Pelembutan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir telah menimbulkan ketakutan di kalangan pembuat kebijakan. Tekanan ini tidak hanya menciptakan kekhawatiran di kalangan pemerintah, tetapi juga menghantam ekonom dan pelaku usaha. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pelembutan nilai tukar rupiah juga ditimpalkan oleh kekurangan modal asing yang keluar dari negeri ini.
Pelembutan nilai tukar rupiah sendiri merupakan gejala dari ketergantungan impor pangan dan energi Indonesia yang tinggi. Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, dampak pelembutan nilai tukar rupiah sangat meresahkan di kalangan industri otomotif dan elektronik yang mengandalkan impor untuk memenuhi barang modal. Bahkan, pergerakan harga minyak global akan membuat beban subsidi pemerintah akan semakin sulit dikontrol.
Pelembutan nilai tukar rupiah juga terus menghantam kinerja keuangan negara. Menurut Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), jika pelembutan nilai tukar rupiah terus dijalankan maka defisit anggaran akan semakin membesar dan utang pemerintah akan semakin meningkat. Dalam 2025 saja, pembayaran bunga utang telah diperkirakan mencapai Rp514 triliun.
Namun, menurut Bhima, untuk mengatasinya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memulihkan kepercayaan investor dengan menjaga independensi Bank Indonesia. Kedua, mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi, serta menghentikan program-program yang dianggap pemborosan anggaran. Ketiga, membuka pasar ekspor baru ke negara alternatif seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Selatan.
Jika pelembutan nilai tukar rupiah terus berlanjut maka akan semakin memengaruhi keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya.
Pelembutan nilai tukar rupiah sendiri merupakan gejala dari ketergantungan impor pangan dan energi Indonesia yang tinggi. Menurut ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, dampak pelembutan nilai tukar rupiah sangat meresahkan di kalangan industri otomotif dan elektronik yang mengandalkan impor untuk memenuhi barang modal. Bahkan, pergerakan harga minyak global akan membuat beban subsidi pemerintah akan semakin sulit dikontrol.
Pelembutan nilai tukar rupiah juga terus menghantam kinerja keuangan negara. Menurut Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), jika pelembutan nilai tukar rupiah terus dijalankan maka defisit anggaran akan semakin membesar dan utang pemerintah akan semakin meningkat. Dalam 2025 saja, pembayaran bunga utang telah diperkirakan mencapai Rp514 triliun.
Namun, menurut Bhima, untuk mengatasinya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memulihkan kepercayaan investor dengan menjaga independensi Bank Indonesia. Kedua, mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi, serta menghentikan program-program yang dianggap pemborosan anggaran. Ketiga, membuka pasar ekspor baru ke negara alternatif seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Selatan.
Jika pelembutan nilai tukar rupiah terus berlanjut maka akan semakin memengaruhi keuangan negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya.