Ara juga meminta pihak KPK untuk menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan dilakukan Kementerian PKP sebagai persiapan pelaksanaan program Rusun Subsidi. Selain itu, Ara juga memohon narasumber dari KPK untuk membantu dalam penggunaan anggaran.
Ara menyebut bahwa tidak banyak kementerian yang mengalami kenaikan anggaran hingga 100%. Sebabnya, kata dia, KPK perlu terlibat dalam fungsi pengawasan terkait pelaksanaan setiap program di Kementerian PKP. "Jadi <em>concern</em> kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap," imbuhnya.
Ara juga menyebut bahwa program Rusun Subsidi memiliki anggaran sebesar Rp 165,2 Triliun. Program ini terdiri dari KUR Perumahan yang mencakup Rp 130 triliun, rumah subsidi dengan tapak yang berharga Rp 350 ribu, dan lain-lain.
Ara menyatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, kepastian hukum dari KPK atas lahan Meikarta akan menjadi napas lega bagi masyarakat, pihak perbankan, dan pengembang Rusun Subsidi nantinya.
Ara juga meminta pihak KPK untuk menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan dilakukan Kementerian PKP sebagai persiapan pelaksanaan program Rusun Subsidi. Selain itu, Ara juga memohon narasumber dari KPK untuk membantu dalam penggunaan anggaran.
Ara menyebut bahwa tidak banyak kementerian yang mengalami kenaikan anggaran hingga 100%. Sebabnya, kata dia, KPK perlu terlibat dalam fungsi pengawasan terkait pelaksanaan setiap program di Kementerian PKP. "Jadi <em>concern</em> kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap," imbuhnya.
Ara juga menyebut bahwa program Rusun Subsidi memiliki anggaran sebesar Rp 165,2 Triliun. Program ini terdiri dari KUR Perumahan yang mencakup Rp 130 triliun, rumah subsidi dengan tapak yang berharga Rp 350 ribu, dan lain-lain.
Ara menyatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, kepastian hukum dari KPK atas lahan Meikarta akan menjadi napas lega bagi masyarakat, pihak perbankan, dan pengembang Rusun Subsidi nantinya.