Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Donald Trump sebenarnya adalah lembaga pengawas pembangunan kembali wilayah Gaza, namun rancangan piagam baru ini menyiratkan kewenangan lebih luas daripada persoalan Gaza saja. Lembaga ini bernama Board of Peace Gaza dan bertugas untuk meningkatkan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta menjamin perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Rancangan piagam ini mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian memiliki tugas utama "melakukan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional". Trump sebagai ketua berwenang untuk membuat, memodifikasi atau membubarkan entitas di bawah lembaga ini jika diperlukan. Selain itu, Trump juga diberikan kewenangan untuk menentukan anggota dewan eksekutif lembaga ini dan memiliki masa tugas dua tahun dengan opsi pemecatan dari dirinya sendiri.
Terdapat kritik atas rancangan piagam ini, di mana menurut Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, aturan dalam rancangan piagam "tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis". Sementara itu, Khaled Elgindy, peneliti senior Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan bahwa Dewan Perdamaian ini justru lebih terlihat sebagai upaya Trump membuat lembaga tandingan PBB.
Rancangan piagam ini mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian memiliki tugas utama "melakukan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional". Trump sebagai ketua berwenang untuk membuat, memodifikasi atau membubarkan entitas di bawah lembaga ini jika diperlukan. Selain itu, Trump juga diberikan kewenangan untuk menentukan anggota dewan eksekutif lembaga ini dan memiliki masa tugas dua tahun dengan opsi pemecatan dari dirinya sendiri.
Terdapat kritik atas rancangan piagam ini, di mana menurut Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, aturan dalam rancangan piagam "tidak sesuai dengan komitmen internasional Prancis". Sementara itu, Khaled Elgindy, peneliti senior Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan bahwa Dewan Perdamaian ini justru lebih terlihat sebagai upaya Trump membuat lembaga tandingan PBB.