Ada penyelewengan traktor gratis yang melibatkan staf Kementerian Pertanian dan pengusaha. Penyelenggutan ini dilakukan di 99 lokasi di seluruh Indonesia, dengan biaya ratusan juta rupiah per unit traktor. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, praktik penyelewengan ini sangat parah dan dapat membawa dampak besar bagi petani yang membutuhkan bantuan traktor gratis.
Dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Amran mengungkapkan bahwa laporan tentang pungutan liar ini diterima melalui program Lapor Pak Amran. Laporan tersebut menunjukkan nilai pungutan yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per unit traktor.
"Jangan boleh nipu-nipu petani," kata Amran. "Traktor diambil, suruh bayar Rp100 juta, Rp50 juta. Satu alat, satu traktor."
Dalam kasus ini, pelaku penyelenggutan traktor gratis adalah staf Kementerian Pertanian dan pengusaha yang merupakan orang keempat dalam rantai pasokan. Mereka dapat meraup keuntungan hingga Rp600 juta untuk setiap titik.
Untuk menghadapi kasus ini, pihaknya telah mengambil tindakan tegas. Berkas kasus telah diserahkan ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti, dan pegawai Kementerian Pertanian yang terlibat juga telah dipecat.
"Dan ada pegawai kementerian. Diberhentikan dulu. Terbukti. Dan kami, Satgas, langsung tindaklanjuti," kata Amran.
Dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Amran mengungkapkan bahwa laporan tentang pungutan liar ini diterima melalui program Lapor Pak Amran. Laporan tersebut menunjukkan nilai pungutan yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per unit traktor.
"Jangan boleh nipu-nipu petani," kata Amran. "Traktor diambil, suruh bayar Rp100 juta, Rp50 juta. Satu alat, satu traktor."
Dalam kasus ini, pelaku penyelenggutan traktor gratis adalah staf Kementerian Pertanian dan pengusaha yang merupakan orang keempat dalam rantai pasokan. Mereka dapat meraup keuntungan hingga Rp600 juta untuk setiap titik.
Untuk menghadapi kasus ini, pihaknya telah mengambil tindakan tegas. Berkas kasus telah diserahkan ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti, dan pegawai Kementerian Pertanian yang terlibat juga telah dipecat.
"Dan ada pegawai kementerian. Diberhentikan dulu. Terbukti. Dan kami, Satgas, langsung tindaklanjuti," kata Amran.