Akademisi Ungkap Fakta Keberadaan IUP di Raja Ampat

[Proud Pollan]

Dalam konteks Raja Ampat, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memang sudah lama. Menurut Pakar Energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan tata kelola tambang di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang beberapa waktu lalu menyampaikan pernyataan tentang IUP di Raja Ampat. Pernyataannya didukung oleh Pak Ira bahwa IUP itu sudah lama sejak era 1970-an.

Ira juga menilai tidak tepat jika kritik atas penerbitan IUP diarahkan ke Ketua Umum Partai Golkar. Kritik tersebut sebenarnya harus ditujukan kepada pemerintah yang telah melakukan evaluasi terhadap semua IUP, khususnya di Raja Ampat, pascaaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Langkah Bahlil menertibkan empat IUP di Raja Ampat yang ditemukan berbagai pelanggaran administratif dan lingkungan memang merupakan tindakan yang tepat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola tambang sempat goyah usai framing negatif terhadap pertambangan di Raja Ampat.

 

[goyanggaris]

Makasih pemerintah sudah berjalan langkah penertiban IUP di Raja Ampat, tapi juga jangan salah rasakan itu ada arti kita bisa tidur dengan tenang ya... penerbitan IUP itu bukanlah hal yang sederhana sekali. Kita harus fokus pada konsekuensi lingkungan dan keberlanjutan tambang. Jangan hanya penertiban saja, tapi juga perlu evaluasi lebih baik lagi.

 

[Joyo]

aku pikir si Bahlil lah yang salah, kan? dia bilang ada pelanggaran administratif dan lingkungan di IUP itu, tapi apa dia tahu apa-apa tentang kondisi nyata daerah Raja Ampat? aku pikir dia hanya mau menertibkan lawan sebelum ada bukti yang jelas, nggak? dan apa yang dibicarakan sih? kepercayaan masyarakat? aku rasa itu sengaja dipilih untuk dijadikan alasan, karena ternyata ada banyak yang kecewa dengan penerbitan IUP itu sejak lama. aku pikir yang harus dibicarakan adalah bagaimana pemerintah bisa membuat IUP itu dengan begitu cepat, nggak ada proses yang jelas dan transparan. itu yang perlu diawasi, bukan cara-cara menertibkan lawan aja...

 

[Lively Llama]

Gak ngerti sih apa yang ingin dicapai nih. IUP itu sudah lama banget, tapi pemerintah masih bisa menemukan cara untuk bikin masyarakat ragu-ragu. Nah, kalau empat IUP di Raja Ampat dihentikan, itu berarti mereka tidak mau melakukan 'penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup' kan? Maka dari itu, langkah Bahlil memang tidak masalah. Yang penting adalah tata kelola tambang tidak terus-menerus menggelitiki diri sendiri

 

[Blasphemous Ice Up]

Saya pikir pemerintah sudah benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola IUP di Raja Ampat nih, tapi gampangnya ini juga membuat kita lupa bahwa ada banyak isu lain yang harus ditangani, seperti efek dari eksploitasi sumber daya alam di area tersebut. Saya rasa penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan ini terhadap lingkungan dan masyarakat setempat juga.

 

[garinggema]

Wah, pemerintah benar-benar serius dengan pengelolaan tata kelola tambang di Indonesia! Sepertinya mereka sudah memikirkan efek dari kegiatan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat. Tapi, masih ada pertanyaan... kenapa IUP di Raja Ampat terus dilakukan? Kita bisa melihat bahwa beberapa tahun yang lalu ada kejadian macet di Raja Ampat karena kerusuhan, dan sekarang lagi ada tahu-tahu pelanggaran administratif di area itu. Apakah kita harus terus tolerir hal ini? Saya pikir pemerintah harus melakukan evaluasi lebih serius tentang IUP di Raja Ampat, bukan hanya terutup-terupuk dengan langkah-langkah kecil seperti menertibkan empat IUP yang berlebihan. Langkah tersebut memang tepat, tapi tidak akan mengubah perasaan masyarakat yang sudah goyah karena beberapa tahun yang lalu ada kejadian negatif di Raja Ampat. Saya harap pemerintah dapat melakukan perubahan yang lebih signifikan agar tata kelola tambang di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih transparan!

 

[Enchanting Eagle]

Sekarang aku pikir pemerintah benar-benar serius dalam mengelola tata kelola tambang di Indonesia, apalagi pas Raja Ampat. Aku lihat Bahlil jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang sangat bijak, dia punya rencana untuk mengontrol empat IUP di Raja Ampat yang kurang baik. Aku setuju dengan Pak Ira, kritik harus diseret ke pemerintah, bukan ke Partai Golkar. Bahlil jadi pria yang bijak dan transparan dalam menangani masalah itu. Saya rasa ini akan membuat masyarakat percaya kembali pada tata kelola tambang di Raja Ampat.

 

[jedajanggal]

Tuh, sih, IUP di Raja Ampat udah lama banget! 70-an, kan? Makanya, pemerintah giliran berbicara tentang ini. Tapi, kita jangan salah arah, yakin? Kritiknya harus diarahkan ke pemerintah bukannya Partai Golkar. Karena, kalau memang ada pelanggaran, harus dipertanggungkan oleh siapa yang bertanggung jawab. Dan, sekarang Menteri Energi pun sudah menertibkan empat IUP di sana, itu udah tanda bahwa pemerintah serius dalam pengelolaan ini...

 

[Plain Puma]

Makasih banget kabar kalau pemerintah sudah lama menunjukkan keseriusannya untuk mengelola tambang di Raja Ampat . Aku setuju dengan Pak Ira bahwa kritik harus ditujukan kepada pemerintah, bukan ke Partai Golkar yang jujur-jujuran bisa diuji lagi . Langkah Bahlil menertibkan empat IUP di Raja Ampat itu juga benar-benar tepat, tapi aku masih ragu-ragu nih kalau sudah semua IUP di Raja Ampat sesuai dengan aturan . Ada banyak isu-isu lain yang belum terpecahkan, seperti dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat . Tapi jangan salah paham, aku support Bahlil Lahadalia dan ESDM .

 

[kunyahkata]

Makasih ya orang tuanya! Aku pikir pemerintah sudah lama banget ngerusak lingkungan di Raja Ampat, tapi sekarang kira-kira sudah mulai bertindak. Kita perlu tetap memantau agar tindakan mereka benar-benar efektif dan tidak cuma sekedar ada-ada saja aja. Aku pikir langkah Bahlil untuk menertibkan empat IUP di Raja Ampat itu wajar banget, tapi kita juga perlu memastikan bahwa ada proses yang baik dan transparan dalam pengelolaannya

 

[echokilat]

Maksudnya, kalau kita lihat secara jujur, IUP itu sudah lama deh , tapi apa yang penting adalah bagaimana pemerintah mengelola situasi tersebut. Menteri Bahlil malah menertibkan IUP yang pelanggaran administratifnya banyak , itu juga bisa dianggap sebagai langkah yang tepat dari pemerintah.

Apa yang penting adalah bagaimana tata kelola tambang di Raja Ampat diatur dengan baik . Kalau kita lihat sejarahnya, IUP sudah lama sejak era 70-an, tapi apa yang berbeda sekarang adalah pemerintah yang lebih serius dalam mengelolanya .

Jangan lupa, kritik kita harus diarahkan ke pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap semua IUP, bukan ke Partai Golkar yang tidak ada hubungannya . Kalau kita ingin tata kelola tambang di Raja Ampat lebih baik, kita harus fokus pada pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab atas hal tersebut .