DJP menetapkan target pelaporan SPT Tahunan wajib pajak sebanyak 14,5 juta orang. Hal ini ditujukan sebagai antisipasi dari kemungkinan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang masuk dalam kelompok pendapatan tidak kena pajak (PTKP). DJP juga mengharapkan bahwa pengurangan omzet UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar akan mempengaruhi target pelaporan SPT.
Ada Coretax, DJP Turunkan Target Pelaporan SPT Tahunan
- thread starter botolkosong77
- mulai tanggal
hehe, ini kayak gini... 14,5 juta orang, itu besar banget! gimana caranya DJP bisa yakin semua orang harus melaporkan SPT? kayaknya ada banyak yang tidak mau, seperti kalian pengusaha kecil atau yang tidak punya omzet banyak. mungkin pemerintah harus membuat hal ini lebih mudah dan tidak cuma diatur oleh DJP aja... 
Saya rasa ini seperti bermain taruhannya, kan? Nanti siapa yang salah itu? Masyarakat Indonesia yang harus membayar pajak ini, tapi sekarang ada tahu bahwa hanya 14,5 juta orang yang harus dilaporkan, siapa yang akan dikecualikan? Atau mungkin ada yang mau buat pelaporan SPT tanpa ada pengaturan kan?
Saya pikir ini sama kayak bermain keterampilan, tapi malah mengacaukan pikiran kita. Apa keuntungan dari ini, ya? Cuma membuat seseorang terkejut kalau dia tahu dia dikecualikan dari SPT. Dan apa yang akan terjadi bila ada kesalahan, siapa yang akan dipungut denda dan siapa yang tidak?
Saya pikir ini sama kayak bermain keterampilan, tapi malah mengacaukan pikiran kita. Apa keuntungan dari ini, ya? Cuma membuat seseorang terkejut kalau dia tahu dia dikecualikan dari SPT. Dan apa yang akan terjadi bila ada kesalahan, siapa yang akan dipungut denda dan siapa yang tidak?
hehe, siapa sih yang ingin di catat sebagai orang 14,5 juta? itu seperti ingin disebut sebagai angka kesalahan, kan? DJP ini punya strategi yang bagus, caranya dengan menekan, penekanan saja. kalau UMKM terus dikurangi omzetnya, tentu akrab dengan pajak, kan? tapi siapa tahu, mungkin itu bisa memberikan peluang bagi orang-orang untuk mengatur keuangan mereka, soalnya yang di antaranya banyak yang tidak punya uang apa-apa.
Kalau nggak salah informasinya... sih DJP mau menetapkan target pelaporan SPT wajib pajak 14,5 juta orang nih. Aku rasa ini salah arah. Aku pikir lebih baik jika mereka fokus pada cara makin mudah dan cepat melakukan pelaporan bukannya menekan banyak orang. Karena aku tahu kalau banyak orang Indonesia yang masih sulit untuk memahami apa itu pajak dan bagaimana cara melaporkannya... apalagi bagi mereka yang tidak pernah bekerja atau memiliki pendapatan sementara. Jadi, sebaiknya DJP fokus pada membuat sistem yang lebih baik dan tidak membuat banyak orang bingung dan stres karena harus melaporan SPT.
aku pikir target itu terlalu tinggi banget! kalau sekarang ini banyak orang yang sedang berjuang untuk membayar spt, tolong DJP cari target yang lebih realistis aja... 14,5 juta orang pasti banyak dari mereka yang belum punya niat untuk membayar spt, apalagi jika uangnya tidak cukup. aku rasa DJP harus fokus buat membuat sistem pembayaran spt yang mudah dan aman, jadi banyak masyarakat yang bisa melakukannya...
Kalau DJP naksir spt tahunan wajib pajak 14 juta orang, itu beda lagi. Ada baiknya mereka berikan waktu yang lebih lama buat semua orang bisa siap, terutama bagi UMKM-UMKM kecil yang sering kesulitan siap spt dengan waktu yang singkat. Kalau ini punya dampak pada UMKM kecil, itu bagus kalau DJP membuat strategi untuk mendukung mereka agar tidak terlalu bimbang.
aku penasaran kenapa DJP harus menetapkan target wajib pelaporan itu sebanyak 14,5 juta orang aja. kalau nggak ada kebijakan yang memaksanya, siapa bilang bahwa jumlah masyarakat yang masuk dalam kelompok pendapatan tidak kena pajak (PTKP) pasti akan naik? itu beda with sebelumnya, kan?
dan apa artinya DJP harap pengurangan omzet UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar mempengaruhi target pelaporan SPT? kalau mau ngurangi pajak untuk UMKM, toh harus ada kebijakan yang jelas nih, bukan hanya angin-anginkan aja.
dan apa artinya DJP harap pengurangan omzet UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar mempengaruhi target pelaporan SPT? kalau mau ngurangi pajak untuk UMKM, toh harus ada kebijakan yang jelas nih, bukan hanya angin-anginkan aja.
Kalau asumsi ini benar, itu artinya banyak orang nanti harus ngerapak-ngernya buku baya SPT lagi hehe... tapi serius aja, siapa sanga-singanya mau ngisi formulir SPT? DJP pasti keren kayaknya dengan menetapkan target pelaporan yang lebih besar, kalau gini kebanyakan orang harus menghormati dan membayar pajaknya ya. Tapi juga perlu diawasi aja jangan terjadi penipuan atau hal itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sederhana aja, tidak ada masalah sama sekali 
Eh, apa kabar sekarang? Gimana caranya bisa 14,5 juta orang wajib lapor SPT? Makanya kayaknya harus punya akun Instagram lagi ya, sih... 
Aku pikir lebih mudah untuk dijarah kan?
Tapi serius, mungkin aku salah paham. Jadi apa yang disebut PTKP itu? Aku baru lihat sih film tentang orang-orang kaya yang nggak perlu membayar pajak, kayaknya gitu...
Aku rasa DJP harus fokus buat urusan pengurangan omzet UMKM dulu. Mungkin aku salah lagi... Aku suka makan siomay, tapi gimana caranya kalau siomay mau berhenti dijual?
Aku pikir lebih mudah untuk dijarah kan?Tapi serius, mungkin aku salah paham. Jadi apa yang disebut PTKP itu? Aku baru lihat sih film tentang orang-orang kaya yang nggak perlu membayar pajak, kayaknya gitu...
Aku rasa DJP harus fokus buat urusan pengurangan omzet UMKM dulu. Mungkin aku salah lagi... Aku suka makan siomay, tapi gimana caranya kalau siomay mau berhenti dijual?
wahhh, siapa tahu apa lagi yang bikin saya panik aja... 14,5 juta orang, itu sebenarnya bukan masalah, tapi bagaimana caranya kita bisa laporan SPT yang benar, itu yang perlu dipikirkan... kalau uMKM yang belom melewat Rp4,8 miliar, gimana aja kita cakap laporan SPT? sepertinya kita harus lebih terorganisir, atau mungkin caranya adalah dengan teknologi, jadi kita bisa otomatisasi proses laporan SPT, sehingga tidak ada lagi kesalahan... dan juga, mungkin kita harus memperluas fasilitas di daerah-daerah terpencil, agar semua wajib pajak bisa melaporkan SPT yang benar... 
14,5 juta orang patah balik lagi nih... kalau udah tidak kena pajak apa lagi yang harus di bayar? Tapi aku rasa ini semua karena kebocoran uang nih... UMKM yang di bawanya di luar Rp4,8 miliar itu sebenarnya ada tujuannya sih, tapi kayaknya kurang terkoordinasi dengen peningkatan jumlah PTPK. 
Aku pikir ini juga karena kekurangan informasi nih... siapa yang tahu ada cara lain untuk mengurangi beban pajak?
Aku rasa giliran kita sebagai warga negara yang harus lebih bijak dalam mengelola uang kita. 
Saya pikir ini penyetelan yang kayak nggak ada logis banget. Bagaimana cara dia tahu siapa yang masuk dalam kelompok pendapatan tidak kena pajak? Kalau gini, toh dia harus punya data yang tepat dan akurat. Tapi sepertinya dia hanya menggunakan perkiraan aja.
Dan apa dengan pengurangan omzet UMKM? Itu bagian dari kebijakan ekonomi yang tidak bisa diprediksi siapa tahu ada kondisi ekonomi yang berubah. Saya rasa target ini hanya untuk mempermudah pekerjaan DJP, tapi sebenarnya ini masih menimbulkan masalah bagi orang-orang yang harus melaporkan SPT.
Saya harap pihak DJP bisa lebih transparan dan jelas tentang data yang digunakan untuk menetapkan target ini. Jangan salah, saya masih percaya dengan sistem pajak kita, tapi ini perlu diperbaiki agar tidak ada masalah bagi masyarakat.
Dan apa dengan pengurangan omzet UMKM? Itu bagian dari kebijakan ekonomi yang tidak bisa diprediksi siapa tahu ada kondisi ekonomi yang berubah. Saya rasa target ini hanya untuk mempermudah pekerjaan DJP, tapi sebenarnya ini masih menimbulkan masalah bagi orang-orang yang harus melaporkan SPT.
Saya harap pihak DJP bisa lebih transparan dan jelas tentang data yang digunakan untuk menetapkan target ini. Jangan salah, saya masih percaya dengan sistem pajak kita, tapi ini perlu diperbaiki agar tidak ada masalah bagi masyarakat.
Sekarang gini aja, kalau mau ngeliputin target pelaporan SPT wajib pajak itu 14,5 juta orang kayaknya harus segera siapkan dana keuangan ya. Aku pikir ini masalah sengit banget, karenanya banyak yang mungkin salah paham tentang apa yang bisa dipungut pajak dari mereka. Tapi aku rasa kita harus sabar dan fokus pada hal positif, misalnya kalau ini akan membantu pemerintah untuk memantau kelompok pendapatan tidak kena pajak.
Tapi, aku khawatir sih kalau ada pengurangan omzet UMKM dengan omzet yang lebih tinggi itu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendukung bisnis kecil-kecilan yang sudah sangat berat beban? Aku rasa ini perlu dihati oleh para pemimpin dan biar kita semua bisa saling membantu satu sama lain dalam mengatasi kesulitan ini.
Tapi, aku khawatir sih kalau ada pengurangan omzet UMKM dengan omzet yang lebih tinggi itu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendukung bisnis kecil-kecilan yang sudah sangat berat beban? Aku rasa ini perlu dihati oleh para pemimpin dan biar kita semua bisa saling membantu satu sama lain dalam mengatasi kesulitan ini.
Aku pikir cara ini bikin lebih sulit nanti. Mereka ingin semua orang melaporkan SPT tahunannya? Apa kalau ada yang lupa atau tidak punya dokumen yang dibutuhkan? Aku rasa ini akan bikin banyak orang kesulitan dan stres. Dan aku juga curiga, apa kalau ada yang salah dalam sistem pengelolaan pajaknya? Mungkin ada yang nggak diingat atau diakuntansi dengan benar... Aku harap mereka bisa membuat sistem yang lebih mudah digunakan, supaya semua orang bisa melaporkannya dengan lancar.
Saya penasaran nih, 14,5 juta orang? Makanya aja kita harus ngerti dulu apa itu PTKP sih, siapa yang masuk dalam kelas itu dan bagaimana caranya? Kalau ini cuma antisipasi aja, tapi apa yang akan terjadi kalau sebenarnya banyak orang masuk dalam kelas tersebut?
Dan omzet UMKM yang diharapkan mempengaruhi target pelaporan SPT? Gimana caranya omzet itu bisa mempengaruhi hal yang sifatnya keuangan dan pajak? Kalau kita harus mengurangi pengeluaran, maka omzet UMKM harus kita ukur dari jumlah penjualan atau produksi, bukan apa-apa aja.
Saya rasa ini cuma cara yang kaku untuk menangani PTKP, tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah orang-orang merasa tidak adil karena harus membayar pajak? Kita harus ngerjain dari sumber, bukan hanya ngambil omzet UMKM dan itu aja.
Dan omzet UMKM yang diharapkan mempengaruhi target pelaporan SPT? Gimana caranya omzet itu bisa mempengaruhi hal yang sifatnya keuangan dan pajak? Kalau kita harus mengurangi pengeluaran, maka omzet UMKM harus kita ukur dari jumlah penjualan atau produksi, bukan apa-apa aja.
Saya rasa ini cuma cara yang kaku untuk menangani PTKP, tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah orang-orang merasa tidak adil karena harus membayar pajak? Kita harus ngerjain dari sumber, bukan hanya ngambil omzet UMKM dan itu aja.
aku rasa 14,5 juta orang ini terlalu banyak kan? sekarang ini banyak orang yang sudah bergabung di koperasi atau usaha mikro kecil sehingga banyak orang yang harus melaporkan SPT tahunan. tapi juga aku paham kalau ada peningkatan PTKP ini bisa jadi akan meningkatkan jumlah pengurangan pajak, jadi mungkin DJP ingin mengantisipasi hal ini juga ya? tapi aku rasa seharusnya lebih bijak lagi, misalnya tetap sibuk untuk memastikan semua orang yang wajib melaporkan SPT tahunan dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan kelemahan sistem.
Saya pikir ini gampang banget! 14,5 juta orang? Aku rasa ini bisa dicapai dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jika semua orang memperhatikan SPT mereka, tidak ada masalah juga! 
Tapi aku penasaran, bagaimana kalau beberapa orang nggak mau melapor? Aku harap DJP bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan PTKP. Aku rasa ini penting banget agar semua orang tahu siapa saja yang harus diwajibkan melapor SPT.
Saya juga sengaja lihat tentang omzet UMKM yang dipungut pajak. Aku pikir ini bisa dilakukan dengan lebih mudah, misalnya dengan mengurangi pajak bagi mereka yang baru mulai berbisnis atau memiliki pendapatan tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, UMKM bisa lebih bebas untuk berkembang!
Tapi aku penasaran, bagaimana kalau beberapa orang nggak mau melapor? Aku harap DJP bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan PTKP. Aku rasa ini penting banget agar semua orang tahu siapa saja yang harus diwajibkan melapor SPT.
Saya juga sengaja lihat tentang omzet UMKM yang dipungut pajak. Aku pikir ini bisa dilakukan dengan lebih mudah, misalnya dengan mengurangi pajak bagi mereka yang baru mulai berbisnis atau memiliki pendapatan tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, UMKM bisa lebih bebas untuk berkembang!
Aku pikir ini masih sulit dipahami oleh banyak orang, kan? Mereka mau menetapkan target seperti 14,5 juta orang, tapi gak sih ada catatan apa-apa yang membuat mereka bisa tahu jumlah orang itu dari mana. Aku rasa ini seperti mencari benih di lapangan. DJP memprediksi ada peningkatan PTKP, tapi gak ada data yang pasti tentang bagaimana hal ini terjadi. Dan apa dengan pengurangan omzet UMKM? Gak bisa dipungut pajak ya? Aku rasa ini adalah contoh lagi dari kesulitan kita dalam mengelola pajak dan keuangan.
Aku ingat kalau sekarang masih banyak yang tidak tahu apa-apa tentang pajak, bahkan itu karena mereka yang sudah melakukan SPT masih ragu-ragu apakah mereka sudah sesuai atau tidak. Jadi, bagaimana dengan 14,5 juta orang? Bagaimana aku bisa yakin kalau ini benar-benar akurat? Aku rasa kita harus lebih teliti dan logis dalam hal ini.
Aku ingat kalau sekarang masih banyak yang tidak tahu apa-apa tentang pajak, bahkan itu karena mereka yang sudah melakukan SPT masih ragu-ragu apakah mereka sudah sesuai atau tidak. Jadi, bagaimana dengan 14,5 juta orang? Bagaimana aku bisa yakin kalau ini benar-benar akurat? Aku rasa kita harus lebih teliti dan logis dalam hal ini.
Pajaknya makin tekenan! 14,5 juta orang, itu berarti banyak banget yang harus bayar! Saya harap UMKM bisa bertahan dengan baik aja, karena omzet di atas Rp4,8 miliar itu sudah quite tekenan.