"Indonesia Tunggu Pondok Pesantren untuk Menertibkan Standar Konstruksi Bangunan"
Kekalahan dalam tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya membawa peringatan bagi pemerintah untuk menertibkan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga adalah putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi serta pengecekan langsung di lapangan untuk meningkatkan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren.
"Ayo kita semua mengingatkan diri agar benar-benar mematuhi segala standar yang telah ditetapkan karena standar itu ada, SOP itu ada dengan tujuan," kata AHY. "Ini tidak berlaku hanya untuk pondok pesantren tapi juga berbagai bangunan infrastruktur apalagi yang diperuntukkan bagi publik ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit puskesmas dan yang lainnya."
Pemenuhan standar konstruksi ini sangat terkait dengan keselamatan banyak nyawa. Tragedi di Sidoarjo kemarin telah menjadi pengingat akan pentingnya pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan gedung bagi pesantren maupun bangunan lain pada umumnya.
"Kita ingin ke depan semakin menertibkan, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa," ujar AHY. "Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhaimin Iskandar kami ingin segera regrouping, konsolidasi karena beliau di depan untuk urusan tersebut tapi kami tentu men-support dari urusan atau aspek infrastrukturnya."
Pemerintah telah menerima informasi dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo perihal hanya ada 50 pondok pesantren (ponpes) di Indonesia yang mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ahy berharap bahwa pemerintah dapat menertibkan pemenuhan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren agar tidak terjadi lagi kejadian serupa.
"Kita ingin ke depan semakin menertibkan, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa," kata AHY. "Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhaimin Iskandar kami ingin segera regrouping, konsolidasi karena beliau di depan untuk urusan tersebut tapi kami tentu men-support dari urusan atau aspek infrastrukturnya."
Kekalahan dalam tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya membawa peringatan bagi pemerintah untuk menertibkan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga adalah putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi serta pengecekan langsung di lapangan untuk meningkatkan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren.
"Ayo kita semua mengingatkan diri agar benar-benar mematuhi segala standar yang telah ditetapkan karena standar itu ada, SOP itu ada dengan tujuan," kata AHY. "Ini tidak berlaku hanya untuk pondok pesantren tapi juga berbagai bangunan infrastruktur apalagi yang diperuntukkan bagi publik ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit puskesmas dan yang lainnya."
Pemenuhan standar konstruksi ini sangat terkait dengan keselamatan banyak nyawa. Tragedi di Sidoarjo kemarin telah menjadi pengingat akan pentingnya pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan gedung bagi pesantren maupun bangunan lain pada umumnya.
"Kita ingin ke depan semakin menertibkan, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa," ujar AHY. "Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhaimin Iskandar kami ingin segera regrouping, konsolidasi karena beliau di depan untuk urusan tersebut tapi kami tentu men-support dari urusan atau aspek infrastrukturnya."
Pemerintah telah menerima informasi dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo perihal hanya ada 50 pondok pesantren (ponpes) di Indonesia yang mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ahy berharap bahwa pemerintah dapat menertibkan pemenuhan standar konstruksi bangunan di pondok pesantren agar tidak terjadi lagi kejadian serupa.
"Kita ingin ke depan semakin menertibkan, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa," kata AHY. "Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Gus Muhaimin Iskandar kami ingin segera regrouping, konsolidasi karena beliau di depan untuk urusan tersebut tapi kami tentu men-support dari urusan atau aspek infrastrukturnya."