34 Polisi di Sulteng Dipecat Akibat Pelanggaran Berat, Tak Bisa Dibina

[Heavy Metal Kart Be]

34 orang pejabat di Sulteng, Polda Sulawesi Tengah, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau disepakati, karena melakukan pelanggaran kode etik berat. Pelanggaran tersebut diberikan karena 34 pejabat di Sulteng itu tidak lagi dapat dibina dan dipercaya oleh institusi kepolisian.

Menurut Kombes Pol Djoko Wienartono, kepala Divisi Humas Polda Sulteng, sanksi berat diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh 34 pejabat tersebut adalah bertentangan dengan nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan etika profesi anggota Polri.

Pemberian sanksi ini merupakan komitmen pimpinan Polri dalam menjaga muruah, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Djoko menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat karena dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Penegakan disiplin internal ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi Polri yang mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional, modern dan terpercaya. Polda Sulteng mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

 

[Para]

Siapa aja yang nonton aksi ini? 34 orang pejabat di Sulteng, itu banyak sekali! Jadi apa yang bikin mereka tidak bisa dipercaya lagi oleh institusi kepolisian? Kalau salah lakukan, kayaknya harus ada konsekuensi... tapi siapa tahu, mungkin hanya pengejutan aja ya?

 

[Xerothermic Xenomo]

Ini gini, kalau ngaruhin 34 pejabat itu, nanti Polri gue percayai tidak lagi... tapi apa sih yang di maksudkan dengan "muruah" di sini? Tapi toh Polri buka jalan bagi pengadilan dan semua hal itu. Makanya, aku pikir ini lebih fokus pada reformasi birokrasi di dalam Polri sendiri, bukan soal siapa-siapa yang masuk atau keluar. Apakah ini bagian dari strategi Jokowi untuk mengurangi korupsi di kalangan pejabat publik? Atau sih polri mau nanti mengakui bahwa ada beberapa pejabat yang tidak bisa dipercaya lagi?

 

[Sha]

ini kabar gembira banget! akhirnya Polda Sulteng ngambil tindakan yang serius terhadap pejabat-pejabat yang korup dan tidak jujur, apa kaya biarpun dihukum, malah baik bagi masyarakat! ini penting sekali, karena kalau tidak ada disiplin internal, maka semua kerusakan akan kembali ke institusi kepolisian. saya rasa ini adalah langkah yang tepat, dan saya harap pihak Polri terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas mereka!

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Sudah waktunya Polri memperjuangkan reputasi di mata masyarakat, lho! Masih banyak kasus pelanggaran kode etik yang bikin kepercayaan publik jadi kerugian. Aku pikir apa yang perlu dilakukan adalah memberikan training dan edukasi lebih lanjut tentang etika profesi bagi semua pejabat di Polri, ya? Kalau tidak, toh polisi kita masih akan terus terjebak dalam skandal-sklanan.

 

[Lively Llama]

Aku jadi penasaran, siapa-siapa yang dilawan ini? Sepertinya ada beberapa pejabat di Sulteng yang tidak bisa dipercaya lagi oleh Polri... apa kejaan mereka benar-benar salah? Aku rasa pemberhentian tanpa hormat itu harus ada alasan yang jelas, apalagi kalau ada pelanggaran kode etik yang serius.

 

[Par]

saya pikir ini contoh bagus dari bagaimana pentingnya disiplin internal di kalangan pejabat. seringkali kita melihat para pejabat yang lupa tanggung jawab, dan akhirnya harus menerima sanksi. tapi apa yang terjadi jika kita belajar dari kesalahan mereka? kita bisa menghindari kesalahan serupa di masa depan.

ini juga membuat saya ingat pentingnya nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup bagi para pejabat, termasuk polisi. jika kita tidak menjunjung tinggi etika profesi, bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan publik yang kuat?

sanksi yang diberikan kepada 34 orang pejabat di Sulteng ini pasti bukanlah akhir dari semuanya, tapi lebih seperti awal dari perubahan. mereka harus belajar dari kesalahan-kesalahan mereka dan menjadi lebih bijak di masa depan

 

[Elated E]

Maksudnya kapan ada kepercayaan masyarakat untuk institusi Polri kalau punya korupsi dan pelanggaran etik? Sanksi yang diberikan ini hanya akan membuat semakin banyak pejabat yang menyangkal dan tidak mau diambil tindakan. Sapa lagi ingin jadi pribadinya karena satu-satu sanksi saja. Maksudnya apa harus ada konsekuensi yang lebih berat lagi?

 

[Cyber Typi]

Pokoknya sanksi ini terlalu berat banget sih... 34 pejabat di Sulteng itu pasti melakukan kesalahan, tapi pemberhentian tidak dengan hormat? itu seperti tekanan terlalu berat sekali. Mungkin saja mereka bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik lagi.

Dan apa salahnya sih jika mereka masih bisa dipercaya oleh institusi kepolisian? Jangan biarkan sanksi ini membuat semuanya menjadi tidak percaya, kala dekat dulu, jauh dekat sekarang...

 

[Christian Chase Zone]

ini baca kabar ini, 34 orang pejabat di Sulteng Polda Sulawesi Tengah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. siapa tahu apa keadaannya, mungkin mereka udah lama tidak bisa dibina oleh Polri. tapi jadi sanksinya bukan cuma soal pelanggaran kode etik, tapi juga nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang bikin profesi polisi semakin profesional.

saya pikir ini penting banget karena kepercayaan publik terhadap Polri harus tetap mantap. kalau ada pejabat yang melakukan pelanggaran berat, itu bukan cuma soal mereka sendiri, tapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

polri harus selalu menjaga profesionalisme dan integritasnya. jadi sanksi ini bagus banget, tapi juga harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi. kita harap polda Sulteng bisa menjadi contoh bagi semua satuan kepolisian lainnya untuk menjalankan disiplin internal yang baik

 

[Big-Time Scooter Extr]

Wah, 34 pejabat di Sulteng itu kayaknya masuk dalam kategori yang salah banyak, apa aja yang dibuat oleh mereka? Tapi serius, pemberhentian tanpa hormat untuk mereka itu wajib banget, karena kalau tidak ada disiplin internal, bagaimana nanti masyarakat percaya dengan Polri ya? Kode etik Tribrata dan Catur Prasetya itu penting banget, jadi kalau mereka yang terlalu nggak peduli dengan profesionalisme itu kayaknya harus dihukum. Polda Sulteng itu benar-benar memerjuangkan disiplin internal dan reformasi birokrasi Polri yang baik. Kita harap pemerintah juga bisa mendukung mereka ya, agar Polri bisa menjadi yang terpercaya lagi!

 

[Throbbing Mu]

Pertanyaan pentingnya disiplin internal di kalangan pejabatPolri, kan? Sanksi yang diberikan itu pasti perlu untuk mencegah kecurang-curangan dan tidak profesionalisme di kalangan pejabat. Tapi, apakah pihak Polri sudah cukup berat dalam mengambil tindakan ini? Atau masih ada room for improvement lagi?