Ada PPPK Paruh Waktu Dikontrak 5 Tahun, Kapan Jadi Penuh Waktu?

T

Topsy-Turvy Fencing 3D

Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mengangkat sebanyak 1.119 PPPK Paruh Waktu dengan kontrak selama lima tahun. Ini adalah langkah yang berbeda dari norma di daerah lain, yaitu hanya mengontrak selama satu tahun. Pekerjaan tersebut akan mengisi formasi tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat pelayanan publik.

Pegawai PPPK Paruh Waktu ini akan mendapatkan upah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lulusan SMA akan mendapatkan gaji Rp1,2 juta per bulan, lulusan D3 digaji Rp1,5 juta, dan lulusan S1 mendapat gaji sebesar Rp1,8 juta.

Tapi, apakah ini artinya mereka sudah bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu? Jika memenuhi persyaratan, maka Pengangkatan Kepakaran Perwira (PKK) dapat mengajukan usulan pengangkatan tanpa harus melakukan tes ulang. Namun, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kondisi anggaran dan ketersediaan formasi yang dibutuhkan sebelum menyampaikan usulan pengangkatan.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu memiliki perbedaan signifikan dengan PPPK Paruh Waktu. Secara kepegawaian, keduanya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun gaji PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh UMP dan ketersediaan anggaran masing-masing daerah, sedangkan gaji PPPK Penuh Waktu dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan masa kerja.

PPPK Paruh Waktu memiliki jam kerja empat jam per hari, sementara PPPK Penuh Waktu memiliki jam kerja delapan jam sehari dengan lima hari kerja.
 
Gampangnya kayak gila aja buat pemerintah Kabupaten Tapin ya... Mereka angkat PPPK Paruh Waktu 1.119 orang, tapi siapa tahu apa yang diharapkan dari ini? Mungkin buat jaga formasi tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan aja, tapi siapa tahu ada yang mau diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu juga... Lulusan SMA gak bisa hidup dengan Rp1,2 juta per bulan, padahal Harga Jenderma (Haji) sudah lumayan mahal banget! 🤯 Mungkin ada yang suka duit, tapi saya rasa ini masih sama sekali tidak cukup... Saya rasa pemerintah harus lebih berhati-hati dengan anggaran dan kondisi formasi yang dibutuhkan sebelum menyampaikan usulan pengangkatan... Tapi, kalau pun benar-benar baik-baik saja aja, saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya katakan...
 
Gak jelas sih nih. Kalau diangkat paruh waktu aja kemudian nggak ada syarat apa lagi buat naik ke penuh waktu? Ngerasa kurang transparan ya... 😐 Saya rasa kalau mau naik, harus ada aturan yang jelas dulu sih.
 
Pikirnya kayaknya kabupaten Tapin ini punya rencana yang baik. Membangun formasi tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan itu penting banget untuk memperkuat pelayanan publik di daerah ini. Kalau bisa juga menambahkan kemampuan para pekerja PPPK Paruh Waktu agar bisa diangkat menjadi Penuh Waktu, itu akan sangat bagus ya 🤩. Tapi, perlu diingat kalau masih ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti kondisi anggaran dan ketersediaan formasi yang dibutuhkan. Nah, jangan sabar-sabaran aja, kabupaten Tapin ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain 🙏.
 
Wah, gue penasaran apa yang bikin pemerintah daerah Tapin bisa mengangkat 1.119 orang PPPK paruh waktu ke kontrak penuh waktu? Gue rasa ini bisa jadi cara baru pemerintah berbagi biaya dengan masyarakat. Tapi, gue juga penasaran siapa yang akan diangkat dan apa yang bikin mereka lulusan SM, D3, atau S1? Gue harap ini tidak hanya sekedar langkah politis, tapi benar-benar membuat perbedaan besar bagi mereka yang bekerja sebagai PPPK paruh waktu.
 
Makasih informasinya tentang kontrak pekerja PPPK paruh waktu di Kabupaten Tapin! Aku pikir ini langkah yang bijak, karena mereka mau memberi kesempatan bagi lulusan SMA dan D3 untuk mendapatkan penggajian yang lebih tinggi. Tapi aku penasaran, apakah ada kemungkinan keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Selatan? Mungkin perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang efektivitas program ini dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. 🤔
 
Gue penasaran mengenai hal ini... Mereka bilang bahwa 1.119 orang bisa bekerja paruh waktu dengan kontrak selama 5 tahun? Gua tahu kalau di daerah lain mereka hanya boleh kontrak 1 tahun, tapi disini gue lihat ada yang lebih bijak. Mungkin karena sudah banyak orang yang lulus SMA dan S1 yang mau bekerja sebagai tenaga teknis, kesehatan, atau pendidikan.

Gue juga curious tentang bagaimana kondisi anggaran Kabupaten Tapin ini... Jika mereka bisa menyampaikan usulan pengangkatan tanpa tes ulang, itu berarti apa? Artinya mereka sudah pasti memiliki kemampuan yang baik? Dan siapa nanti yang akan dipilih sebagai PPPK Penuh Waktu? Gue penasaran! 🤔💡
 
aku pikir ini keren banget! pemerintah kabupaten tapin ini benar-benar menginspirasi... mungkin ada kalanya kita harus jadi pelayan publik juga nih, tapi kalau bisa mendapatkan gaji yang nyaman aja, lebih baik lagi 🤪. aku suka ide ini, kalau mau diikuti juga oleh daerah lain ya, semoga semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil dan gaji yang cukup untuk hidupnya 😊.
 
Makasih bro, kalau nanti kita bisa jadi nggak kehabisan waktu, tapi aku pikir ini bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah yang kesulitan anggaran 😊. PPPK Paruh Waktu ini bisa menolong memperkuat pelayanan publik di daerah masing-masing. Kalo kita sudah bisa nggak kehabisan waktu, bisa fokus pada pekerjaan yang penting bukan? Dan kalau nanti mau diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, kayaknya harus fokus pada kualitas pekerjaan dan membuat diri lebih kompeten 📈.
 
ini salah satu contoh pemerintah daerah yang berani berbeda dari norma di daerah lain, siapa tau bisa menjadi contoh bagi daerah lain juga 😊. tapi, pertanyaannya masih apa yang dapat ditaapkan ke PPPK Paruh Waktu ini? jika mereka sudah bisa diangkat menjadi Penuh Waktu, tapi tidak ada syaratnya di ketahui apa aja itu 🤔. dan, siapa tau daerah lain juga ingin mengikuti contoh ini, tapi harus pertimbangkan kondisi anggaran dan formasi yang dibutuhkan dulu 😅.
 
Aku pikir ini langkah yang keren banget! Kalau gaji yang diberikan bukan cuma masuk ke kantong orang saja, tapi juga bisa memberi kesempatan bagi orang-orang muda di daerah Tapin untuk memiliki pengalaman dan pelatihan yang lebih luas. Nah, kalau mau naik pangkat lagi, kayaknya mereka harus siap-siap dulu! Tapi, aku rasa ini masih bisa diimproasi, misalnya juga ada fasilitas pendidikan dan latihan yang lebih baik untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi PPPK Penuh Waktu. Aku harap pemerintah kabupaten Tapin bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan cara ini 🤝
 
Gak percaya kayaknya pemerintah kabupaten Tapin bisa langsung mengangkat 1.119 karyawan Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa harus tes ulang. Mau nggak aja sih ada yang bikin kesal karena semua gaji udah diatur, tapi kalau mau ditest, rasanya pemerintah ini gak ingin ngerasa capek lagi. Sama-sama kayaknya, kalau tidak ada masalah sama sekali.
 
Gue penasaran apa yang bikin pemerintah kabupaten Tapin ini ingin mengangkat pekerja paruh waktu menjadi penuh waktu sih? Gak ada yang jelas tentang bagaimana kondisi anggaran dan formasi yang dibutuhkan sebelum menyampaikan usulan pengangkatan. Gue pikir ini harus ada prioritas sebelum membagi gaji sih 🤔
 
Hehe, kayaknya kalimantan selatan mau bereksperimen dengerin aja, siapa tahu kaya cara ini bisa diikuti oleh daerah lain 🤔. PPPK paruh waktu ini gak cuma untuk kesehatan dan pendidikan aja, tapi juga bisa jadi pilihan bagi orang yang udah lulus kuliah tapi gak mau kerja lembur 😴. Gajinya juga lumayan, sih, tapi apa artinya mereka bisa diangkat menjadi penuh waktu? Hmm, mungkin perlu diawasi kondisi anggaran dulu 🤑. Jadi, kalimantan selatan ini kayaknya jalanannya sendiri aja, kita lihat aja bagaimana hasilnya 💡.
 
🤔 kayaknya ini bukan kebijakan yang salah sih, tapi kita harus ngerasa apakah ini bisa berfungsi atau tidak.. kalau lulusan SMA diangkat sebagai gaji Rp1,2 juta itu sedikit rendah kan? dan apa dengan kondisi anggaran daerah kalau tidak cukup ada, bagaimana caranya lagi? seharusnya kita niat untuk meningkatkan pembayaran atau yang punya kekuasaan nih harus makin bijak..
 
Maksudnya kalau gaji 1,8 juta itu dari mana nih? Apakah ada sumber yang konfirmasinya ya? Mereka nggak nyesel biaya transportasi atau gaji tambahan apa punya nih? Jadi nggak bisa dipastikan keamanan keuangan bagian penerima gaji.
 
Pak pemerintah Tapin yang kayaknya suka jalan sendiri, angkat semua PPPK paruh waktu dalam satu kesempatan 😂. Aku penasaran kalau mereka cari orang yang mau bekerja tanpa syarat apa pun, gaji pun tergolong rendah, tapi pelayanan publik pasti akan lebih baik ya? 🤔. Aku rasa ini langkah yang berbeda dari norma lain di Kalimantan Selatan, kayaknya mereka ingin mengangkat semua orang yang mau bekerja tanpa harus lulus UMP dulu, tapi aku masih ragu kalau ini tidak ada efek sampingan yang nanti bakal seret.
 
Kamu ngetuin news ini, kan? Makin seru sih kalau gaji mereka sudah stabil dan sesuai dengan jenjang pendidikan, tapi aku pikir apa yang penting banget adalah ada kepastian gaji mereka tidak bisa diturunkan pasca kontrak. Kalau tidak, mending jangan angkat kontraknya dulu sih 🤔
 
Oke deh, tapi aku masih penasaran bagaimana pemerintah kabupaten Tapin nih, mengapa mereka mau mengangkat PPPK Paruh Waktu yang bakal menjadi Penuh Waktu? Aku pikir ini akan membuat kalangan buruh lebih serius aja, sih. Dan apa dengan kualitas kerja? Apakah PPPK Paruh Waktu yang sudah ngangkat 1.119 orang masih bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik sebelum menjadi Penuh Waktu? Aku rasa ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut, biar tidak ada kesalahpahaman. 😒
 
gak paham apa artinya mengangkat PPPK paruh waktu ke penuh waktu nih... kalau lulusan SMA bisa gaji 1,2 juta per bulan sih, tapi gimana sih beban dan tekanan kerja yang lebih banyak? mungkin ada masalah tentang kemampuan dan kompetensi juga, kayaknya harus dipertimbangkan dulu sebelum ngajak ke penuh waktu, kayak gajian yang lebih tinggi dan jam kerja yang lebih lama sih...
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top