"Rupiah Terjangkit Kehilangan: Bisa Membawa Indonesia Mengalami Kris Moneter"
Pelebaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam sepekan terakhir menyebabkan banyak peleton di kalangan investor, ekonom, dan pembuat kebijakan. Pelebaran ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, terutama guna memulihkan persepsi investor terhadap kondisi perekonomian domestik.
Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pelemahan nilai tukar rupiah diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, pelebaran defisit anggaran yang menyebabkan arus keluar modal asing. Kedua, pengangguran deputi gubernur Bank Indonesia yang dipicu oleh pergantian nama Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa pelebaran nilai tukar rupiah juga terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Derasnya arus keluar modal asing ini menjadi pangkal pelemahan rupiah yang paling kentara.
"Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal. Bunga dan cicilan utang makin memperlebar defisit APBN," katanya.
Menurut Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pelebaran nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan pelebaran defisit anggaran dan beban utang. Ia menekankan bahwa efek pelemahan rupiah bersifat berantai dan multidimensi, di mana depresiasi rupiah secara otomatis membengkakkan nilai pokok utang dan pembayaran bunganya dalam satuan rupiah.
"Pulihkan <em>trust</em> investor dengan mengembalikan independensi Bank Indonesia. Batalkan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI," katanya.
Sementara itu, sentimen pasar terhadap kebijakan pro-stabilitas BI juga dipengaruhi oleh output dari kebijakan moneter. Jika porsi kepemilikan surat berharga pemerintah oleh BI makin dominan, investor dikhawatirkan akan melihat kebijakan tersebut tak lagi sebagai langkah stabilitas, melainkan menyeret bank sentral ke dalam pembiayaan program pemerintah.
"Persepsi pasar bahwa BI bukan hanya menjaga pasar, tapi ikut menutup kebutuhan fiskal. Di situ muncul risiko monetisasi utang," katanya.
Pelebaran nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan dampak besar ke berbagai industri, terutama yang bergantung terhadap impor. Dengan membayar dolar yang lebih mahal, industri di sektor tersebut mau tak mau harus mengambil pilihan dilematis: antara menaikkan harga atau efisiensi memangkas belanja.
"Farmasi pun terkena imbas karena obat dan alat kesehatan banyak berasal dari luar negeri," katanya.
Sementara itu, pemerintah sendiri mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka ini melampaui outlook 2,78 persen dan jauh di atas target APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen.
"Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal," katanya.
Dengan demikian, pelebaran nilai tukar rupiah menyebabkan banyak efek makroekonomi dan dampak besar pada perekonomian Indonesia.
Pelebaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam sepekan terakhir menyebabkan banyak peleton di kalangan investor, ekonom, dan pembuat kebijakan. Pelebaran ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, terutama guna memulihkan persepsi investor terhadap kondisi perekonomian domestik.
Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pelemahan nilai tukar rupiah diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, pelebaran defisit anggaran yang menyebabkan arus keluar modal asing. Kedua, pengangguran deputi gubernur Bank Indonesia yang dipicu oleh pergantian nama Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa pelebaran nilai tukar rupiah juga terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Derasnya arus keluar modal asing ini menjadi pangkal pelemahan rupiah yang paling kentara.
"Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal. Bunga dan cicilan utang makin memperlebar defisit APBN," katanya.
Menurut Bhima Yudhistira, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pelebaran nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan pelebaran defisit anggaran dan beban utang. Ia menekankan bahwa efek pelemahan rupiah bersifat berantai dan multidimensi, di mana depresiasi rupiah secara otomatis membengkakkan nilai pokok utang dan pembayaran bunganya dalam satuan rupiah.
"Pulihkan <em>trust</em> investor dengan mengembalikan independensi Bank Indonesia. Batalkan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI," katanya.
Sementara itu, sentimen pasar terhadap kebijakan pro-stabilitas BI juga dipengaruhi oleh output dari kebijakan moneter. Jika porsi kepemilikan surat berharga pemerintah oleh BI makin dominan, investor dikhawatirkan akan melihat kebijakan tersebut tak lagi sebagai langkah stabilitas, melainkan menyeret bank sentral ke dalam pembiayaan program pemerintah.
"Persepsi pasar bahwa BI bukan hanya menjaga pasar, tapi ikut menutup kebutuhan fiskal. Di situ muncul risiko monetisasi utang," katanya.
Pelebaran nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan dampak besar ke berbagai industri, terutama yang bergantung terhadap impor. Dengan membayar dolar yang lebih mahal, industri di sektor tersebut mau tak mau harus mengambil pilihan dilematis: antara menaikkan harga atau efisiensi memangkas belanja.
"Farmasi pun terkena imbas karena obat dan alat kesehatan banyak berasal dari luar negeri," katanya.
Sementara itu, pemerintah sendiri mencatat bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka ini melampaui outlook 2,78 persen dan jauh di atas target APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen.
"Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal," katanya.
Dengan demikian, pelebaran nilai tukar rupiah menyebabkan banyak efek makroekonomi dan dampak besar pada perekonomian Indonesia.