Rumor Berkesinari tentang Akses Listrik Bebas bagi Warga Pedesaan
Kontroversi terkait penagihan listrik terus berkecamuk di kalangan warga pedesaan Indonesia, meskipun pihak pemerintah setuju bahwa tidak ada kebijakan untuk memberikan listrik gratis secara umum.
Menurut sumber-sumber yang tidak ingin diberi identitas, Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan "token listrik" sebagai bentuk bantuan bagi warga pedesaan yang terkena dampak krisis energi pascapanas. Hal ini disebutkan bahwa token tersebut akan dihentikan pada bulan Oktober 2025, namun kebijakan ini tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) mengakui bahwa krisis energi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama bagi warga pedesaan. Namun, mereka juga menekankan bahwa solusi tidak hanya bergantung pada memberikan listrik gratis, melainkan juga pada peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pembangunan infrastruktur.
"Mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan adalah salah satu prioritas kita," kata seorang pejabat di Kementerian ESDM. "Namun, ini tidak berarti kita akan memberikan listrik gratis secara universal."
Kontroversi terkait penagihan listrik terus berkecamuk di kalangan warga pedesaan Indonesia, meskipun pihak pemerintah setuju bahwa tidak ada kebijakan untuk memberikan listrik gratis secara umum.
Menurut sumber-sumber yang tidak ingin diberi identitas, Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan "token listrik" sebagai bentuk bantuan bagi warga pedesaan yang terkena dampak krisis energi pascapanas. Hal ini disebutkan bahwa token tersebut akan dihentikan pada bulan Oktober 2025, namun kebijakan ini tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) mengakui bahwa krisis energi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama bagi warga pedesaan. Namun, mereka juga menekankan bahwa solusi tidak hanya bergantung pada memberikan listrik gratis, melainkan juga pada peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pembangunan infrastruktur.
"Mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan adalah salah satu prioritas kita," kata seorang pejabat di Kementerian ESDM. "Namun, ini tidak berarti kita akan memberikan listrik gratis secara universal."